Pemerintah Yunani di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis meluncurkan reformasi pajak radikal senilai €1,6 miliar (sekitar Rp 30,8 triliun dengan kurs Rp 19.220 per €), bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelas menengah yang masih berjuang pulih dari krisis ekonomi berkepanjangan. Pengumuman ini disampaikan dalam pidato tahunan Mitsotakis, yang juga memaparkan prioritas kebijakan pemerintahannya untuk tahun mendatang.
Salah satu poin utama reformasi ini adalah pemotongan pajak penghasilan (PPh). Khususnya, keluarga dengan banyak anak akan merasakan dampak signifikan dari kebijakan ini. Keluarga dengan empat anak atau lebih akan dibebaskan dari PPh untuk pendapatan tahunan hingga €20.000 (sekitar Rp 384 juta), sebuah langkah yang diharapkan dapat mendorong peningkatan angka kelahiran di Yunani yang saat ini tergolong rendah. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meringankan beban biaya hidup yang terus meningkat.
Selain keringanan pajak bagi keluarga besar, pemerintah juga memberikan berbagai insentif lainnya. Pensiunan akan mendapatkan manfaat tambahan, sementara pegawai pasukan keamanan dan diplomat akan menerima kenaikan upah. Pemotongan pajak juga diterapkan pada sektor lain, menandakan komitmen pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Insentif-insentif ini merupakan yang pertama kali diberikan sejak krisis utang Yunani yang berlangsung selama satu dekade, sekaligus menjadi upaya untuk meningkatkan pendapatan riil masyarakat yang masih tertekan.
Meskipun telah berkuasa selama enam tahun, popularitas Mitsotakis menurut jajak pendapat menunjukkan penurunan dibandingkan saat pemilu 2023. Menjelang pemilu 2027, Mitsotakis berupaya menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi janjinya untuk meningkatkan pendapatan rakyat. “Saya tahu betul bahwa harga yang tinggi adalah masalah terbesar, dan reformasi pajak dirancang untuk mengatasi hal itu,” tegas Mitsotakis saat berbicara di Pameran Internasional Thessaloniki, seperti dikutip Bloomberg, Minggu (7/9).
Kemampuan Yunani untuk memberikan pemotongan pajak ini dimungkinkan berkat kinerja anggaran negara yang melampaui target. Keuntungan tak terduga pada tahun 2024 diprediksi berlanjut hingga tahun ini, didorong oleh keberhasilan langkah-langkah anti-penghindaran pajak. Proyeksi untuk tahun 2025 bahkan menunjukkan Yunani akan kembali melampaui target anggaran. Mitsotakis memastikan bahwa, “Semua perubahan yang diumumkan telah diukur sepenuhnya dan mematuhi kewajiban Eropa.”
Berikut rincian insentif yang diberikan pemerintah Yunani kepada warganya:
- Penghapusan PPh bagi keluarga dengan empat anak atau lebih untuk pendapatan hingga €20.000.
- Tarif pajak yang lebih rendah untuk pendapatan antara €40.000 hingga €60.000.
- Pekerja berpenghasilan hingga €20.000 yang berusia di bawah 25 tahun bebas pajak.
- Tarif pajak yang lebih rendah untuk pendapatan dari properti sewaan.
- Warga Yunani di desa-desa dengan populasi tidak lebih dari 1.500 penduduk akan membayar setengah dari pajak properti pada tahun 2026 dan dibebaskan sepenuhnya mulai tahun 2027.
- Pajak pertambahan nilai di pulau-pulau terpencil dengan pendapatan penduduk kurang dari €20.000 dikurangi 30%.
Mitsotakis menyimpulkan, “Cara terbaik untuk mengembalikan dividen pertumbuhan kepada warga negara bukanlah melalui tunjangan, melainkan melalui pemotongan pajak.”
Ringkasan
Pemerintah Yunani mengumumkan reformasi pajak senilai €1,6 miliar untuk meningkatkan kesejahteraan kelas menengah. Poin utama meliputi pembebasan pajak penghasilan (PPh) bagi keluarga dengan empat anak atau lebih dengan pendapatan hingga €20.000 per tahun, serta insentif tambahan untuk pensiunan dan kenaikan upah bagi pegawai keamanan dan diplomat. Pemotongan pajak ini didanai oleh kinerja anggaran negara yang melampaui target dan upaya anti-penggelapan pajak.
Reformasi ini juga mencakup penurunan tarif pajak untuk berbagai kelompok pendapatan dan sektor, termasuk properti sewaan dan penduduk desa dengan populasi kurang dari 1.500 jiwa. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan riil, sekaligus menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan popularitas menjelang pemilu 2027. Pemerintah menekankan bahwa semua perubahan telah diukur dan sesuai dengan kewajiban Eropa.