Tentara Madagaskar Ikut Demonstransi, Presiden Sebut Ada Upaya Merebut Kekuasaan

Gelombang protes anti-pemerintah di Madagaskar telah mencapai titik kritis, dengan ribuan demonstran membanjiri ibu kota Antananarivo. Situasi kian memanas setelah beberapa kelompok tentara Madagaskar secara terbuka menyatakan bergabung dengan massa, menantang legitimasi pemerintahan Presiden Andry Rajoelina. Pihak kepresidenan Madagaskar pada Minggu (12/10) segera bereaksi, mengecam keras gerakan ini sebagai upaya perebutan kekuasaan yang ilegal dan paksa.

Demonstrasi yang sebagian besar dipimpin oleh kaum muda ini, terinspirasi oleh fenomena “protes Gen Z” di Kenya dan Nepal bulan lalu, mulai berkumpul di Lapangan 13 Mei, Antananarivo, pada Sabtu (11/10). Unjuk rasa tersebut dipicu oleh kemarahan publik atas krisis berkepanjangan terkait kelangkaan listrik dan air yang terus-menerus melanda negara kepulauan itu.

Yang mengejutkan, seruan solidaritas datang dari unit elit CAPSAT, pasukan yang ironisnya membantu Presiden Andry Rajoelina merebut kekuasaan dalam kudeta pada 2009. Dari barak mereka di pinggiran kota, anggota CAPSAT menyerukan sesama prajurit untuk tidak mematuhi perintah dan mendukung protes yang dipimpin pemuda. Gerakan ini, yang telah bergulir sejak 25 September, kini menjadi tantangan paling serius bagi pemerintahan Rajoelina sejak ia terpilih kembali pada 2023.

Melalui sebuah video yang viral di media sosial dan dikutip oleh Al-Jazeera pada Sabtu (11/10), prajurit dari pangkalan di distrik Soanierana menyampaikan pesan tegas: “Mari kita bersatu, TNI, polisi, dan aparat penegak hukum, dan tolak bayaran untuk menembak teman, saudara, dan saudari kita.” Mereka bahkan mengeluarkan instruksi eksplisit agar tentara di bandara mencegah semua pesawat lepas landas dan menolak perintah untuk menembak demonstran, dengan tegas menyatakan, “Tutup gerbangnya, dan tunggu instruksi kami,” serta “Jangan patuhi perintah atasan kalian. Arahkan senjata kalian kepada mereka yang memerintahkan kalian untuk menembak rekan seperjuangan kalian karena mereka tidak akan mengurus keluarga jika kami mati.” Rekaman media lokal turut menguatkan perpecahan ini, menunjukkan sejumlah tentara meninggalkan barak untuk mengawal pengunjuk rasa ke Lapangan 13 Mei.

Respon aparat keamanan terhadap demonstrasi ini diwarnai kekerasan. Polisi menggunakan granat kejut dan gas air mata untuk membubarkan massa. Aksi represif aparat keamanan dilaporkan telah menyebabkan beberapa orang terluka pada Kamis (9/10), saat mereka membubarkan pengunjuk rasa dengan gas air mata, peluru karet, dan kendaraan lapis baja. Video-video kekerasan polisi, termasuk rekaman seorang pria yang tergeletak tak sadarkan diri setelah dikejar dan dipukuli oleh pasukan keamanan—insiden yang disaksikan oleh wartawan kantor berita AFP—dengan cepat menjadi viral di media sosial.

Di tengah gejolak ini, Menteri Angkatan Bersenjata Madagaskar yang baru diangkat, Jenderal Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo, menyerukan ketenangan dan dialog kepada para prajurit. Ia menegaskan, “Tentara Madagaskar tetap menjadi mediator dan merupakan garis pertahanan terakhir bangsa.” Menanggapi eskalasi kekerasan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (10/10) mendesak pihak berwenang untuk segera menghentikan penggunaan kekerasan yang tidak perlu dan menjunjung tinggi hak berserikat serta berkumpul secara damai. PBB juga melaporkan bahwa setidaknya 22 orang tewas dan 100 orang terluka akibat protes yang terjadi.

Namun, Presiden Rajoelina sendiri membantah keras data tersebut. Ia mengklaim pada Rabu (8/10) bahwa hanya ada 12 korban meninggal dunia yang terkonfirmasi, menegaskan, “Semua orang tersebut merupakan penjarah dan pelaku vandalisme.” Awalnya, Rajoelina mengambil langkah rekonsiliatif dengan memecat seluruh menterinya sebagai respons terhadap tuntutan. Namun, strategi ini bergeser; ia kemudian menunjuk perwira militer Ruphin Fortunat Zafisambo sebagai perdana menteri pada Senin, serta memilih anggota kabinet baru mayoritas dari kalangan angkatan bersenjata, keamanan publik, dan kepolisian, menandakan pergeseran strategi yang lebih tegas.

Krisis politik ini bukanlah hal baru bagi Madagaskar, salah satu negara termiskin di dunia. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada 1960, negara ini kerap dilanda pemberontakan rakyat. Bahkan, Andry Rajoelina sendiri pertama kali naik ke tampuk kekuasaan pada 2009 melalui kudeta yang didukung militer, menggulingkan Presiden Marc Ravalomanana. Ia kemudian memenangkan pemilihan ulang pada 2018 dan kembali pada 2023 dalam pemilihan umum yang secara luas diboikot oleh pihak oposisi, mencerminkan pola ketidakstabilan dan polarisasi politik yang mendalam di negara kepulauan tersebut.