Presiden Prabowo Subianto membatalkan kunjungannya ke Beijing, Tiongkok, yang dijadwalkan pada pekan pertama September 2025. Kunjungan tersebut mencakup pertemuan dengan Presiden Xi Jinping dan menyaksikan parade militer memperingati 80 tahun kemenangan Perang Rakyat Tiongkok Melawan Agresi Jepang, sekaligus Perang Dunia Anti-Fasis, pada 3 September. Parade tersebut akan dihadiri oleh 25 kepala negara, termasuk Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Pembatalan kunjungan ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi. Beliau menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena Presiden Prabowo ingin fokus memantau dan memimpin langsung penanganan dinamika dalam negeri yang tengah memanas di beberapa wilayah. “Dengan kerendahan hati dan memohon maaf kepada Pemerintah Tiongkok, beliau memutuskan belum dapat memenuhi undangan Presiden Xi,” ujar Pras dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, Sabtu malam (30/8). Undangan resmi dari pemerintah Tiongkok tersebut awalnya telah dipertimbangkan Presiden Prabowo, terlebih beliau juga dijadwalkan menjadi pembicara di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York pada 23 September 2025. Namun, situasi dalam negeri menjadi prioritas utama.
Dinamika dalam negeri yang dimaksud merujuk pada aksi massa yang terjadi pada 25 dan 28-30 Agustus di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta, Makassar, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Ketegangan di Jakarta meningkat tajam setelah seorang pengendara ojek online berusia 21 tahun, Affan Kurniawan, meninggal dunia akibat terlindas kendaraan taktis Barracuda Brimob dalam bentrokan di kawasan Bendungan Hilir. Aksi demonstrasi yang awalnya berfokus pada protes terkait tunjangan perumahan anggota DPR dan sikap arogan beberapa wakil rakyat, kini meluas menjadi kecaman terhadap tindakan represif aparat keamanan terhadap para demonstran.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto membatalkan kunjungan ke China pada awal September 2025 untuk menghadiri parade militer dan bertemu Presiden Xi Jinping. Pembatalan ini disebabkan oleh situasi dalam negeri yang memanas, terutama aksi demonstrasi besar-besaran di beberapa kota besar di Indonesia.
Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, dengan alasan Presiden Prabowo perlu fokus memimpin penanganan situasi di dalam negeri. Demonstrasi yang awalnya terkait tunjangan perumahan anggota DPR meluas menjadi protes atas tindakan aparat keamanan, meningkatkan prioritas penanganan di dalam negeri dibanding kunjungan ke China dan Sidang Umum PBB.