HSBC Global Research menilai, properti dan konsumsi akan menjadi dua sektor yang paling menarik pada tahun ini. Daya tarik kedua sektor ini terutama seiring kebijakan Bank Indonesia yang berpeluang memangkas suku bunga acuan hingga 75 bps sepanjang 2026.
Head of Equity Strategy Asia Pacific HSBC Global Research Herald Van Der Linde menjelaskan, kedua sektor tersebut sensitif terhadap pergerakan suku bunga dan akan mendapatkan manfaat paling besar dari pelonggaran kebijakan bank sentral.
“Kedua sektor ini bisa diuntungkan. Di Indonesia seperti di banyak negara lain, sektor properti memiliki porsi yang cukup besar dan biasanya akan mendapat manfaat dari kondisi saat ini,” kata Herald dalam Online Media Briefing HSBC Indonesia Economy & Investment Outlook 2026, Senin (12/1).
Selain kedua sektor tersebut, menurut dia, sektor yang cenderung diuntungkan dengan lingkungan suku rendah adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki beban bunga yang relatif tinggi terhadap total biaya operasional. Perusahaan seperti ini cenderung memperoleh manfaat lebih besar ketika tekanan suku bunga mulai mereda.
Sementara itu, terkait sektor perbankan, Herald menjelaskan jika BI benar-benar akan menurunkan suku bunga, maka dampaknya terhadap emiten perbankan Indonesia tidak seburuk negara lain.
Menurutnya, bank-bank di Indonesia memiliki daya tawar harga yang relatif lebih kuat. Ketika suku bunga turun, margin keuntungan tidak selalu langsung tertekan karena bank juga menurunkan suku bunga simpanan.
“Artinya, ketika suku bunga turun, hal itu tidak selalu langsung menekan margin keuntungan perbankan, karena bank juga menurunkan suku bunga simpanan,” kata dia.
Sektor yang biasanya diuntungkan dalam kondisi penurunan suku bunga adalah sektor-sektor yang sensitif terhadap suku bunga. Di Indonesia, sektor properti memiliki porsi yang cukup besar dan berpotensi mendapatkan manfaat paling nyata. Sehingga, apabila sektor perbankan telah melemah, maka saham di sektor konsumsi dan properti yang akan naik dan menjadi penopang indeks
Perbanyak Perusahaan IPO
Di sisi lain, Herald mendorong aksi penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di pasar modal Indonesia. Menurutnya, aksi IPO belum berjalan optimal sepanjang 2025 dan Indonesia masih membutuhkan lebih banyak perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun ini.
Menurut Herald, Indonesia perlu meniru langkah sejumlah negara di kawasan seperti Korea Selatan, Cina, Hong Kong dan India yang secara aktif mendorong perusahaan-perusahaan domestik untuk masuk ke bursa pada tahun lalu.
Herald mengatakan, semakin banyak pergelaran IPO, pasar saham akan semakin besar dan dalam. Kondisi ini memungkinkan tabungan domestik tersalurkan ke investasi di dalam negeri melalui pasar modal.
“Saat ini, menurut saya, Indonesia belum cukup optimal. Jika melihat komposisi pasar saham, strukturnya tidak banyak berubah sejak saya menjadi analis pada 1990-an. Perusahaan-perusahaan yang mendominasi pasar masih relatif sama,” kata Herald.
Ia menilai, yang dibutuhkan BEI saat ini adalah kehadiran perusahaan-perusahaan baru, terutama emiten yang bertumbuh dan yang mampu mengubah struktur pasar. Langkah dinilai ini penting agar dana dan tabungan masyarakat dapat disalurkan ke sektor-sektor produktif.
Tanpa pembaruan struktur tersebut, pasar saham Indonesia berisiko menjadi relatif lebih kecil dibandingkan negara lain di kawasan, sehingga perannya dalam indeks investasi Asia turut menyusut.
“Kami sudah melihat contoh di negara lain, seperti Filipina, yang mulai diabaikan investor asing karena ukuran pasarnya terlalu kecil. Investor akan bertanya, ‘Mengapa saya harus berinvestasi di sini, sementara ada banyak pilihan lain di kawasan?’,” ujarnya.
Kondisi tersebut menurut Herald membuat suatu negara gagal memobilisasi tabungan domestik secara optimal dan menjadi lebih bergantung pada arus utang asing. Dampaknya, perekonomian dan pasar keuangan menjadi lebih sensitif terhadap perubahan arus modal global. Padahal, kemampuan menyalurkan kembali dana domestik menjadi semakin penting di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.
“Karena itu, saya menilai Indonesia masih bisa berbuat lebih baik dengan mendorong lebih banyak pencatatan saham,” katanya.
Herald menambahkan, regulator perlu menemukan keseimbangan antara percepatan proses IPO dan tetap menjaga standar kualitas perusahaan yang melantai. Di sisi lain, perusahaan juga perlu diyakinkan bahwa menjadi emiten publik memiliki banyak manfaat, mulai dari peningkatan eksposur, perluasan basis pemegang saham, hingga penguatan nama dan merek.
Di sisi lain, BEI menargetkan terdapat 555 pencatatan efek sepanjang 2026. Target tersebut mencakup 50 emiten baru yang direncanakan melantai di bursa.
Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan, BEI telah menyiapkan arah pengembangan teknologi bursa untuk lima tahun ke depan guna menjaga momentum pertumbuhan pasar modal. Selain itu, BEI juga membidik penambahan sekitar 2 juta investor baru pada tahun ini, setelah jumlah investor pasar modal berhasil menembus 20 juta pada tahun lalu.
Sementara itu, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Nyoman Gede Yetna menyampaikan, terdapat dua perusahaan mercusuar atau lighthouse company yang akan segera mencatatkan sahamnya di BEI pada kuartal pertama tahun ini. Kedua perusahaan tersebut berasal dari sektor infrastruktur dan pertambangan. Di luar itu, BEI juga mencatat terdapat tujuh perusahaan lain yang saat ini berada dalam pipeline IPO.
“Lighthouse ada dua, berasal dari sektor infrastruktur dan mining,” kata Nyoman saat ditemui beberapa waktu lalu di Main Hall BEI.