Pemerintah Indonesia telah mengumumkan persiapan alokasi Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 senilai total Rp 55 triliun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri. Kebijakan ini menargetkan penyaluran dana tersebut dapat terlaksana pada awal Ramadan, memberikan dorongan signifikan menjelang momen perayaan penting.
Konfirmasi mengenai pencairan THR ASN 2026 ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Saat ditemui awak media usai acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, pada Jumat (13/2), ia menyatakan, “Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tahu tanggal pastinya, yang jelas pada awal puasa, kami harapkan sudah bisa kita salurkan.” Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut tepat waktu.
Dana THR sebesar Rp 55 triliun tersebut merupakan bagian integral dari proyeksi total belanja pemerintah pada triwulan I 2026 yang diperkirakan mencapai Rp 809 triliun. Alokasi anggaran yang masif ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menggerakkan perekonomian melalui instrumen fiskal.
Selain THR, dalam kerangka belanja pemerintah triwulan I 2026, terdapat pula beberapa alokasi penting lainnya. Pemerintah menyiapkan Rp 62 triliun untuk percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rp 6 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatra, serta Rp 13 triliun sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi yang lebih luas.
Purbaya lebih lanjut menekankan pentingnya pelaksanaan belanja pemerintah pada triwulan I 2026 secara tepat waktu dan efisien. Langkah ini krusial untuk menjaga dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Prediksi kami, ekonomi bisa tumbuh antara 5,5% sampai 6% pada triwulan pertama,” ungkapnya, menunjukkan optimisme pemerintah.
Menurut Purbaya, target pertumbuhan ini bukan sekadar angka, melainkan pencapaian yang luar biasa. Jika berhasil terealisasi, Indonesia diprediksi akan mampu keluar dari ‘jebakan pertumbuhan 5%’ yang telah menjadi tantangan selama beberapa waktu. Ini menandai potensi lompatan signifikan bagi perekonomian nasional.
Guna mencapai target ambisius tersebut, pemerintah juga gencar mendorong konsumsi rumah tangga, yang diyakini akan semakin menguat pada triwulan I 2026. Faktor pendorongnya antara lain momentum libur dan cuti bersama Imlek serta Idul Fitri, ditambah dengan implementasi kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang fleksibel.
Tak hanya dari sisi permintaan, akselerasi juga dilakukan pada sisi penawaran dan investasi. Ini mencakup pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebanyak 30 ribu unit dengan nilai Rp 90 triliun, serta pembangunan 190 ribu unit rumah, baik komersial, subsidi, maupun bantuan renovasi (BSPS/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), dengan total anggaran Rp 20 triliun.
Melengkapi upaya investasi, terdapat pula groundbreaking proyek hilirisasi Danantara dengan nilai fantastis US$ 7 miliar, atau setara dengan Rp 110 triliun. Secara keseluruhan, total dorongan investasi langsung yang telah teridentifikasi dan siap digarap pada periode ini mencapai angka sekitar Rp 220 triliun, menandakan gelombang optimisme investasi di Indonesia.