Babaumma – , JAKARTA — Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang secara resmi membatalkan kebijakan tarif protektif Presiden AS Donald Trump telah memicu respons yang bervariasi di pasar saham dan pasar keuangan Negeri Paman Sam. Pasca-pengumuman tersebut, aktivitas pasar saham cenderung terbatas, sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS justru mengalami kenaikan. Di sisi lain, nilai tukar dolar AS terpantau melemah, didorong oleh kekhawatiran yang kian meluas terkait potensi pelebaran defisit fiskal negara tersebut.
Seperti dilansir Bloomberg pada Sabtu (21/2/2026), rincian respons pasar menunjukkan bahwa indeks S&P 500 hanya mampu menguat tipis 0,1%, dengan kurang dari separuh saham konstituennya yang mencatat kenaikan. Kontras dengan saham, yield US Treasury tenor 10 tahun justru meningkat dua basis poin, mencapai level 4,09%. Sementara itu, indeks dolar AS mengalami koreksi minor. Menariknya, Exchange Traded Fund (ETF) yang berfokus pada pasar negara berkembang melonjak mendekati rekor tertinggi, sebuah indikasi kuat adanya pergeseran minat risiko investor menuju aset yang lebih menjanjikan di luar AS.
Keputusan Mahkamah Agung AS ini didasarkan pada temuan bahwa Presiden Donald Trump telah melampaui kewenangannya ketika ia memberlakukan tarif resiprokal dan bea masuk terarah dengan mengacu pada undang-undang kekuasaan darurat federal. Pembatalan ini menegaskan kembali batas-batas kekuasaan eksekutif dalam kebijakan perdagangan.
Meskipun demikian, pembatalan kebijakan tarif Trump yang fundamental ini tidak serta-merta memicu reli besar di pasar. Respons yang cenderung moderat ini dijelaskan oleh fakta bahwa para investor telah lama mengantisipasi risiko hukum semacam ini. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa dinamika kebijakan perdagangan AS kemungkinan besar belum akan berakhir, mengindikasikan bahwa ketidakpastian masih membayangi.
Mark Malek, seorang pakar dari Siebert Financial, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung AS ini merupakan pukulan telak bagi arsitektur kebijakan Pemerintahan Donald Trump. Ia menyoroti adanya potensi besar hak pengembalian dana bagi para importir yang telah membayar tarif tersebut. Sebelumnya, Bloomberg melaporkan bahwa nilai pengembalian dana ini bisa mencapai US$170 miliar jika dikabulkan sepenuhnya. Malek menambahkan, “Aliran pendapatan yang selama ini diam-diam mengalir ke Departemen Keuangan dari bea impor kini terhenti, dan pemerintah bahkan mungkin harus mengembalikan sebagian signifikan dari dana yang sudah dikumpulkan.” Ini mengindikasikan dampak finansial yang signifikan bagi kas negara.
Impak Keputusan Mahkamah Agung pada Fiskal AS
Kekhawatiran yang paling mencolok di kalangan pasar obligasi adalah implikasi fiskal jangka panjang dari keputusan ini. Tanpa aliran pendapatan yang signifikan dari kebijakan tarif tersebut, potensi defisit anggaran AS diperkirakan akan semakin melebar. Kondisi ini, seperti yang dilaporkan Bloomberg, akan secara otomatis meningkatkan kebutuhan pemerintah untuk penerbitan surat utang baru. Peningkatan suplai surat utang ini pada gilirannya akan menekan harga obligasi dan memicu kenaikan imbal hasil, menciptakan tantangan baru bagi pengelolaan keuangan negara.
Sebaliknya, bagi sektor riil, khususnya perusahaan AS yang sangat bergantung pada pasokan impor—meliputi sektor manufaktur, ritel, otomotif, dan industri lainnya—pembatalan tarif ini disambut sebagai sentimen yang sangat positif. Hal ini diproyeksikan akan berdampak baik pada margin laba mereka karena biaya impor menjadi lebih rendah. Namun, Mark Malek sekali lagi memberikan perspektif yang nuansanya berbeda: “Ini baik untuk laba, tetapi tidak sepenuhnya menenangkan bagi obligasi. Saham yang sensitif terhadap tarif bisa bernapas lega, tetapi suplai Treasury kemungkinan meningkat dan ketidakpastian kebijakan tetap tinggi.”
Ke depan, pasar kini mengamati dengan cermat langkah-langkah lanjutan yang akan diambil oleh Gedung Putih. Meskipun kebijakan tarif umum telah dibatalkan, Trump masih memiliki opsi untuk menggunakan perangkat hukum lain guna menerapkan tarif yang lebih spesifik, baik per negara maupun per sektor. Namun, proses ini dinilai jauh lebih panjang dan kompleks. Brian Jacobsen dari Annex Wealth Management menggarisbawahi hal ini, menyatakan, “Ini berarti pemerintahan Trump akan beralih ke tarif spesifik negara dan sektor. Prosesnya lebih lama.” Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun ada perubahan signifikan, isu tarif kemungkinan besar akan tetap menjadi bagian dari agenda kebijakan AS, meskipun dengan pendekatan yang berbeda.