Aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan telah menimbulkan kekhawatiran luas, mendorong sejumlah pengamat politik mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Tujuannya jelas: meminimalisir kerugian yang terus membesar dan mengembalikan kepercayaan publik yang tergerus.
Ade Reza Hariyadi, Pengamat Politik Universitas Indonesia, menilai kerusuhan tersebut sebagai manifestasi kemarahan publik akibat tersumbatnya saluran aspirasi. Kegagalan pemerintah dan legislatif untuk menjembatani aspirasi masyarakat, diiringi gaya hidup mewah pejabat publik yang kontradiktif dengan kondisi rakyat, telah menjadi pemicu utama.
“Ini adalah luapan kemarahan publik karena mandeknya saluran politik, yang kemudian berujung pada kekerasan,” tegas Ade Reza kepada Katadata.co.id, Minggu (31/8). Ia menilai pendekatan represif pemerintah justru memperparah situasi, menimbulkan korban jiwa, dan semakin mengobarkan amarah masyarakat. Sebagai solusi, Ade menekankan pentingnya dialog, pendekatan persuasif, dan penuntasan aspirasi publik secara bertahap.
Beberapa tuntutan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti meliputi reformasi kepolisian, pergantian Kapolri, pengurangan beban pajak dan retribusi, percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset, serta respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris. “Dengan langkah persuasif, publik akan melihat pemerintah mendengar mereka. Setelah situasi tenang, barulah pendekatan hukum bisa diterapkan. Prioritas saat ini adalah langkah darurat untuk mencegah meluasnya kerusuhan,” tambah Ade.
Kerusuhan ini telah menimbulkan tiga kerugian besar: ekonomi (kerusakan fasilitas publik dan gangguan distribusi barang dan jasa), sosial (terganggunya kohesi masyarakat), dan politik (menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah).
Perlu Perubahan Kultur Politik di Kalangan Elite
Pengamat Politik Ray Rangkuti menekankan perlunya perubahan kultur politik di kalangan elite. Demokrasi, menurutnya, bukan hanya sekadar aturan, tetapi juga harus berlandaskan etika dan moralitas politik. “Kita saksikan elite berpesta pora di tengah penderitaan rakyat, memamerkan kekayaan, dan meminta fasilitas yang semakin menjauhkan mereka dari rakyat. Rakyat marah pada kesenjangan yang justru dirayakan,” kritik Ray.
Tuntutan massa yang membutuhkan respons cepat pemerintah antara lain pemberhentian Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, pencabutan tunjangan berlebihan pejabat eksekutif dan legislatif, penghentian rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris, percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset, reformasi kepolisian, dan revisi UU Omnibus Law.
Potensi Kerugian Ekonomi yang Semakin Membesar
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan sejumlah ekonom menyoroti dampak serius gelombang demonstrasi dan kerusuhan. Wakil Ketua Umum Kadin, Bobby Gafur Umar, menyatakan bahwa kerusuhan dan perusakan fasilitas umum sangat membahayakan citra investasi Indonesia.
“Ini sangat berbahaya, dapat menciptakan persepsi negatif terkait risiko investasi dan kepastian hukum,” ujar Bobby, Minggu (31/8). Risiko dan kepastian hukum merupakan faktor krusial dalam menarik investasi, baik domestik maupun asing. Stabilitas politik dan keamanan yang terjaga menjadi kunci keberhasilannya. “Jika pemerintah gagal menjaga kondusivitas, terutama untuk investasi asing, investor dapat berpikir ulang untuk menanam modal di Indonesia,” tambahnya.
Mohammad Faisal, Ekonom dan Direktur Eksekutif CORE Indonesia, menilai kerusuhan telah menimbulkan dampak ekonomi serius, meskipun nilainya belum dapat dihitung secara pasti. Kerugian tidak hanya terbatas pada rumah pejabat yang dijarah, tetapi juga meluas pada fasilitas publik dan gedung DPR, yang berpotensi memperburuk stabilitas politik dan sosial serta menurunkan kepercayaan publik.
Pemerintah, menurut Faisal, perlu mengambil langkah korektif konkret untuk menjawab keresahan masyarakat. Kegagalan bertindak tegas berisiko memperpanjang kerusuhan dan memperdalam krisis. “Pernyataan pemerintah dan aparat juga harus menenangkan, bukan menantang atau provokatif. Hal ini berlaku untuk seluruh jajaran, termasuk DPR, aparat penegak hukum, hingga presiden,” pungkasnya.
Ringkasan
Kerusuhan yang terjadi memicu desakan kepada pemerintah untuk segera bertindak. Pengamat politik menilai kerusuhan sebagai luapan kemarahan publik akibat tersumbatnya aspirasi dan kesenjangan sosial, serta gaya hidup mewah pejabat yang kontradiktif dengan kondisi rakyat. Kerugian akibat kerusuhan meliputi dampak ekonomi, sosial, dan politik, yang membutuhkan solusi cepat dan efektif dari pemerintah.
Tuntutan masyarakat antara lain reformasi kepolisian, pengurangan beban pajak, percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset, dan revisi UU Omnibus Law. Para pakar menekankan perlunya perubahan kultur politik elite, pendekatan persuasif dari pemerintah, serta menjaga stabilitas untuk mencegah dampak ekonomi yang semakin membesar dan menjaga kepercayaan investor. Prioritas utama adalah mencegah meluasnya kerusuhan dan mengembalikan kepercayaan publik.