Pertumbuhan kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami perlambatan signifikan pada April 2026. Bank Indonesia (BI) mencatat fenomena ini dipicu oleh meningkatnya rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL), yang akhirnya mendorong pihak perbankan untuk bersikap lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan.
Berdasarkan data terbaru dari Bank Indonesia, kredit UMKM tercatat hanya tumbuh tipis sebesar 0,16 persen secara tahunan (year-on-year) pada periode April 2026. Bersamaan dengan itu, rasio NPL di sektor UMKM melonjak hingga mencapai 4,62 persen.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Dhaha P. Kuantan, menjelaskan bahwa lonjakan risiko kredit menjadi alasan utama bank menerapkan kebijakan penyaluran yang lebih ketat. Menurutnya, bank kini lebih berhati-hati dalam menyeleksi debitur guna menjaga portofolio kredit mereka tetap sehat.
“Risiko kredit yang meningkat memaksa bank melakukan selective lending. Untuk sektor UMKM, perbankan menjadi jauh lebih selektif, yang mengakibatkan pertumbuhan kredit di sektor ini relatif tertahan,” ujar Dhaha dalam keterangannya di Makassar, Sabtu (22/5).
Di sisi lain, tekanan terhadap sektor UMKM tidak hanya datang dari sisi internal perbankan. Kondisi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah yang masih terbatas turut memberikan beban tambahan bagi para pelaku usaha kecil. Hal ini membuat perbankan lebih waspada terhadap sektor riil yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.
Menanggapi tantangan tersebut, Bank Indonesia menyatakan komitmennya untuk segera merumuskan langkah strategis agar penyaluran kredit ke sektor UMKM dapat kembali bergairah. Dhaha menegaskan bahwa stabilitas UMKM menjadi perhatian serius bagi otoritas moneter.
“Kondisi ini memang menjadi perhatian kami. Diperlukan berbagai kebijakan yang mampu terus mendorong pertumbuhan UMKM ke depan. Kami akan memperkuat upaya untuk memitigasi kendala terkait naiknya NPL serta keterbatasan daya beli masyarakat,” tambah Dhaha.
Meskipun pertumbuhan kredit UMKM sempat melambat, Bank Indonesia tetap memandang optimis prospek pemulihan di masa mendatang. Dhaha meyakini bahwa sejumlah program pemerintah yang menyasar masyarakat lapisan bawah dapat memberikan stimulus yang diperlukan, sekaligus membantu menekan angka kredit bermasalah.
Beberapa inisiatif pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih (KDKMP), serta optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai sebagai katalis positif. Program-program tersebut diharapkan mampu menjadi penopang utama bagi pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan pembiayaan sektor UMKM di sisa tahun 2026.
“Kami berharap melalui berbagai intervensi pemerintah, seperti MBG, KDKMP, hingga KUR, kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah dapat membaik. Dengan demikian, kinerja kredit UMKM juga diproyeksikan akan pulih pada tahun 2026 ini,” pungkasnya.
Ringkasan
Pertumbuhan kredit UMKM pada April 2026 tercatat stagnan dengan kenaikan tipis sebesar 0,16 persen secara tahunan. Kondisi ini dipicu oleh lonjakan rasio kredit bermasalah (NPL) hingga 4,62 persen, yang memaksa pihak perbankan menerapkan kebijakan penyaluran kredit yang lebih selektif. Selain risiko kredit, terbatasnya daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah juga menjadi faktor penghambat yang membebani kinerja sektor usaha kecil.
Bank Indonesia tetap optimis bahwa penyaluran kredit UMKM akan pulih melalui berbagai intervensi strategis pemerintah. Program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih, serta optimalisasi Kredit Usaha Rakyat diharapkan mampu menjadi stimulus untuk memperbaiki daya beli dan menekan angka kredit bermasalah. Otoritas moneter berkomitmen untuk terus memitigasi kendala ini agar stabilitas pembiayaan UMKM tetap terjaga sepanjang tahun 2026.