Indonesia Memacu SDM untuk Ekonomi Hijau: Transisi yang Adil dan Inklusif
Transformasi menuju ekonomi hijau bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi Indonesia untuk mewujudkan target net zero emission pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat. Guna mencapai tujuan ambisius ini, investasi pada teknologi dan modal saja tidaklah cukup. Kesiapan sumber daya manusia (SDM) memegang peranan krusial dalam memastikan transisi energi dan investasi hijau berjalan sukses.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dengan tegas menyatakan bahwa pembangunan kapasitas tenaga kerja adalah kunci keberhasilan transisi menuju ekonomi hijau yang adil dan inklusif. Hal ini beliau sampaikan dalam forum Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta, Jumat (11/10).
“Transisi ini hanya akan berhasil jika masyarakat kita siap,” tegas Menaker Yassierli, menekankan pentingnya mempersiapkan tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi perubahan lanskap ekonomi.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sendiri menargetkan program peningkatan keterampilan (upskilling) dan pengembangan ulang keterampilan (reskilling) bagi setidaknya 1,1 juta orang setiap tahunnya hingga tahun 2029. Upaya ini dilakukan melalui revisi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan integrasi pelatihan hijau di Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas di seluruh Indonesia.
“Pelatihan hijau tidak hanya ditujukan bagi tenaga kerja baru, tetapi juga bagi mereka yang sebelumnya bekerja di sektor berbasis fosil. Kami ingin memastikan transisi energi tetap adil bagi semua pihak,” lanjut Yassierli, menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja di sektor yang terdampak transisi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan bahwa jumlah pekerjaan hijau di sektor energi akan melonjak signifikan, mencapai 2,26 juta pada tahun 2029. Angka ini meningkat enam kali lipat dibandingkan tahun 2022, dengan sekitar 90 persen berasal dari subsektor listrik dan energi terbarukan.
“Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menunjukkan bahwa 75 persen pembangkit listrik baru akan bersumber dari energi terbarukan. Ini bukanlah ancaman, melainkan peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik dan berkelanjutan,” jelas Yassierli, memberikan perspektif optimis terhadap transisi energi.
Meski demikian, Menaker Yassierli juga menyoroti empat tantangan utama yang perlu diatasi. Tantangan tersebut meliputi ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kurikulum vokasi, ketimpangan wilayah dalam akses pelatihan, fasilitas BLK yang belum memadai, serta rendahnya permintaan industri terhadap pekerja dengan kualifikasi hijau.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Kemnaker menggandeng organisasi internasional seperti ASEAN Productivity Organization untuk mengembangkan kerangka produktivitas hijau, termasuk dasbor dan kalkulator produktivitas yang dapat digunakan di berbagai sektor industri.
Yassierli menekankan bahwa Indonesia saat ini berada dalam fase krusial dalam transisi hijau. Dalam lima tahun mendatang, permintaan tenaga kerja dengan kompetensi hijau diperkirakan akan meningkat tajam, terutama di sektor energi terbarukan.
Transformasi menuju ekonomi berkelanjutan memang membutuhkan waktu, investasi, dan sinergi lintas sektor. Namun, dengan SDM yang terampil dan ekosistem yang inklusif, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau global.
“Kami membuka kolaborasi dengan industri, universitas, dan organisasi internasional untuk membangun tenaga kerja masa depan yang siap menyambut ekonomi hijau,” ajak Menaker Yassierli, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.
Di sisi lain, CEO Sintesa Group dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani, menyoroti perlunya peta jalan sektor industri yang siap melakukan transformasi hijau. “Kami bekerja bersama Bappenas melalui Skill Hub Accelerator dan kini mengembangkan Green Workforce Accelerator untuk memetakan kebutuhan industri terhadap tenaga kerja berkompetensi hijau,” jelasnya.
Menurut Shinta, sektor energi, manufaktur, dan pertanian menjadi prioritas utama. “Kurikulum pelatihan harus disusun bersama sektor swasta. Pemerintah juga perlu memberi insentif agar perusahaan mempercepat transisi tenaga kerja menuju green jobs,” imbuhnya.
Shinta juga menekankan peran vital UMKM dalam transisi hijau. UMKM harus menjadi bagian dari rantai pasok hijau, dengan mengupayakan dekarbonisasi proses produksi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
Sementara itu, dari sisi perencanaan nasional, Bappenas tengah menyusun peta jalan pekerjaan hijau yang lebih terkoordinasi dan berbasis aksi nyata.
“Kami ingin memastikan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dapat diterjemahkan menjadi peningkatan daya saing tenaga kerja,” ujar Maliki selaku Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas.
Maliki menambahkan bahwa Bappenas akan menggelar serangkaian dialog dan analisis pekerjaan untuk menyelaraskan kebutuhan industri dengan kemampuan tenaga kerja. “Kami juga menyiapkan model percontohan (pilot project) yang bisa diperluas secara nasional,” ucapnya.
Dukungan global juga datang dari World Economic Forum (WEF). Tarini Fernando, perwakilan Center for the New Economy and Society, menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang fokus pada equitable transition, yaitu transisi hijau yang adil dan setara.
“Accelerator ini bertujuan memastikan pipeline talenta berkompetensi hijau yang kuat, memperluas akses bagi perempuan dan penyandang disabilitas, serta meminimalkan risiko sosial dari transisi hijau,” ujar Tarini.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, yang juga hadir di dalam ISF, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. “Ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi, 85 persen berasal dari sektor bisnis, termasuk UMKM. Maka, pertumbuhan hijau harus inklusif,” ujarnya.
Ia mencontohkan inisiatif program makan bergizi gratis (MBG) pemerintah yang memerlukan 30 ribu dapur di seluruh Indonesia untuk melayani 80 juta penerima manfaat. “Program seperti ini membuka peluang kerja besar di rantai pasok, dan kita harus memastikan sejak awal prosesnya rendah karbon,” imbuhnya.
Indonesia International Sustainability Forum (ISF) adalah forum tahunan yang sejak 2023 menjadi wadah kolaborasi untuk mendorong investasi, inovasi, dan aksi nyata menuju pembangunan berkelanjutan.
Sejak pertama digelar, forum ini telah mencatat capaian penting, di antaranya menghadirkan lebih dari 11.000 peserta dari 53 negara, memfasilitasi 12 nota kesepahaman di sektor transisi energi dan dekarbonisasi, serta menghubungkan berbagai proyek strategis dengan sumber pembiayaan baru.
Pada tahun 2025, ISF menjadi ajang utama yang mempertemukan pemimpin global, inovator, dan pembuat kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan berkelanjutan demi kesejahteraan manusia dan kelestarian bumi.
Ringkasan
Indonesia sedang berupaya mempersiapkan SDM untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan mencapai target net zero emission. Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan program upskilling dan reskilling bagi jutaan tenaga kerja melalui revisi SKKNI dan integrasi pelatihan hijau di BLK komunitas. Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi hijau yang diperkirakan melonjak, terutama di sektor energi terbarukan.
Tantangan utama meliputi ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kurikulum vokasi, ketimpangan akses pelatihan, dan fasilitas BLK yang belum memadai. Pemerintah menggandeng berbagai pihak, termasuk organisasi internasional dan sektor swasta, untuk mengatasi tantangan ini dan membangun ekosistem yang inklusif. Kolaborasi lintas sektor dianggap krusial untuk memastikan transisi hijau yang adil dan setara, serta meminimalkan risiko sosial.