Perang Dagang AS-Cina: Peluang Emas untuk Ekonomi Indonesia?

Dunia kini menyaksikan pergeseran fundamental dalam rantai pasok global, sebuah fenomena yang dipicu oleh serangkaian peristiwa, mulai dari disrupsi akibat pandemi hingga kebijakan pengenaan tarif impor oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kondisi ini secara tak terduga membuka gerbang peluang bagi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Lembaga konsultasi terkemuka, Roland Berger, mengidentifikasi bahwa situasi global ini dapat menjadi berkah bagi Indonesia. Relokasi fasilitas produksi dari Tiongkok, sebagai respons terhadap hambatan dagang, berpotensi menarik gelombang investasi asing yang signifikan ke Tanah Air.

“Indonesia sejatinya sangat diuntungkan dari perang dagang AS-Tiongkok, karena perusahaan-perusahaan kini memindahkan pabrik mereka dari Tiongkok ke negara-negara di Asia Tenggara,” demikian penuturan John Low, Managing Partner Roland Berger Southeast Asia. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Katadata di Kuala Lumpur, Malaysia, pada akhir September 2025.

Low menyoroti bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi penerima manfaat utama dari pergeseran ini. Keunggulan Indonesia terletak pada jumlah populasi yang besar, ketersediaan angkatan kerja yang memadai, serta keahlian mumpuni di sektor manufaktur. Namun, di balik potensi cerah ini, Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi secara serius.

Baca juga:

• Indonesia Dinilai Masih Punya Tiga Kendala untuk jadi Pusat Rantai Pasok Global
• RI dan Negara ASEAN Diminta Perkuat Integrasi agar Kuasai Rantai Pasok Global

Melalui studi mendalam, Roland Berger memetakan tiga hambatan krusial yang harus ditaklukkan Indonesia jika ingin mengukuhkan diri sebagai pusat rantai pasok global. Ketiga tantangan itu meliputi persoalan logistik yang kompleks, keterbatasan infrastruktur dan hambatan pelabuhan, serta regulasi terkait konten lokal.

“Ketika kami membantu perusahaan-perusahaan untuk memasuki pasar Indonesia, satu hal yang sering menjadi sorotan negatif adalah aspek logistik,” ungkap Low.

Dalam kesempatan wawancara tersebut, Low juga mengupas tuntas berbagai isu penting, mulai dari potensi besar nikel Indonesia, dinamika rumit relasi perdagangan AS-Tiongkok, hingga bagaimana persepsi investor terhadap pemerintahan yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto. Berikut adalah intisari dari pandangannya yang komprehensif.

Membahas dampak kebijakan tarif yang diterapkan oleh mantan Presiden Trump terhadap rantai pasok dunia, khususnya di Asia, Low menjelaskan bahwa Amerika Serikat secara tradisional memegang posisi adidaya, mendominasi pasar konsumen, merek, produk konsumen, dan teknologi global. Namun, kebangkitan Tiongkok yang sangat cepat, didukung oleh pasar domestik yang kuat serta kemajuan signifikan dalam manufaktur, riset, dan pengembangan, telah menimbulkan kekhawatiran serius di Washington.

Kekhawatiran inilah yang mendorong AS, sejak era Trump hingga Biden, untuk mengeluarkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan nasionalnya. Pelarangan penggunaan produk Huawei dalam jaringan telekomunikasi AS, misalnya, bukanlah sekadar kekhawatiran kehilangan rahasia, melainkan strategi untuk menghalangi dominasi Huawei di pasar AS yang luas. Tiongkok, menurut Low, kini mampu berdiri sendiri, bahkan dengan teknologi IoT-nya sendiri yang berpotensi lebih maju dari AS, sebuah kenyataan yang menjadi masalah besar bagi Amerika.

Sebagai tanggapan, Trump memberlakukan tarif, menjadikannya alasan untuk menciptakan hambatan perdagangan AS-Tiongkok. Dinamika persaingan ini pada akhirnya berdampak ke Asia Tenggara, meskipun tidak secara langsung. AS mungkin akan mengenakan pajak pada produk yang diekspor dari Indonesia jika dicurigai melibatkan perusahaan Tiongkok. Selain itu, AS akan berupaya memaksa Indonesia untuk mengurangi volume perdagangan dengan Tiongkok dan beralih membeli lebih banyak produk AS, mulai dari komoditas pangan hingga barang berteknologi tinggi, sebagai upaya untuk meningkatkan perdagangan bilateralnya.

Kendati demikian, Low meyakini bahwa negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, menunjukkan ketahanan yang lebih baik terhadap dampak tarif ini dibandingkan Tiongkok. Hal ini dikarenakan kawasan Asia Tenggara — yang meliputi Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina — merupakan salah satu pusat manufaktur berbiaya rendah utama di dunia. Dengan minimnya alternatif lain bagi investor (Afrika belum memiliki infrastruktur yang memadai, Eropa terlalu mahal, sementara Meksiko atau Amerika Latin hanya menjadi sebagian pilihan), Asia Tenggara tetap menjadi destinasi investasi yang tangguh.

Di sisi lain, Eropa juga merupakan kekuatan ekonomi besar dengan basis konsumen yang kuat, terutama di Jerman, Italia, Prancis, dan Spanyol. Wilayah ini bahkan sedang mengalami reindustrialisasi, dengan sektor otomotif yang berkembang pesat di Hungaria dan Polandia, serta sektor energi dan barang konsumen. Namun, Low mengamati bahwa Eropa, sampai batas tertentu, masih bergantung pada AS, sehingga terus berusaha mempertahankan hubungan positif demi berbagai alasan.

Indonesia, menurut Low, berpotensi menjadi penerima keuntungan terbesar dari pergeseran rantai pasok regional ini, khususnya di sektor manufaktur. Biaya produksi yang kompetitif, ketersediaan tenaga kerja yang melimpah (baik terampil maupun tidak terampil), serta pasar konsumen lokal yang besar menjadi daya tarik utama. Dengan populasi sekitar 280 juta jiwa yang terus bertumbuh pesat, Indonesia menawarkan peluang ganda: sebagai basis manufaktur dan juga pasar penjualan domestik yang menggiurkan.

Namun, Low menekankan bahwa Indonesia tidak boleh berpuas diri hanya menjadi basis produksi berbiaya rendah. Penting bagi setiap industri untuk didorong agar melakukan lebih banyak riset dan pengembangan (R&D), sehingga dapat naik ke rantai nilai yang lebih tinggi, bukan hanya menjadi produsen komoditas manufaktur sumber daya. Pemerintah dapat berperan aktif melalui insentif pajak, dengan mensyaratkan perusahaan yang berinvestasi untuk membawa serta komponen R&D ke Indonesia. Langkah ini akan memungkinkan pekerja Indonesia untuk belajar dan mengembangkan keahlian, meniru model keberhasilan Tiongkok dalam menguasai teknologi melalui pembelajaran dan adaptasi.

Sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan strategis dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik (EV). Low menyarankan agar Indonesia tidak hanya terpaku pada penjualan nikel mentah. Sebaliknya, Indonesia harus memanfaatkan sumber daya ini untuk menciptakan ekosistem, klaster, dan seluruh rantai nilai pengolahan di dalam negeri, guna memaksimalkan nilai tambah yang diperoleh.

Mengenai pengembangan baterai litium fero fosfat (LFP), Low menjelaskan bahwa peningkatan penggunaannya akan mendiversifikasi pasar EV global, menurunkan biaya, dan mempercepat adopsi. Meskipun LFP menggunakan nikel dalam jumlah yang lebih sedikit, permintaan nikel secara keseluruhan diperkirakan akan tetap tumbuh seiring dengan pesatnya ekspansi kendaraan listrik, terutama untuk model jarak jauh dan performa tinggi yang masih mengandalkan kimia kaya nikel. Bagi Indonesia, pergeseran ini bukan berarti pengurangan peran, melainkan peluang untuk memperkuat posisinya sebagai pusat baterai EV spektrum penuh, dengan menangkap nilai dalam bahan kimia lain seperti LFP dan LMFP, serta dalam manufaktur sel dan komponen baterai.

Selain R&D, Low juga menyoroti urgensi kebijakan logistik nasional. Logistik menjadi salah satu aspek negatif utama yang seringkali menghambat perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia. Kendala ini mencakup inefisiensi dalam transportasi laut, darat, dan udara, dengan waktu tunggu kapal yang lama di pelabuhan serta proses bea cukai yang lambat. Bahkan di Jawa, meskipun infrastruktur fisik telah banyak dibangun, masalah kemacetan di Jakarta masih menyebabkan efisiensi pengiriman barang yang sangat rendah. Low menekankan bahwa peningkatan harus dilakukan tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada sistem, regulasi, dan penerapan teknologi untuk memangkas biaya logistik yang tinggi.

Dalam konteks investasi global, prinsip Environment, Social, and Governance (ESG) kini menjadi sangat krusial. Konsumen, terutama di AS dan Eropa, semakin menuntut produk yang bersertifikat hijau dan berasal dari praktik bisnis berkelanjutan. ESG juga esensial untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan ketertelusuran komoditas, seperti yang sudah diterapkan pada kebijakan minyak sawit berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendukung kebijakan ramah lingkungan dan memberikan insentif bagi perusahaan untuk memenuhi standar global ini.

Terkait persepsi dunia bisnis internasional terhadap dinamika pemerintahan dan kebijakan di Indonesia, Low menilai secara umum positif. Investasi terus mengalir, terlepas dari siapa presidennya. Pemerintahan Prabowo Subianto dinilai tidak menjadi masalah berarti. Indonesia dipandang sebagai negara yang liberal, meskipun mayoritas penduduknya Muslim, dengan populasi yang cerdas dan angkatan kerja pabrik yang siap serta terampil.

Pergeseran rantai pasok di Asia, terutama akibat perang dagang AS-Tiongkok, sangat menguntungkan Indonesia. Perusahaan AS dan Eropa yang sebelumnya beroperasi di Tiongkok kini menghadapi tarif tinggi hingga 100% jika mengekspor ke AS, sehingga mendorong relokasi pabrik ke Asia Tenggara. Meskipun sebagian perusahaan mungkin mempertahankan operasi di Tiongkok untuk melayani pasar domestiknya yang besar, Indonesia juga menawarkan basis konsumen yang masif yang menarik investasi. Namun, Low mengingatkan bahwa persaingan juga terjadi antarnegara ASEAN, di mana Malaysia dan Vietnam juga giat berlomba menarik investasi serupa.

Low menilai dampak pergeseran ini terhadap pasar saham Indonesia jauh lebih kompleks. Meskipun ada potensi keuntungan bagi perusahaan-perusahaan tertentu yang terlibat dalam usaha patungan atau relokasi, pasar saham secara keseluruhan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang jauh lebih besar daripada sekadar perang tarif. Oleh karena itu, dampaknya cenderung spesifik pada perusahaan-perusahaan tertentu saja.

Bagi korporasi Indonesia, Low menyarankan untuk meningkatkan ketahanan (resilience) mereka sendiri dengan mengurangi risiko-risiko baru seperti tarif, gangguan rantai pasok, atau bencana alam. Ini berarti diversifikasi fokus pasar (ke Afrika, Amerika Latin, atau negara-negara ASEAN) dan pengamanan bahan baku dari berbagai pemasok, seperti yang dicontohkan Toyota. Selain itu, investasi dalam teknologi, termasuk Kecerdasan Buatan (AI), sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, transparansi, dan pada akhirnya menurunkan biaya produksi.

Untuk Pemerintah Indonesia, Low memberikan beberapa saran strategis agar mampu bersaing menjadi pusat rantai pasok global. Prioritas harus diberikan pada kebijakan keberlanjutan, transisi menuju energi hijau, dan pengembangan teknologi, dengan memberikan insentif bagi perusahaan ramah lingkungan. Pemanfaatan bahan baku sebagai alat negosiasi dengan negara lain, dukungan terhadap digitalisasi dan transformasi perusahaan Indonesia melalui investasi TIK, serta kebijakan ketahanan pangan yang kuat, memanfaatkan kekayaan sumber daya pangan dan agri-tech, juga sangat penting. Terakhir, investasi di sektor pariwisata dapat memberikan hasil yang signifikan dengan biaya yang relatif rendah.