Menanggapi gelombang unjuk rasa yang berujung pada aksi pengrusakan dan penjarahan beberapa hari terakhir, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kementerian dan lembaga (KL). Dalam konferensi pers bersama para petinggi partai politik di Istana Kepresidenan, Minggu (31/8), Prabowo memerintahkan agar seluruh KL membuka ruang dialog untuk menampung aspirasi publik.
“Kepada pemerintah, saya perintahkan semua kementerian dan lembaga untuk menerima utusan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, kritik, maupun perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan,” tegas Presiden Prabowo.
Langkah pemerintah tidak berhenti di situ. Prabowo juga menyatakan bahwa setiap partai politik telah memberikan sanksi tegas kepada anggota DPR yang dinilai memberikan pernyataan keliru. Lebih lanjut, pimpinan DPR juga berkomitmen mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan ke luar negeri. Langkah-langkah ini, menurut Presiden, merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk mendengarkan dan merespon keresahan rakyat.
Sebagai upaya untuk membuka komunikasi yang lebih luas, DPR akan mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil untuk berdialog langsung dan menyampaikan aspirasi mereka. Inisiatif ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan komunikasi dan menciptakan solusi bersama.
Di tengah situasi yang dinamis ini, Prabowo mengimbau masyarakat untuk tetap percaya pada pemerintah dan menjaga persatuan nasional. “Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba. Mari kita jaga persatuan dengan semangat gotong royong,” ujarnya, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi tantangan bersama.
Presiden Prabowo menambahkan bahwa sanksi tegas terhadap anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan keliru dari masing-masing partai politik akan berlaku efektif mulai 1 September 2025. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi kritik dan aspirasi masyarakat secara bertanggung jawab.
Ringkasan
Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk membuka dialog dan menerima kritik serta aspirasi publik terkait demonstrasi yang berujung pada aksi anarkis. Pemerintah juga menindak tegas anggota DPR yang memberikan pernyataan keliru dan mencabut beberapa kebijakan, termasuk tunjangan dan moratorium kunjungan luar negeri.
DPR akan mengundang tokoh masyarakat dan kelompok sipil untuk berdialog. Prabowo mengimbau masyarakat untuk menjaga persatuan dan percaya pada pemerintah, seraya menekankan sanksi tegas terhadap anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan keliru akan berlaku efektif mulai 1 September 2025.