JAKARTA — Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, melontarkan peringatan keras terkait meningkatnya tekanan hukum terhadap bank sentral Amerika Serikat. Di tengah masa transisi kepemimpinan kepada Kevin Warsh, Powell menilai serangan hukum tersebut sebagai ancaman serius bagi independensi kebijakan moneter The Fed.
Dalam konferensi pers setelah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada Kamis (30/4/2026), Powell menegaskan bahwa institusinya kini menghadapi serangkaian tantangan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baginya, tekanan ini berisiko mengintervensi kemampuan The Fed dalam menetapkan kebijakan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik.
“Kekhawatiran saya adalah serangkaian serangan hukum terhadap The Fed yang mengancam kemampuan kami menjalankan kebijakan moneter tanpa mempertimbangkan faktor politik,” ujar Powell. Ia menekankan bahwa independensi merupakan fondasi utama stabilitas ekonomi Amerika Serikat yang membedakan sistem ekonomi AS dengan negara lainnya.
Pernyataan ini mencuat saat masa jabatan Powell akan segera berakhir pada 15 Mei mendatang. Komite Senat AS telah memberikan persetujuan awal bagi Kevin Warsh untuk menggantikan posisinya sebagai ketua berikutnya.
Meski akan melepas jabatan ketua, Powell menyatakan akan tetap bertahan sebagai gubernur di Dewan Gubernur The Fed. Keputusan ini diambil bukan karena alasan kebijakan, melainkan bentuk komitmen untuk mengawal proses hukum yang sedang berjalan hingga tuntas.
“Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan meninggalkan Dewan sampai penyelidikan ini benar-benar selesai dengan transparansi dan kepastian, dan saya tetap pada sikap tersebut,” tegasnya. Ia memastikan langkah ini diambil untuk menjaga integritas institusi dan ia berkomitmen untuk berperan lebih pasif setelah masa kepemimpinannya berakhir.
Sementara itu, Kevin Warsh dipastikan akan menanggung beban besar sejak hari pertama menjabat. Selain harus menghadapi ancaman terhadap independensi lembaga, Warsh juga dihadapkan pada tantangan inflasi yang masih tinggi serta ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Menanggapi hal tersebut, Powell menolak memberikan arahan spesifik kepada penggantinya, dengan keyakinan bahwa setiap pemimpin memiliki ruang untuk menetapkan strategi komunikasinya sendiri.
Dari sisi kebijakan moneter, FOMC memutuskan untuk menahan suku bunga acuan Federal Funds Rate (FFR) di kisaran 3,5% hingga 3,75%. Namun, keputusan tersebut tidak diambil dengan suara bulat. Sebanyak empat dari 12 anggota FOMC menyatakan perbedaan pendapat atau dissent, yang tercatat sebagai jumlah perbedaan pendapat terbesar sejak tahun 1992.
Powell mengungkapkan bahwa arah kebijakan The Fed mulai menunjukkan pergeseran dari sikap dovish menuju posisi yang lebih netral. Hal ini didorong oleh meningkatnya kekhawatiran anggota komite terhadap tekanan inflasi yang persisten. Data terbaru menunjukkan inflasi inti berada di level 3,2% secara tahunan hingga Maret, sementara inflasi keseluruhan mencapai 3,5% yang dipicu oleh lonjakan harga energi.
“Jumlah anggota Komite yang dapat mendukung perubahan bahasa kebijakan, yaitu beralih ke sikap yang lebih netral sehingga peluang kenaikan suku bunga sama besarnya dengan penurunan, telah meningkat,” tutup Powell, seraya mengakui bahwa perdebatan internal terkait arah suku bunga saat ini menjadi jauh lebih intens dibandingkan periode sebelumnya.
Ringkasan
Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, memperingatkan bahwa serangkaian serangan hukum yang sedang berlangsung merupakan ancaman serius terhadap independensi bank sentral Amerika Serikat. Powell menegaskan bahwa menjaga kebijakan moneter dari kepentingan politik adalah fondasi utama stabilitas ekonomi, sehingga ia berkomitmen tetap berada di Dewan Gubernur hingga proses hukum tersebut selesai. Langkah ini diambil menjelang masa transisi kepemimpinan kepada Kevin Warsh yang akan segera menghadapi tantangan inflasi serta ketidakpastian ekonomi global.
Dalam rapat FOMC terbaru, otoritas moneter memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,5% hingga 3,75% di tengah perdebatan internal yang meningkat. Terdapat perbedaan pendapat yang signifikan di antara anggota komite, menandai pergeseran arah kebijakan dari sikap dovish menuju posisi yang lebih netral. Perubahan ini dipicu oleh kekhawatiran terhadap tekanan inflasi yang persisten, yang saat ini berada di angka 3,5% akibat lonjakan harga energi.