BI Rate Turun: Saatnya Korporasi Terbitkan Surat Utang?

JAKARTA – Prospek penerbitan surat utang korporasi di Indonesia diproyeksikan akan terus menunjukkan tren positif hingga tahun 2026. Optimisme ini muncul seiring berlanjutnya tren penurunan suku bunga yang kian membuka ruang bagi perusahaan untuk melakukan pembiayaan baru dan refinancing utang yang lebih efisien. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) melalui Kepala Ekonominya, Suhindarto, menegaskan bahwa level suku bunga yang lebih rendah menjadi pendorong utama bagi aktivitas pasar obligasi dalam dua tahun ke depan.

Suhindarto menjelaskan bahwa tren penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) pada tahun ini, yang telah mencapai sekitar 125 basis poin, jauh lebih rendah dibandingkan periode 2023–2024. Kondisi ini menjadi landasan kuat bagi Pefindo untuk memproyeksikan nilai penerbitan surat utang korporasi yang substansial. “Kami memperkirakan, nilai penerbitan dapat mencapai Rp190 triliun hingga Rp200 triliun sampai akhir tahun 2025. Optimisme ini kemungkinan besar akan terus terjaga hingga tahun 2026,” ungkap Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis, 16 Oktober 2025.

Kinerja pasar surat utang korporasi memang telah menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pefindo mencatat, hingga kuartal III tahun 2025, total outstanding surat utang korporasi mencapai Rp160,1 triliun. Angka ini melonjak 68,65% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp94,9 triliun. Instrumen obligasi dan sukuk menjadi tulang punggung pertumbuhan, dengan nilai penerbitan mencapai Rp159,1 triliun atau naik 70,37% dari tahun lalu. Sementara itu, Medium Term Notes (MTN) mengalami pertumbuhan lebih rendah sekitar Rp800 miliar, dan sekuritisasi justru menurun menjadi Rp2 miliar.

Suhindarto menggarisbawahi bahwa prospek positif ini didukung oleh ruang yang masih terbuka lebar untuk penurunan suku bunga acuan pada tahun 2026. Ia mengacu pada proyeksi dot plot The Federal Reserve yang mengindikasikan potensi penurunan suku bunga acuan AS (Fed Fund Rate) sebanyak dua kali lagi pada tahun depan. Kondisi ini, lanjutnya, akan memberikan Bank Indonesia (BI) ruang gerak yang serupa. “Spread antara BI Rate dan Fed Fund Rate masih akan terjaga, sehingga stabilitas nilai tukar Rupiah juga dapat dipertahankan,” jelasnya, menyoroti dampak positif terhadap iklim investasi domestik.

Dampak langsung dari potensi penurunan BI Rate adalah semakin murahnya biaya pendanaan bagi korporasi. Tren ini sudah mulai terlihat pada kuartal IV tahun 2025, di mana banyak perusahaan mengambil momentum untuk menerbitkan surat utang dengan tenor yang lebih panjang. Suhindarto menambahkan, “Banyak perusahaan yang telah melakukan refinancing dengan tenor yang lebih panjang karena biaya suku bunga yang ditawarkan jauh lebih kompetitif.” Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola arus kas dengan lebih baik dan merencanakan investasi jangka panjang.

Kendati demikian, Pefindo juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dapat menghambat optimalnya prospek penerbitan surat utang korporasi. Tantangan tersebut meliputi perang dagang global, ketidakpastian arah kebijakan suku bunga di tingkat dunia, serta kebijakan fiskal Amerika Serikat (AS) yang dinamis. Suhindarto menegaskan bahwa faktor-faktor ini berpotensi menahan penurunan imbal hasil atau yield obligasi di pasar domestik.

Lebih lanjut, Suhindarto menjelaskan bahwa fluktuasi nilai tukar Rupiah dan ketidakpastian kebijakan global tetap menjadi faktor dominan yang menghambat penurunan yield. Selain itu, risiko geopolitik juga menjadi perhatian serius. “Meskipun gejolak di Timur Tengah dan Eropa Timur relatif mereda, situasinya belum sepenuhnya stabil. Eskalasi mendadak dapat dengan cepat memicu volatilitas pasar dan meningkatkan permintaan premi risiko yang lebih besar,” pungkasnya, menekankan perlunya kewaspadaan.

Dari sisi domestik, pelebaran proyeksi defisit fiskal pada tahun 2025 juga menjadi katalis yang berpotensi menahan yield agar tidak turun lebih dalam. Pemerintah diperkirakan akan menanggung defisit hingga Rp662 triliun, atau setara dengan 2,78% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini mengalami peningkatan dari estimasi awal yang sebesar Rp616 triliun atau 2,53% dari PDB, mengindikasikan potensi peningkatan kebutuhan pembiayaan pemerintah yang dapat bersaing dengan penerbitan surat utang korporasi.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham atau instrumen investasi lainnya. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Babaumma tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.