Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurahman, optimistis rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) UMKM dapat ditekan di bawah 4% pada akhir tahun 2025. Optimisme ini didasarkan pada penurunan NPL kredit UMKM dari 4,49% pada Mei 2025 menjadi 4,41% pada Juni 2025. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa angka ini masih lebih tinggi dibandingkan Januari 2025 yang tercatat sebesar 4,03%, menunjukkan tren peningkatan sebelum akhirnya mengalami penurunan.
Menurut Maman, penurunan NPL pada paruh pertama tahun 2025 ini disebabkan oleh peningkatan pengawasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Pengawasan penyaluran KUR kami perdalam hingga ke tingkat provinsi, karena selama ini pengawasan tersebut tidak pernah dilakukan. Distribusi KUR tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas,” tegasnya kepada Katadata.co.id, Selasa (9/9).
Langkah konkret yang diambil adalah instruksi kepada pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan KUR. Target penurunan NPL KUR pun ditetapkan, dari 3% pada akhir tahun sebelumnya menjadi sekitar 2% pada tahun 2025. “Kami memang mendorong penurunan NPL kredit UMKM. Pada Juni 2025 sudah ada tren penurunan, dan ini akan kami jaga hingga akhir tahun ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Maman juga mendorong perbankan untuk membentuk tim pendampingan UMKM, khususnya untuk penyaluran KUR guna menekan potensi NPL. Keberhasilan strategi ini terlihat pada NPL sektor UMKM PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang mencapai angka 0,86% pada Agustus 2024. PNM mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk membiayai operasional tim pendamping ini.
Maman mengusulkan agar bank-bank penyalur KUR mengalokasikan 1% hingga 1,5% dari margin kredit sebagai biaya operasional tim pendamping. Tim ini akan memberikan pelatihan kepada penerima KUR, meliputi pengelolaan keuangan dan manajemen usaha. “Tim pendamping di bank sangat penting untuk menekan angka NPL saat ini,” jelasnya.
Maman menilai penyaluran KUR masih aman jika NPL sektor UMKM berada di bawah 5%. Meskipun NPL sektor UMKM berada di atas 4% selama 10 dari 12 bulan tahun sebelumnya, dengan puncaknya mencapai 4,27% pada Mei 2024, ia menekankan pentingnya upaya untuk menekan angka tersebut. “Kami masih bisa memahami kenapa NPL di sektor UMKM berada di atas 4%, namun kami harus melakukan upaya untuk dapat menekan NPL tersebut,” katanya.
Ringkasan
Rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM mengalami penurunan dari 4,49% pada Mei 2025 menjadi 4,41% pada Juni 2025. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan pengawasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga tingkat provinsi, yang fokus pada kualitas, bukan hanya kuantitas. Pemerintah menargetkan penurunan NPL KUR menjadi sekitar 2% pada tahun 2025.
Strategi pemerintah untuk menekan NPL meliputi instruksi kepada pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan KUR dan mendorong perbankan membentuk tim pendamping UMKM. Model pendampingan UMKM oleh PT PNM yang berhasil menekan NPL hingga 0,86% menjadi contoh yang baik. Pemerintah mengusulkan alokasi 1-1,5% margin kredit untuk membiayai tim pendamping yang akan memberikan pelatihan manajemen usaha kepada penerima KUR.