Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9), Presiden Prabowo Subianto menyerukan reformasi tata kelola global yang lebih adil dan inklusif. Ia menyoroti ketidakseimbangan sistem tatanan global saat ini, yang menurutnya belum mengakomodasi suara dan peran negara-negara berkembang secara proporsional. Struktur lembaga internasional, khususnya PBB, dinilai masih didominasi oleh negara-negara besar, menciptakan ketimpangan yang signifikan.
Prabowo menekankan perlunya reformasi lembaga multilateral agar negara-negara berkembang, atau Global South, memiliki keterwakilan yang lebih adil dalam pengambilan keputusan global. “Tata kelola dunia saat ini seringkali tidak adil,” tegas Prabowo. “Negara-negara berkembang masih menjadi penonton, padahal mereka paling terdampak oleh keputusan global. Tidak bisa dunia hanya dikendalikan oleh segelintir negara kaya.”
Lebih lanjut, ia menyoroti dampak buruk krisis global, seperti perubahan iklim, krisis pangan, krisis energi, dan konflik bersenjata, yang bebannya paling terasa oleh negara-negara berkembang. Ironisnya, negara-negara berkembang yang kontribusinya terhadap krisis global paling sedikit, justru menanggung dampak paling berat. “Mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis global justru paling berat menanggung akibatnya,” ujarnya kembali.
Sebagai solusi, Prabowo menawarkan peran aktif Indonesia dalam mendorong reformasi tata kelola dunia menuju keadilan dan keseimbangan. Dengan modal populasi besar, demokrasi yang stabil, dan pengalaman diplomasi non-blok, Indonesia dinilai memiliki kapabilitas dan kredibilitas untuk menjadi mitra strategis bagi negara-negara lain dalam mewujudkan tujuan tersebut. “Indonesia punya posisi unik, dengan populasi besar, demokrasi yang stabil, dan pengalaman diplomasi nonblok. Kami siap menjadi mitra dalam membangun dunia yang lebih adil,” kata Prabowo.
Seruan reformasi PBB bukanlah hal baru bagi Prabowo. Sebelumnya, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6 Juli lalu, ia juga telah menyampaikan penolakan Indonesia terhadap perang dan penggunaan standar ganda dalam hubungan internasional, serta menekankan pentingnya reformasi lembaga multilateral agar Global South memiliki keterwakilan yang lebih proporsional dan adil dalam pengambilan keputusan global.
Baca juga:
- Prabowo Minta Trump Pimpin Penyelesaian Konflik di Gaza
- Prabowo Kritik Beban Negara Berkembang Akibat Krisis Iklim di Sidang Umum PBB
- Prabowo soal Israel – Palestina di PBB: Keturunan Abraham Harus Hidup Harmonis
Ringkasan
Dalam pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Subianto menyerukan reformasi lembaga internasional, khususnya PBB, agar lebih adil dan inklusif bagi negara berkembang. Ia menyoroti ketidakseimbangan sistem global saat ini yang merugikan negara-negara berkembang, terutama dalam menghadapi krisis global seperti perubahan iklim dan konflik bersenjata.
Prabowo menekankan perlunya keterwakilan yang lebih proporsional bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan global. Indonesia, dengan populasinya yang besar, demokrasi stabil, dan pengalaman diplomasi non-blok, diposisikan sebagai mitra strategis dalam mendorong reformasi ini menuju keadilan dan keseimbangan global. Seruan ini sejalan dengan pernyataan Prabowo sebelumnya di KTT BRICS.