Babaumma – JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar, Galih Dimuntur Kartasasmita, mempertanyakan rencana pemerintah untuk merangsang repatriasi dolar milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang disimpan di luar negeri. Keberatannya disampaikan dalam rapat kerja dengan Bank Indonesia (BI) pada Senin (22/9/2025).
Galih mempertanyakan koordinasi antara pemerintah dan BI terkait rencana pemberian insentif tersebut. “Apakah sudah ada koordinasi, pembicaraan, atau bahkan diskusi via WhatsApp dengan BI? Karena ini perlu skema yang matang, tidak bisa sembarangan menarik dolar milik orang, pasti ada skemanya. Bank Indonesia harus dilibatkan,” tanyanya kepada enam anggota Dewan Gubernur BI, termasuk Gubernur BI Perry Warjiyo.
Rencana pemerintah yang masih dalam tahap awal ini diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa setelah rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (19/9/2025). Menariknya, baik BI maupun Kemenkeu, sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), terlihat enggan memberikan tanggapan langsung atas pertanyaan tersebut.
Usai rapat, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti menolak berkomentar kepada wartawan. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, yang ditugaskan untuk menjawab pertanyaan media, hanya memberikan tanggapan umum mengenai rapat Komisi XI dan BI yang membahas Laporan Kinerja BI Kuartal III/2025. Ia hanya menyatakan bahwa Bank Indonesia siap bersinergi dengan pemerintah.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa rencana repatriasi ini akan berbasis mekanisme pasar (market-based) dan bukan paksaan. Ia menyatakan bahwa detail rencana masih digodok oleh Istana Kepresidenan dan akan diumumkan setelah lebih jelas.
Purbaya mencontohkan banyaknya WNI yang menyimpan dolar AS di Singapura karena keuntungan yang didapat. Ia memperkirakan ratusan juta dolar AS mengalir ke Singapura atau negara lain setiap bulannya. Oleh karena itu, Kemenkeu, sebagai bagian dari KSSK, akan mendengarkan masukan dari Istana dan menghitung potensi risiko sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Kita akan menghilangkan keuntungan itu agar tidak ada lagi insentif bagi orang untuk menyimpan uang di luar negeri,” jelas Purbaya. Meskipun demikian, ia menilai rencana ini layak dipertimbangkan dan menyatakan, “Kita akan lihat seperti apa. Ini masih kita hitung juga ada risikonya apa enggak. Tapi kelihatannya sih bisa jalan.”
Purbaya sebelumnya menyampaikan rencana ini setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Jumat (19/9/2025).
Ringkasan
Anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar, Galih Dimuntur Kartasasmita, mempertanyakan rencana pemerintah untuk menarik dolar milik WNI di luar negeri. Ia menyoroti kurangnya koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terkait skema insentif repatriasi dolar tersebut, yang dinilai perlu perencanaan matang. BI dan Kemenkeu, yang tergabung dalam KSSK, tampak enggan memberikan penjelasan rinci terkait rencana ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan rencana repatriasi dolar akan berbasis pasar, bukan paksaan. Rencana ini masih dalam tahap awal dan detailnya sedang dikaji Istana Kepresidenan. Pemerintah ingin mengurangi insentif bagi WNI untuk menyimpan uang di luar negeri, namun menyadari adanya potensi risiko yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.