CEO Danantara Rosan Targetkan Dividen BUMN 2025 Capai Rp140 Triliun

JAKARTA — Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan optimisme tinggi terkait perolehan dividen badan usaha milik negara (BUMN). Ia memprediksi bahwa dividen BUMN pada tahun 2025 akan mencapai sekitar Rp140 triliun, sebuah angka signifikan yang akan diterima secara bertahap sepanjang tahun ini.

Proyeksi ambisius ini didasari kinerja sebelumnya yang solid. Tercatat oleh Bisnis, Danantara berhasil menghimpun dividen sekitar Rp90 triliun pada tahun 2024, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Sebagian besar dari dividen jumbo tersebut berasal dari tujuh BUMN utama di sektor perbankan, telekomunikasi, hingga pertambangan yang mayoritas adalah perusahaan terbuka.

Rosan menjelaskan, Danantara kini mengelola aset senilai US$1 triliun atau sekitar Rp16,57 kuadriliun. Dengan total aset yang masif ini, Danantara kokoh sebagai sovereign wealth fund (SWF) terbesar kelima di dunia. Rosan menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari transformasi BUMN, di mana kepemilikan dan pengelolaannya kini berada di bawah Danantara, setelah sebelumnya di bawah Kementerian Keuangan dan dikelola Kementerian BUMN. Ini menandai awal era baru bagi pengelolaan aset negara.

Lebih jauh, Rosan menargetkan Danantara dapat menghimpun dan menginvestasikan dana hingga US$40 miliar (sekitar Rp662,8 triliun) dalam lima tahun ke depan. Ia menekankan bahwa investasi ini akan dilakukan tanpa menggunakan leverage, murni dari modal ekuitas. Namun, jika Danantara memanfaatkan leverage empat atau lima kali, potensi dana investasi bisa melonjak drastis hingga sekitar US$250 miliar (sekira Rp4.142,5 triliun), menunjukkan kapasitas investasi yang luar biasa besar.

Untuk memperkuat kapasitas investasinya di kancah global, Danantara juga aktif membentuk dana bersama (co-investment funds) dengan berbagai SWF terkemuka dunia. Kemitraan strategis telah terjalin dengan Qatar Investment Authority (QIA) dan China Investment Corporation (CIC). Selain itu, Danantara sedang menjajaki kerja sama serupa dengan Uni Emirat Arab serta Public Investment Fund (PIF) Arab Saudi, memperluas jangkauan investasi globalnya.

Selain fokus pada pengembangan investasi, Rosan juga menyoroti agenda besar restrukturisasi BUMN. Ia mengungkapkan bahwa dari sekitar 1.000 entitas BUMN yang ada saat ini, jumlahnya akan dikonsolidasikan secara signifikan menjadi sekitar 200 entitas. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, sinergi, dan tata kelola yang lebih baik di lingkungan BUMN.

Komitmen Mengakhiri Manipulasi Laporan Keuangan BUMN

Pada kesempatan yang sama, Rosan Roeslani dengan tegas menyatakan komitmen Danantara untuk memastikan tata kelola keuangan BUMN berjalan transparan dan akuntabel. “Di bawah Danantara, di bawah kepemimpinan saya, tidak ada lagi BUMN yang melakukan praktik mempercantik laporan keuangan atau terlihat profitnya besar, namun harus meminjam uang dulu untuk membayar dividen,” ujarnya, menegaskan era baru akuntabilitas.

Rosan menjelaskan bahwa praktik “mempercantik” laporan keuangan—atau sering disebut “dibedakin” agar terlihat lebih menarik—bahkan hingga tindakan manipulasi (fraud), kerap terjadi di masa lalu. “Praktik seperti melaporkan sesuatu yang tidak benar seringkali dilakukan,” tambahnya. Oleh karena itu, ia berjanji akan melakukan koreksi terhadap beberapa laporan keuangan BUMN, termasuk entitas-entitas besar, yang dinilai tidak sesuai atau tidak benar. Koreksi ini akan dimulai pada tahun depan sebagai bagian dari upaya pembenahan menyeluruh.

Sebagai wujud nyata dari pembenahan tata kelola, Danantara telah menerbitkan Surat Edaran Nomor S-063/DI-BP/VII/2025. Surat edaran ini mengatur kebijakan pemberian tantiem, insentif, dan/atau penghasilan lainnya bagi direksi dan komisaris BUMN beserta anak usahanya. Kebijakan tersebut secara lugas menegaskan bahwa pemberian insentif harus didasarkan pada kinerja nyata perusahaan yang tercermin dari laporan keuangan yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi pencatatan akuntansi. Rosan menekankan bahwa langkah ini krusial untuk memastikan setiap insentif, baik jangka pendek maupun jangka panjang, mencerminkan kontribusi riil terhadap keberlanjutan usaha dan praktik tata kelola perusahaan yang baik.