Pemerintah Indonesia dan Inggris telah secara resmi mengukuhkan kerja sama strategis mereka melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan untuk mengatasi tantangan perubahan iklim global. Kesepakatan fundamental ini menegaskan komitmen kuat kedua negara dalam mengakselerasi transisi menuju model ekonomi yang rendah karbon, berkeadilan, dan tangguh terhadap dampak perubahan iklim yang semakin nyata.
Seremonial penandatanganan MoU bersejarah ini dilangsungkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, bersama dengan Secretary of State for Energy Security and Net Zero Inggris, Ed Miliband, di Belem, Brasil, pada tanggal 7 November 2025.
Menteri Hanif Faisol Nurofiq menyoroti pentingnya kemitraan ini sebagai langkah progresif. “Kemitraan Indonesia-Inggris ini bukan hanya sekadar kerja sama antarnegara, melainkan merupakan deklarasi kolektif untuk masa depan bumi. Indonesia teguh menjadi mitra strategis global dalam menghadirkan solusi konkret terhadap krisis iklim,” jelas Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (9/11).
Lebih lanjut, Hanif menekankan bahwa MoU ini akan secara signifikan memperkuat posisi Indonesia sebagai katalisator kolaborasi aksi iklim di kancah global. “Solusi yang berbasis alam dan teknologi harus bersinergi secara harmonis guna menekan emisi secara signifikan dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kemitraan ini bukan sekadar simbolis, melainkan sebuah komitmen yang akan segera diimplementasikan melalui program pertukaran pengetahuan, proyek-proyek kolaboratif, serta pelatihan teknis yang melibatkan berbagai lembaga dan daerah terkait.
Senada dengan Menteri Hanif, Ed Miliband menggarisbawahi potensi besar kerja sama ini. “Dengan menyatukan kekuatan bersama Indonesia, kami mendemonstrasikan bahwa aksi iklim yang tegas mampu membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Mulai dari mengintegrasikan kebijakan iklim hingga membuka jalan bagi inovasi dan peningkatan kesejahteraan, kolaborasi ini esensial untuk mencapai tujuan iklim bersama dan membuktikan bahwa mengatasi krisis iklim dapat berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang layak serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” papar Ed Miliband.
Ruang lingkup kerja sama antara Indonesia dan Inggris mencakup penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengembangan tata kelola karbon yang transparan, serta integrasi pembangunan rendah karbon di berbagai level pemerintahan. Untuk memastikan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program berjalan efektif dan berkelanjutan, kedua negara sepakat membentuk Joint Steering Committee (JSC).
Melalui JSC, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelola Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) akan memainkan peran sentral dalam mendorong sinergi antar kementerian, lembaga riset, dan pemerintah daerah. Selain itu, JSC juga akan memperluas kerja sama dalam teknologi rendah emisi dan investasi hijau yang selaras dengan tujuan Paris Agreement serta Agenda 2030 Sustainable Development Goals.
Inggris Tertarik Kerja Sama di Sektor Energi, Karbon, dan FOLU
Inggris secara spesifik menunjukkan ketertarikan mendalam terhadap kerja sama mitigasi di sektor energi, Forestry and Other Land Use (FOLU), serta tata kelola karbon yang mendukung rantai pasok global berkelanjutan. Di sisi lain, Indonesia memfokuskan perhatian pada penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Iklim, penguatan pasar karbon dengan integritas tinggi, pengembangan biodiversity credits, serta memfasilitasi pertemuan seller–buyer karbon guna memperluas akses perdagangan karbon internasional yang kredibel.
“Kami sangat optimistis bahwa kerja sama ini akan mempercepat pencapaian target emisi, memperkuat integritas pasar karbon, dan memacu pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Ini bukan sekadar diplomasi, melainkan langkah konkret menuju masa depan yang rendah emisi dan berkeadilan,” tutur Menteri Hanif.
Penandatanganan MoU ini terjadi bersamaan dengan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (COP30) di Belem, Brasil. Momentum ini semakin menegaskan peran strategis Indonesia sebagai pemimpin aksi iklim global di panggung internasional.
Dalam forum tersebut, Menteri Hanif mengumumkan ambisi Indonesia untuk mencapai target transaksi karbon hingga 90 juta ton CO₂ ekuivalen dari sektor kehutanan, kelautan, energi, dan industri, dengan potensi nilai ekonomi yang fantastis mencapai Rp 15 triliun.
“Angka ini krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan mendukung upaya mitigasi nasional yang berkeadilan. Diplomasi lingkungan tidak lagi berhenti di meja negosiasi—ini saatnya untuk implementasi nyata,” pungkas Menteri Hanif.
Ringkasan
Indonesia dan Inggris telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kerja sama dalam mengatasi perubahan iklim. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup Indonesia dan Secretary of State for Energy Security and Net Zero Inggris di Belem, Brasil. Kerja sama ini bertujuan mengakselerasi transisi menuju ekonomi rendah karbon, berkeadilan, dan tangguh terhadap dampak perubahan iklim.
Ruang lingkup kerja sama meliputi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengembangan tata kelola karbon yang transparan, dan integrasi pembangunan rendah karbon. Kedua negara sepakat membentuk Joint Steering Committee (JSC) untuk memastikan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program yang efektif. Inggris tertarik kerja sama di sektor energi, FOLU, dan tata kelola karbon, sementara Indonesia fokus pada RUU Perubahan Iklim, pasar karbon, dan pengembangan biodiversity credits.