Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan kabar baik mengenai penurunan inflasi di wilayah Sumatra yang terdampak bencana. Komitmen pemerintah untuk terus menstabilkan harga barang dan jasa di tiga provinsi utama – Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat – diwujudkan melalui dukungan infrastruktur dan logistik yang berkelanjutan. Penegasan ini disampaikan Airlangga usai memimpin rapat koordinasi penting.
Rapat koordinasi tingkat tinggi tersebut diselenggarakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Kamis (29/1). Dihadiri oleh jajaran penting kabinet dan pejabat terkait, termasuk Sekretaris Kabinet Indonesia Teddy Indra Wijaya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kabareskrim Komjen Syahardiantono, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, pertemuan ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam mengatasi dampak ekonomi pascabencana.
Pernyataan optimis Menko Airlangga selaras dengan data yang sebelumnya diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, pada konferensi pers di Jakarta, Senin (5/1), menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi atau cuaca ekstrem di penghujung Desember 2025 telah menjadi pemicu utama kenaikan inflasi. Ketiga provinsi di Sumatra yang terdampak serius oleh banjir dan longsor memang mencatat lonjakan inflasi signifikan pada Desember 2025, setelah sempat mengalami deflasi di bulan November.
Dari pantauan khusus BPS terhadap wilayah bencana, Provinsi Aceh tercatat mengalami inflasi tertinggi di antara ketiganya, mencapai 3,60% pada Desember 2025, setelah sebelumnya deflasi 0,67% di November 2025. Sementara itu, Sumatra Utara mencatat inflasi sebesar 1,66% di Desember 2025 (dari deflasi 0,42% di bulan sebelumnya), dan Sumatra Barat menyusul dengan inflasi 1,48% (setelah deflasi 0,24%). Angka-angka ini menempatkan ketiga provinsi tersebut dalam kelompok wilayah dengan tingkat inflasi paling tinggi pada periode tersebut.
Pudji Ismartini lebih lanjut menjelaskan bahwa lonjakan inflasi ini utamanya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas, sebagai dampak langsung dari bencana hidrometeorologi yang melanda pada akhir November 2025. Secara umum, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kontributor terbesar dalam kenaikan indeks harga konsumen. Di Aceh, inflasi didorong oleh kenaikan harga beras dan minyak goreng. Sementara itu, Sumatra Utara merasakan dampak dari melambungnya harga cabai rawit dan bawang merah. Situasi serupa terjadi di Sumatra Barat, di mana kenaikan harga bawang merah dan cabai rawit menjadi pemicu inflasi.
Bencana hidrometeorologi yang memicu inflasi tersebut merupakan konsekuensi dari cuaca ekstrem yang terjadi di Sumatra. Peristiwa ini dipicu oleh bibit Siklon Tropis 95B yang kemudian berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar, diperparah pula oleh dampak dari Siklon Tropis Koto. Kombinasi kedua fenomena siklon tropis ini secara signifikan meningkatkan curah hujan yang sangat lebat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, yang berujung pada serangkaian bencana alam. Kondisi curah hujan ekstrem ini juga berdampak negatif terhadap produksi tanaman pangan dan hortikultura sepanjang tahun 2025, memperburuk ketersediaan komoditas dan memicu kenaikan harga di pasar.