Gelombang protes No Kings kembali menggema di Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (28/3) waktu setempat, bukan sekadar penolakan kebijakan, melainkan cerminan kekhawatiran mendalam terhadap arah demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.
Dilaporkan oleh BBC, ini adalah kali ketiga jutaan warga turun ke jalan, memadati kota-kota besar seperti New York City dan Los Angeles hingga pelosok kecil yang jarang tersorot. Aksi serupa pernah meletus pada Juni dan Oktober 2025, menyuarakan penolakan terhadap gaya kepemimpinan Trump yang dianggap otoriter dan menyerupai seorang raja.
Di ibu kota, Washington DC, ribuan demonstran memenuhi National Mall hingga tangga Lincoln Memorial, mengangkat simbol-simbol perlawanan, termasuk patung-patung satir pejabat pemerintah. Sentimen serupa juga terasa di St Paul, sebuah kota yang menjadi fokus emosional setelah insiden tragis kematian dua warga sipil dalam operasi imigrasi pemerintah federal.
Gerakan ini tidak hanya didorong oleh para aktivis, melainkan juga diperkuat oleh dukungan figur publik. Musisi legendaris Bruce Springsteen turut naik panggung, menyuarakan kritik tajam melalui lagu antipenegakan imigrasi berjudul “Streets of Minneapolis,” yang menggugah emosi massa.
Namun, aksi protes ini tidak selalu berlangsung damai. Reuters mencatat, bentrokan-bentrokan kecil pecah di beberapa kota, termasuk insiden penangkapan di Dallas dan kekerasan di Los Angeles. Pemerintah federal pun menanggapi dengan tegas, mengerahkan aparat keamanan dan menggunakan langkah-langkah pengendalian massa untuk meredam situasi.
Signifikansi gelombang protes No Kings ini melampaui batas geografis AS. Warga Amerika di luar negeri turut menyuarakan aspirasi mereka di kota-kota besar global seperti Paris, London, dan Lisbon, menunjukkan solidaritas internasional yang kuat.
Latar belakang memanasnya situasi ini tidak terlepas dari langkah-langkah Presiden Trump. Sejak kembali menjabat pada 2025, ia diketahui telah memperluas penggunaan kekuasaan eksekutif secara signifikan, termasuk pengerahan Garda Nasional dan penerapan kebijakan hukum yang kontroversial, memicu kekhawatiran akan penyelewengan wewenang.
Menurut para penyelenggara aksi, tuntutan protes kali ini beragam, tidak hanya berfokus pada penegakan hukum imigrasi federal, tetapi juga meliputi keberatan terhadap perang di Iran dan kenaikan biaya hidup yang memberatkan masyarakat luas.
Para penyelenggara, seperti yang dikutip BBC pada Minggu (29/3), dengan tegas menyatakan, “Trump ingin memerintah kita sebagai seorang tiran. Tetapi ini Amerika, kekuasaan adalah milik rakyat, bukan milik calon raja atau kroni miliarder mereka.” Pesan ini menggarisbawahi inti perjuangan mereka: menjaga prinsip-prinsip demokrasi.
Di sisi lain, Gedung Putih meremehkan aksi ini. Seorang juru bicara menyebutnya sebagai “sesi terapi gangguan Trump” dan menyatakan bahwa satu-satunya pihak yang peduli hanyalah para reporter yang dibayar untuk meliputnya, menunjukkan sikap acuh tak acuh pemerintah federal.
Melansir situs web No Kings, yang dikutip Al Jazeera pada Sabtu (28/3), lebih dari 3.300 agenda protes telah direncanakan di seluruh 50 negara bagian AS. Kerumunan massa yang masif diperkirakan akan memadati New York, Los Angeles, dan Washington, DC, dengan acara serupa juga digelar secara internasional di Roma, Paris, dan Berlin.
Leah Greenberg, salah satu pendiri organisasi nirlaba progresif Indivisible yang menginisiasi gerakan No Kings, menekankan bahwa “Kisah utama dari mobilisasi Sabtu ini bukan hanya tentang berapa banyak orang yang berdemonstrasi, tetapi di mana mereka berdemonstrasi.” Pernyataan ini menyoroti jangkauan luas dan kedalaman kekhawatiran publik yang melatarbelakangi gerakan ini.