Jalani fit-proper test calon deputi BI, Solikin Juhro bahas fase TUNA

Jakarta, IDN Times – Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin M Juhro, mengumumkan bahwa dunia kini telah memasuki era baru yang dikenal dengan istilah TUNA (Turbulence, Uncertainty, Novelty, dan Ambiguity). Fase ini secara efektif menggantikan era sebelumnya, VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, dan Ambiguity), menandai kenormalan global yang jauh lebih kompleks dan sarat ketidakpastian, sekaligus menghadirkan tantangan signifikan bagi perekonomian dunia.

Advertisements

“Volatilitas yang kita kenal dulu kini telah berevolusi menjadi turbulensi. Bukan hanya kompleksitas, melainkan juga kebaruan-kebaruan yang terus muncul, terutama di tengah pesatnya perkembangan era digital, menjadi karakteristik utama fase TUNA ini,” jelas Solikin dalam paparannya saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat (23/1/2026).

Memasuki 2026, ketidakpastian global makin tinggi

Solikin mengungkapkan bahwa memasuki tahun 2026, perekonomian global masih dibayangi oleh tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi. Kondisi ini diperparah oleh eskalasi ketegangan geopolitik dan fluktuasi pasar uang yang tak henti-hentinya, yang secara nyata menghambat laju pertumbuhan ekonomi dunia dan diprediksi akan tetap moderat. Solikin menekankan bahwa gelombang ketidakpastian ini menciptakan hambatan besar bagi negara-negara, termasuk Indonesia, dalam upaya ambisiusnya mencapai status ekonomi maju.

Advertisements

“Gelombang ketidakpastian global ini berpotensi besar memengaruhi pencapaian cita-cita luhur ekonomi Indonesia untuk menjadi negara maju,” tegasnya.

Perlu strategi menavigasi cita-cita ekonomi nasional

Menanggapi tantangan tersebut, Solikin menggarisbawahi urgensi untuk menavigasi tujuan ekonomi nasional melalui strategi komprehensif. Ini melibatkan penguatan sinergi antarlembaga, pendorongan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta penjaminan inklusivitas dalam setiap aspek pembangunan. Visi ini tidak hanya berfokus pada upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global, tetapi juga secara fundamental memastikan kualitas pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama.

“Kualitas pertumbuhan adalah kunci esensial untuk merealisasikan visi ini, sejalan dengan mandat inti Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan,” papar Solikin. Mandat ini diimplementasikan melalui tiga misi utama: menjaga stabilitas yang dinamis, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan memastikan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan latar belakang ketidakpastian global yang terus membayangi, Solikin menegaskan kembali fokusnya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui ketiga misi krusial tersebut.

Gubernur BI proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini 4,9-5,7 persen

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo telah mengestimasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 akan berada dalam rentang 4,9 persen hingga 5,7 persen. Proyeksi optimis ini didukung oleh peningkatan signifikan permintaan domestik, berkat berbagai kebijakan pemerintah yang efektif, serta dampak positif berkelanjutan dari bauran kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Efektivitas berbagai program stimulus pemerintah pada tahun 2026 perlu terus diperkuat guna mendorong konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja secara maksimal,” ujar Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Januari 2026 yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (21/1/2026). Menurut Perry, investasi juga diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi, didorong oleh kelanjutan program prioritas pemerintah, termasuk inisiatif hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). Langkah ini diharapkan dapat secara substansial meningkatkan produktivitas dan kapasitas perekonomian nasional.

Oleh karena itu, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat bauran kebijakannya. Ini meliputi penguatan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, yang semuanya bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal serta sektor riil pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang baik dan perlu terus ditingkatkan agar dapat mencapai potensi penuh kapasitas perekonomian kita,” pungkas Perry.

DPR Hari Ini Gelar Uji Kelayakan-Kepatutan Calon Deputi Gubernur BI
Besok Uji Kelayakan, DPR Akan Umumkan Deputi Gubernur BI Senin Depan
Bos BI Sebut Pencalonan Deputi Gubernur Salah Satu Alasan Rupiah Keok

Advertisements