Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 tercatat sebesar Rp 164,4 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang menyentuh Rp 240,1 triliun. Meskipun demikian, Ekonom Vid Adrison memberikan peringatan keras bahwa kondisi fiskal Indonesia masih dibayangi risiko besar. Menurutnya, defisit berpotensi menembus batas 3% dari PDB jika pemerintah tetap bersikap denial atau enggan mengakui adanya tekanan pada sektor fiskal.
Dalam diskusi terbuka Aliansi Ekonom Indonesia di Jakarta, Sabtu (23/5), Vid menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah sangat bergantung pada langkah dan respons pemerintah saat ini. Ia menekankan bahwa kepercayaan investor menjadi kunci utama dalam menguatkan posisi rupiah di tengah ketidakpastian global.
Pentingnya Kepercayaan Investor terhadap Ekonomi Nasional
Vid menilai bahwa hingga saat ini, pemerintah belum secara transparan mengakui adanya kendala pada fiskal maupun ekonomi domestik. Padahal, kepercayaan investor sangat bergantung pada catatan kinerja pemerintah. Jika investor meyakini ketangguhan perekonomian sebuah negara, mereka tidak akan ragu untuk menyimpan aset dalam mata uang negara tersebut. Kinerja yang solid akan membangun ekspektasi positif di masa depan, yang pada akhirnya akan menjaga stabilitas pasar.
Tantangan Geopolitik dan Beban Subsidi Energi
Selain faktor internal, situasi global turut memperkeruh proyeksi defisit APBN. Konflik antara AS-Israel dan Iran menjadi ancaman nyata yang dapat memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dunia. Kondisi ini secara langsung akan membengkak besaran subsidi energi yang harus ditanggung oleh APBN. Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan sulit: jika subsidi dinaikkan, beban APBN akan semakin berat, namun jika kenaikan harga dibebankan kepada masyarakat, daya beli publik menjadi taruhannya.
Menanggapi dilema tersebut, Vid menyarankan agar pemerintah melakukan efisiensi anggaran dengan memotong pos-pos belanja lainnya. Langkah ini diperlukan agar pemerintah tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak.
Opsi Rasionalisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis
Salah satu langkah strategis yang disorot adalah realokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya sempat menyampaikan rencana penyesuaian anggaran MBG menjadi Rp 268 triliun, turun dari rencana awal sebesar Rp 335 triliun. Menariknya, angka tersebut sebenarnya selaras dengan pagu anggaran yang sejak awal telah dirancang oleh Badan Gizi Nasional untuk tahun 2026.
Vid berpendapat bahwa program MBG dapat difokuskan pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, mengingat tidak seluruh lapisan masyarakat memerlukan bantuan pangan tersebut. Dengan strategi yang lebih presisi, pemerintah dapat memenuhi janji kampanye sambil tetap menjaga kesehatan fiskal melalui pengeluaran yang lebih terukur.
Baca juga:
- Asing Keluar Rp 807 M saat IHSG Anjlok 8% Pekan Ini, Saham Apa yang Dijual?
- Trump Lantik Kevin Warsh Jadi Ketua The Fed Baru, Ini Pesannya
Ringkasan
Defisit APBN hingga April 2026 tercatat sebesar Rp 164,4 triliun dan berisiko menembus batas 3% terhadap PDB jika pemerintah tidak segera melakukan mitigasi fiskal. Ekonom Vid Adrison menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam mengelola ekonomi guna menjaga kepercayaan investor serta stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian geopolitik global yang memicu kenaikan beban subsidi energi.
Untuk menjaga kesehatan fiskal, pemerintah disarankan melakukan efisiensi belanja negara dan merasionalisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis agar lebih tepat sasaran. Fokus pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dianggap sebagai langkah strategis untuk menyeimbangkan antara pemenuhan janji kampanye dan perlindungan daya beli publik tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.