Program transmigrasi memasuki babak baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Ossy Dermawan, mengungkapkan perubahan paradigma yang signifikan: fokus program kini bergeser dari sekedar pembagian lahan kepada pengembangan ekonomi berkelanjutan.
Pemberian lahan kepada peserta transmigrasi tetap menjadi bagian integral dari program hingga 2029. Namun, Wamen ATR menekankan pergeseran orientasi. “Program transmigrasi tetap membutuhkan lahan,” jelas Ossy di Jakarta, Senin (25/8). “Namun, pengaturan pemberian lahan akan berubah, lebih berfokus pada pengembangan usaha pertanian atau sektor lainnya.” Kementerian ATR kini bertugas utama menata ruang kawasan transmigrasi, menyesuaikan ketersediaan lahan dengan sektor usaha yang akan dikembangkan, seperti pertanian, perikanan, atau bahkan kawasan industri.
Salah satu fokus utama lima tahun ke depan adalah menyelesaikan permasalahan yang telah menumpuk di kawasan transmigrasi yang ada. Untuk itu, pemerintah menerjunkan 2.000 mahasiswa dalam Tim Ekspedisi Patriot guna menangani masalah multi-spektrum, baik yang berasal dari kalangan transmigran maupun akibat kebijakan pemerintah. Langkah strategis lainnya adalah pendistribusian 600.000 hektare tanah negara kepada peserta transmigrasi hingga 2029, serta penyelesaian masalah legalitas tanah di kawasan transmigrasi yang sudah ada. Pemerintah berkomitmen untuk memetakan satu per satu kawasan transmigrasi yang bermasalah.
Sejalan dengan visi ini, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa program transmigrasi kini diarahkan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, bukan sekadar relokasi penduduk. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas internasional menjadi kunci keberhasilan program ini. “Kami tidak hanya mengundang investor untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk menjadi mitra strategis dalam membangun masa depan bangsa,” tegas Menteri Iftitah.
Dengan demikian, program transmigrasi di era sekarang bukan hanya sekadar perpindahan penduduk, melainkan sebuah strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, berfokus pada penyelesaian masalah historis dan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Ringkasan
Program transmigrasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berfokus pada pengembangan ekonomi berkelanjutan, bukan hanya pembagian lahan. Pemberian lahan tetap dilakukan hingga 2029, namun Kementerian ATR akan menata ruang kawasan transmigrasi agar sesuai dengan sektor usaha yang dikembangkan, seperti pertanian, perikanan, atau industri. Pemerintah juga akan menyelesaikan permasalahan di kawasan transmigrasi yang ada, termasuk masalah legalitas tanah, dengan melibatkan 2000 mahasiswa dan mendistribusikan 600.000 hektare tanah negara.
Tujuan utama program ini adalah menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Program ini menekankan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas internasional, dengan investor berperan sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi di kawasan transmigrasi. Dengan demikian, transmigrasi kini menjadi strategi pembangunan ekonomi jangka panjang, bukan hanya relokasi penduduk.