Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi demonstrasi yang digelar sejak Senin (25/8) lalu, dengan tuntutan yang dirangkum dalam 17 poin tuntutan jangka pendek dan 8 poin tuntutan jangka panjang, atau yang dikenal sebagai tuntutan 17+8.
Dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu pada Senin (8/9), Purbaya menyatakan, “Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Mungkin sebagian merasa terganggu hidupnya, masih kurang ya.” Ia menekankan fokus pemerintah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai solusi utama permasalahan tersebut.
Pengganti Sri Mulyani ini meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan secara otomatis meredam protes masyarakat. “Ketika saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan berdemonstrasi,” tegas Purbaya.
Purbaya juga menegaskan komitmennya mendukung target Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada tahun 2029. “Kami akan kejar secepat mungkin, menciptakan pertumbuhan seoptimal mungkin,” ujarnya, menunjukkan keseriusan Kementerian Keuangan dalam upaya tersebut.
Dari tuntutan 17+8, tiga poin spesifik diarahkan kepada kementerian ekonomi. Tiga poin tersebut mencakup jaminan upah layak bagi seluruh angkatan kerja, pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, dan dibukanya dialog dengan serikat buruh untuk mencari solusi terkait upah minimum.
Baca juga:
- Menkeu Purbaya Pastikan Pemerintah Tidak akan Tambah Pajak Baru
Ringkasan
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi tuntutan 17+8 dengan menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi tinggi sebagai solusi utama. Ia optimis pertumbuhan ekonomi yang signifikan (6%-7%) akan secara otomatis mengurangi protes masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah berkomitmen untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.
Tiga poin spesifik tuntutan 17+8 yang ditujukan pada Kementerian Keuangan mencakup jaminan upah layak, pencegahan PHK massal, dan dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum. Purbaya menyatakan bahwa pemerintah fokus pada peningkatan ekonomi untuk mengatasi permasalahan tersebut.