Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan tanggapan lugas terkait wacana pembentukan firma penasihat pengelolaan kekayaan swasta bagi kalangan super kaya, atau yang dikenal sebagai family office. Pernyataan ini menyusul sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan tidak akan membiayai inisiatif tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebuah keputusan yang menurut Luhut justru tidak bermasalah.
Menanggapi kekhawatiran mengenai pembiayaan, Luhut dengan tegas menyatakan, “Nggak ada yang salah itu (tidak menggunakan APBN). Ya memang nggak ada yang mau dibiayain,” saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Kamis (16/10). Ia menjelaskan bahwa skema pembiayaan untuk family office ini sama sekali tidak akan membebani kas negara. Sebaliknya, pendanaan akan bersumber langsung dari para investor, khususnya dari pengelolaan aset milik orang-orang kaya yang akan ditempatkan di dalam family office tersebut.
Luhut menjabarkan model insentif yang menarik untuk menarik modal. “Dia taruh duitnya di situ, di Indonesia, kita tidak pajakin waktu dia taruh. Tapi waktu dia investasikan proyek-proyek Indonesia, itu yang kita pajakin,” ujarnya. Pendekatan ini dirancang untuk mendorong masuknya investasi langsung ke sektor-sektor produktif dalam ekonomi Indonesia, sekaligus menjaga daya tarik bagi pemilik modal besar.
Guna membangun kepercayaan yang esensial, Luhut memastikan bahwa pemerintah Indonesia akan menjamin penuh kerahasiaan dan keamanan investasi para klien. Menurutnya, hal ini adalah fondasi utama bagi investor global untuk menempatkan dananya di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan “special economic zone dan juga betul-betul itu berlaku seperti apa yang berlaku di tempat-tempat internasional yang lain karena betul-betul menjamin bahwa uang dia itu tidak hilang,” tegas Luhut, menekankan komitmen Indonesia pada standar global.
Dengan jaminan tersebut, Luhut optimistis bahwa gagasan family office, yang telah ia usulkan sejak menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, akan menarik banyak peminat. Ia melihat potensi besar dari berbagai penjuru dunia. “Dari mana saja. Sekarang Singapura mungkin taruh sana. Di Cina, mereka pikir-pikir kenapa nggak di Indonesia, dan seluruhnya. Banyak sekali,” ungkapnya, menyoroti daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi yang menjanjikan di tengah peta keuangan global.
Luhut sangat berharap agar pembentukan family office ini dapat segera terealisasi. Ia meyakini bahwa kehadiran Menteri Keuangan yang baru seharusnya dapat mempercepat proses pembentukan firma penasihat pengelolaan kekayaan tersebut, demi mengoptimalkan aliran modal masuk dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Ringkasan
Luhut Binsar Pandjaitan mendukung keputusan Menteri Keuangan untuk tidak menggunakan APBN dalam membiayai pembentukan family office. Pembiayaan akan berasal dari investor, yaitu pengelolaan aset orang kaya yang ditempatkan di dalamnya. Pemerintah menjamin kerahasiaan dan keamanan investasi, serta menawarkan insentif berupa pembebasan pajak saat dana ditempatkan, tetapi mengenakan pajak saat diinvestasikan dalam proyek di Indonesia.
Luhut optimis pembentukan family office akan menarik minat investor global dengan jaminan keamanan dan kerahasiaan investasi, menciptakan zona ekonomi khusus yang sesuai standar internasional. Dia berharap Menteri Keuangan yang baru dapat mempercepat proses pembentukan ini untuk mengoptimalkan aliran modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.