Warga yang terdampak parah akibat bencana banjir bandang dan longsor di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian mengenai program relokasi rumah pascabencana. Kepastian ini menjadi krusial agar masyarakat memiliki pedoman jelas dalam mempersiapkan langkah-langkah rehabilitasi dan pemulihan kehidupan mereka.
Menanggapi kebutuhan mendesak tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyatakan bahwa pihaknya telah meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pendataan komprehensif di seluruh kabupaten dan kota yang terdampak bencana. Proses pendataan ini vital untuk memetakan secara akurat kondisi rumah-rumah warga yang rusak, sehingga tahapan relokasi dapat segera diproses secara terarah dan tepat sasaran.
Andre menambahkan, pihak provinsi juga telah diinstruksikan untuk berkoordinasi erat dengan pemerintah kabupaten dan kota guna mempersiapkan lahan relokasi yang sesuai. Pernyataan ini disampaikan Andre saat meninjau langsung lokasi bencana di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada Minggu (7/12).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa data yang terkumpul nantinya sangat dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang akan menjadi ujung tombak dalam menangani proses relokasi rumah bagi warga. “Saat ini, segala sesuatunya sedang dikoordinasikan secara intensif di Jakarta oleh BNPB dan Kementerian PKP,” ujar Andre, menyoroti keterlibatan lembaga pusat dalam penanganan bencana ini.
Mengenai jadwal pelaksanaan relokasi, Andre mengakui bahwa belum ada kepastian waktu mengingat wilayah terdampak masih dalam masa tanggap darurat. Berdasarkan data awal yang ia terima, diperkirakan terdapat sekitar 13 ribu rumah terdampak bencana di seluruh wilayah Sumatera Barat, menunjukkan skala dampak yang tidak kecil. Kendati demikian, ia menegaskan komitmen kuat dari pemerintah untuk melakukan pembangunan kembali pascabencana.
Andre menambahkan, kementerian terkait masih terus berkoordinasi untuk finalisasi pengumpulan data dan penentuan lokasi tanah yang akan digunakan untuk relokasi rumah yang rusak. Ketika ditanya mengenai kemungkinan relokasi dapat diselesaikan dalam kurun waktu lima bulan, Andre belum dapat memberikan jawaban pasti. “Saya belum bisa jawab. Nanti biar pemerintah yang menjawab,” pungkasnya, mengindikasikan bahwa kepastian waktu akan disampaikan setelah perencanaan lebih matang.