Adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) yang masif kini memicu kekhawatiran serius, terutama terkait dampaknya terhadap dunia kerja global. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, bahkan memperingatkan bahwa kemajuan AI akan menciptakan “Tsunami AI” yang siap menerjang pasar tenaga kerja, khususnya di negara-negara maju.
Georgieva menyoroti kecepatan perkembangan AI yang jauh melampaui kemampuan manusia dan pemerintah dalam merumuskan regulasi yang memadai. Menurutnya, AI bukan lagi sekadar visi masa depan, melainkan realitas yang telah mengubah lanskap global secara fundamental. Ia memprediksi, “Dalam beberapa tahun ke depan, di negara-negara maju, 60% pekerjaan akan terpengaruh oleh AI, baik ditingkatkan, dihilangkan, atau diubah; angka ini mencapai 40% secara global,” sebagaimana diungkapkan Georgieva yang dikutip dari WION pada Selasa (27/1/2026).
Salah satu dampak AI yang paling mengkhawatirkan adalah potensi hilangnya banyak pekerjaan tingkat pemula. Posisi-posisi ini seringkali menjadi gerbang bagi generasi muda untuk memulai karier. Apabila peran-peran tersebut diambil alih oleh AI, akan semakin sulit bagi anak muda untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Selain itu, kelas menengah juga tidak luput dari risiko. Pekerja yang perannya tidak langsung digantikan oleh AI pun bisa tertekan akibat produktivitas yang stagnan di tengah meningkatnya tekanan ekonomi, yang pada akhirnya dapat berujung pada penurunan pendapatan.
Kendati demikian, IMF juga mencatat sisi positif adopsi AI. Sekitar satu dari sepuluh pekerjaan di negara-negara maju justru telah ditingkatkan berkat AI, memungkinkan para pekerjanya meraih upah yang lebih tinggi dan memberikan dampak ekonomi positif bagi lingkungan sekitar. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa manfaat ini belum terdistribusi secara merata di seluruh lapisan masyarakat atau wilayah.
Georgieva mempertegas bahwa dunia masih belum siap menghadapi gelombang AI, terutama karena ketiadaan regulasi AI yang memadai. Selain aspek keamanan, ia menekankan pentingnya memastikan bahwa pengembangan AI harus bersifat inklusif, tidak hanya menguntungkan segelintir korporasi atau individu. Ia secara lugas menyatakan, “Sadarlah, AI itu nyata, dan dia mengubah dunia kita lebih cepat daripada kita mengantisipasinya.”
Senada dengan Georgieva, Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, turut menyoroti bahwa ketegangan geopolitik dan minimnya kerja sama global dapat menghambat laju perkembangan AI. Padahal, teknologi AI menuntut investasi modal, energi, dan volume data yang sangat besar. Lagarde memperingatkan bahwa tanpa adanya kolaborasi antarnegara dan kesepakatan aturan main yang jelas, dunia akan terancam oleh keterbatasan sumber daya serta pelebaran jurang ketimpangan.
Lagarde lebih lanjut menegaskan bahwa AI berpotensi memperparah ketimpangan global. Tanpa kerangka kebijakan yang tepat, inovasi teknologi ini justru dapat memperdalam jurang pemisah antara negara maju dan berkembang, serta antara kelompok masyarakat yang kaya dan yang miskin, menciptakan disparitas yang lebih besar.
Sebelumnya, CEO Microsoft, Satya Nadella, juga telah menyuarakan kekhawatiran serupa. Ia mengingatkan bahwa AI dapat kehilangan kepercayaan publik jika hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan teknologi raksasa, tanpa mampu menyumbangkan manfaat nyata bagi masyarakat luas, seperti mempercepat penemuan obat atau menawarkan solusi inovatif bagi berbagai permasalahan global yang mendesak.