Utang KCIC: Keppres Penentu, APBN Jadi Penyelamat?

Penyelesaian utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terkait operasional Whoosh kini tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres), sebuah langkah yang disebut akan segera diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, pada Kamis (16/10), menegaskan adanya kemajuan signifikan dalam restrukturisasi utang proyek strategis tersebut.

Luhut menjelaskan bahwa proses restrukturisasi utang Whoosh sedang digarap serius di kantornya. Ia juga memastikan telah berkoordinasi erat dengan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani. Keterlibatan Luhut dalam penanganan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak terlepas dari perannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) di masa lalu. “Karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama,” ujar Luhut.

Meskipun belum bersedia merinci skema penyelesaian utang KCIC secara detail, Luhut memberikan pandangan umum mengenai proyek transportasi publik. Ia menekankan bahwa hampir semua proyek transportasi publik di dunia membutuhkan dukungan subsidi pemerintah untuk keberlanjutan operasionalnya. “Tapi ingat ya, tidak ada transportasi publik itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur,” ujarnya, mengisyaratkan bahwa elemen dukungan pemerintah adalah hal yang wajar, namun perlu terencana dengan baik.

Pandangan serupa namun dengan pendekatan berbeda datang dari Kementerian Keuangan, yang turut menyoroti mekanisme penyelesaian utang KCIC.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan keyakinannya bahwa dividen yang dikelola oleh Danantara memiliki kapabilitas untuk mencicil utang KCIC. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan dividen perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini telah berada di bawah Danantara, tidak lagi langsung masuk ke kas negara. “Sehingga memang penanganan dari permasalahan yang ada di BUMN idealnya adalah dari Danantara,” kata Suahasil, menggarisbawahi peran strategis lembaga tersebut.

Lebih lanjut, jika ada penugasan khusus dari pemerintah terkait proyek BUMN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa dimanfaatkan. Namun, untuk masalah penyelesaian utang KCIC, solusi lain dinilai lebih memungkinkan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya juga telah mempertegas bahwa penyelesaian utang KCIC dapat dilakukan tanpa injeksi dari APBN. Menurut Purbaya, proyeksi pendapatan operasional Whoosh diprediksi mencapai Rp1,5 triliun per tahun. Dengan Danantara yang kini membawahi KCIC dan mengelola dividen BUMN sebesar hampir Rp80 triliun hingga Rp90 triliun, kemampuan untuk menyelesaikan bunga utang tahunan KCIC yang sekitar Rp2 triliun dianggap mencukupi. Pernyataan ini disampaikan Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, pada Rabu (16/10).

Menyikapi urgensi ini, Danantara sebelumnya telah menyiapkan dua skema konkret untuk menuntaskan utang Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Skema pertama melibatkan pengambilalihan infrastruktur oleh pemerintah, sedangkan skema kedua berupa suntikan dana tambahan. Jika infrastruktur KCIC diambil alih, maka beban utang infrastruktur atau prasarana KCIC yang mencapai US$6,7 miliar atau sekitar Rp111,10 triliun akan beralih menjadi tanggungan pemerintah dan dibebankan pada APBN. Kedua opsi ini menunjukkan seriusnya upaya pencarian solusi finansial yang berkelanjutan untuk proyek kereta cepat kebanggaan Indonesia.