Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta telah kembali normal pekan ini. Hal ini menyusul rapat koordinasi yang digelar Kementerian ESDM bersama Pertamina dan pemilik SPBU swasta pada Jumat, 19 September 2024, untuk mengatasi kelangkaan BBM yang terjadi selama sebulan terakhir.
“Ini arahan dari Menteri ESDM, dan dalam waktu tujuh hari sejak rapat, BBM sudah kembali tersedia di SPBU swasta,” tegas Yuliot saat ditemui di Jakarta, Selasa, 23 September 2024. Pemerintah mendorong penyelesaian masalah ini melalui jalur bisnis antar perusahaan (B to B) tanpa intervensi langsung. Yuliot menambahkan, jika kesepakatan antara Pertamina dan badan usaha swasta tak tercapai, pemerintah akan mengevaluasi penyebabnya.
Badan usaha SPBU swasta telah menyampaikan data kebutuhan impor BBM kepada Pertamina. Meskipun angka pastinya masih menunggu kesepakatan final, Yuliot menjelaskan bahwa impor akan dilakukan bertahap sesuai kesepakatan yang tercapai. Sebagai informasi tambahan, Kementerian ESDM mencatat tambahan alokasi BBM untuk SPBU swasta hingga Desember 2025 mencapai 571.748 kiloliter, diperoleh melalui impor yang dilakukan Pertamina Patra Niaga. Pertamina Patra Niaga sendiri masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34%, atau 7,52 juta kiloliter untuk tahun 2025.
Impor Baru Melalui Pertamina
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menekankan kesepakatan seluruh badan usaha pemilik SPBU swasta untuk melakukan impor BBM melalui Pertamina. Langkah ini, menurutnya, krusial untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi. “Mereka setuju, dan memang harus setuju untuk berkolaborasi dengan Pertamina,” tegas Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 19 September 2024. Ia memastikan bahwa impor ini merupakan impor baru, bukan berasal dari stok BBM Pertamina yang sudah ada.
Hasil Rapat Kementerian ESDM, Pertamina, dan Badan Usaha Swasta:
Berikut poin-poin penting yang dihasilkan dari rapat tersebut:
- Badan usaha swasta sepakat membeli BBM melalui kolaborasi dengan Pertamina, menggunakan komoditas berbasis base fuel, yaitu produk BBM sebelum pencampuran aditif dan pewarna.
- Pemeriksaan kualitas BBM akan dilakukan bersama melalui joint surveyor.
- Pemerintah akan mengatur harga secara adil dan transparan dengan mekanisme open book untuk mencegah kerugian pada pihak manapun.
- Setelah konferensi pers Menteri ESDM, Pertamina dan badan usaha swasta melanjutkan koordinasi terpisah.
- Koordinasi tersebut berfokus pada skenario penyediaan pasokan untuk memenuhi kebutuhan badan usaha swasta, serta aspek komersial untuk merealisasikan arahan Menteri ESDM dan menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat.
Ringkasan
Pasokan BBM di SPBU swasta dipastikan kembali normal pekan ini setelah rapat koordinasi Kementerian ESDM, Pertamina, dan pemilik SPBU swasta. Pemerintah mendorong penyelesaian melalui jalur bisnis antar perusahaan (B to B), dan impor BBM akan dilakukan bertahap melalui Pertamina, sesuai kesepakatan yang dicapai. Tambahan alokasi BBM untuk SPBU swasta hingga Desember 2025 mencapai 571.748 kiloliter, melalui impor Pertamina Patra Niaga.
Badan usaha swasta sepakat mengimpor BBM melalui Pertamina menggunakan base fuel, dengan pemeriksaan kualitas bersama. Pemerintah akan mengatur harga secara adil dan transparan dengan mekanisme open book. Koordinasi lanjutan difokuskan pada penyediaan pasokan dan aspek komersial untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat. Impor ini merupakan impor baru, bukan dari stok Pertamina yang sudah ada.