Pertamina tengah menjadi sorotan menyusul keluhan tajam dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kritik Purbaya menyoroti minimnya jumlah kilang minyak di Indonesia yang dituding menjadi penyebab melonjaknya subsidi energi negara. Merespons hal ini, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan bahwa masukan tersebut merupakan “masukan berharga” bagi perusahaan.
Simon menjelaskan bahwa pembangunan kilang baru harus diiringi dengan peningkatan produksi minyak di hulu migas. Jika tidak, upaya tersebut akan sia-sia, karena meskipun kilang beroperasi dengan baik, Indonesia tetap akan bergantung pada impor minyak mentah sebagai bahan bakunya. Oleh karena itu, Pertamina memandang pentingnya keseimbangan antara kapasitas pengolahan dan ketersediaan bahan baku domestik.
Dalam waktu dekat, Pertamina bersiap untuk memulai operasional atau “onstream” proyek strategis Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Simon mengungkapkan bahwa proyek yang telah dikerjakan sejak 2019 ini, diharapkan mulai beroperasi pada 10 November mendatang. Pengoperasian kilang Balikpapan ini menjadi langkah signifikan Pertamina dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.
Melalui proyek RDMP Balikpapan, kapasitas pengolahan kilang akan meningkat secara substansial, dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari. Tak hanya kuantitas, proyek ini juga akan meningkatkan kualitas produk dari setara Euro 2 menjadi setara Euro 5, menunjukkan komitmen Pertamina terhadap standar energi yang lebih tinggi dan ramah lingkungan. Simon menegaskan, “Ini merupakan pekerjaan rumah, kami harus terus memperbaiki diri dan mengembangkan kilang supaya bisa mencapai produksi serta performa yang terbaik.”
Sebelumnya, Menkeu Purbaya secara terbuka melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Pertamina. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR pada pekan lalu (30/9), ia menyoroti bahwa Pertamina dinilai belum mampu membangun kilang baru yang memadai untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Purbaya bahkan tak sungkan menyatakan dengan lugas, “Kilang itu bukan kita (Indonesia) tidak bisa buat. Hanya saja, Pertamina malas.”
Pernyataan Menkeu tersebut didasari oleh pengalamannya saat masih bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dari tahun 2018 hingga 2020. Kala itu, Purbaya mengaku sempat menawarkan kerja sama kepada Pertamina dengan investor dari Tiongkok yang berminat membangun kilang minyak di Indonesia. Skema yang ditawarkan cukup menarik: Pertamina akan membeli produk kilang selama 30 tahun, setelah itu kilang akan menjadi milik Indonesia secara gratis.
Namun, tawaran menggiurkan tersebut justru ditolak oleh Pertamina dengan alasan “over capacity” atau kelebihan kapasitas. Respons ini, menurut Purbaya, sangat mengejutkan, mengingat Pertamina sebelumnya telah merencanakan pembangunan tujuh kilang baru. Ironisnya, hingga kini, tidak satu pun dari proyek ambisius tersebut yang terealisasi. Purbaya menutup kritiknya dengan sentilan tajam, “Mereka bilang, iya, tapi segera-segera akan jadi. Sampai sekarang tidak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan?!”
Ringkasan
Pertamina menanggapi kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait minimnya kilang minyak di Indonesia, dengan menyatakan bahwa masukan tersebut berharga. Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menekankan pentingnya peningkatan produksi minyak hulu migas seiring dengan pembangunan kilang baru agar tidak bergantung pada impor minyak mentah.
Pertamina bersiap mengoperasikan RDMP Balikpapan pada 10 November, yang diharapkan meningkatkan kapasitas pengolahan dari 260 ribu menjadi 360 ribu barel per hari, serta meningkatkan kualitas produk menjadi setara Euro 5. Proyek ini merupakan upaya mengurangi ketergantungan pada impor BBM, meskipun Menkeu Purbaya sebelumnya mengkritik Pertamina karena menolak tawaran pembangunan kilang dari investor Tiongkok.