Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menyampaikan optimismenya bahwa sekitar 30.000 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan siap beroperasi penuh pada Maret 2026. Pemerintah secara aktif mendorong dimulainya pembangunan SPPG ini pada akhir tahun, dengan memanfaatkan prototipe inovatif yang dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Saat ini, berdasarkan data yang disampaikan Dadan, total SPPG yang telah aktif berjumlah 16.630 unit. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat signifikan menjadi 20.140 unit, mencakup SPPG di wilayah perkotaan sekitar 20.000 unit dan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) sebanyak 140 unit.
“Sangat dimungkinkan bahwa seluruh SPPG ini sudah rampung dibangun dalam kurun waktu dua bulan ke depan, atau paling lambat Februari 2026,” ujar Dadan saat berbicara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (3/12). Dengan akselerasi ini, target penerima manfaat program gizi pada periode Maret hingga April 2026 diproyeksikan mencapai angka fantastis, yaitu 82,9 juta jiwa.
Khusus untuk wilayah 3T, Dadan menambahkan bahwa SPPG yang beroperasi di sana ditargetkan melayani sekitar 8.200 orang, sebagai bagian dari upaya mencapai 3 juta penerima manfaat secara keseluruhan di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa sebagian besar penerima manfaat program Makanan Bergizi (MBG) akan terkonsentrasi di area perkotaan.
Penentuan lokasi SPPG di wilayah 3T menjadi prioritas strategis. Dadan memaparkan bahwa fasilitas-fasilitas ini akan ditempatkan berdekatan dengan sekolah atau permukiman penduduk, dengan tujuan vital: memastikan waktu transportasi makanan bergizi dari SPPG ke sekolah tidak melebihi 30 menit, sehingga kualitas dan kesegaran makanan tetap terjaga.
Peran krusial dalam percepatan ini diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPUPR). Triono Junoasmono, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil memproduksi tiga prototipe SPPG. Desain ini dirancang khusus untuk mempersingkat waktu konstruksi menjadi hanya dua bulan. Triono juga menegaskan bahwa, meskipun proses pembangunan cepat, kualitas dapur SPPG tetap menjadi prioritas utama berkat adopsi metode konstruksi modular yang efisien.
Lebih lanjut, pemerintah melalui KemenPUPR telah merumuskan spesifikasi detail untuk setiap modul bangunan SPPG, yang secara signifikan mempercepat proses konstruksi. Ketiga model SPPG modular yang dikembangkan menawarkan dua pilihan luas bangunan, yaitu 15×20 meter dan 20×20 meter, memberikan fleksibilitas sesuai kebutuhan lokasi.
Sebagai bukti keberhasilan konsep ini, Triono menyebutkan bahwa SPPG modular telah mulai dibangun oleh sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tiga lokasi percontohan: Jambi, Kebumen, dan Banjar. Salah satu unit SPPG modular yang konstruksinya dimulai pada awal November 2025 bahkan dijadwalkan selesai pada akhir bulan ini, dengan target operasional penuh pada Januari 2026.
“Kami sangat mengimbau kepada seluruh pihak yang terlibat dalam tahap pembangunan SPPG untuk memanfaatkan desain modular ini, mengingat keunggulannya dalam mempercepat masa konstruksi,” tegas Triono. Ia menambahkan bahwa salah satu keuntungan signifikan dari sistem ini adalah efisiensi dalam pengurusan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang kini dapat diselesaikan hanya dalam empat hari kerja.
Ringkasan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) optimis 30.000 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) siap beroperasi penuh pada Maret 2026. Pembangunan SPPG ini didorong oleh pemerintah dengan memanfaatkan prototipe inovatif dari Kementerian Pekerjaan Umum, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Saat ini, 16.630 unit SPPG telah aktif dan ditargetkan meningkat menjadi 20.140 unit, melayani sekitar 82,9 juta jiwa. Kementerian PUPR telah memproduksi tiga prototipe SPPG modular untuk mempercepat konstruksi menjadi dua bulan, dengan pilihan luas bangunan 15×20 meter dan 20×20 meter, dan SPPG modular sudah mulai dibangun di beberapa lokasi percontohan.