Gelombang demonstrasi No Kings kini meluas dan merata di Amerika Serikat, menjadi ekspresi penolakan masif terhadap kepemimpinan Presiden Donald Trump. Aksi unjuk rasa ini berlangsung serentak di berbagai kota dan berhasil memobilisasi jutaan orang, menandai salah satu mobilisasi massa terbesar dalam sejarah modern Amerika Serikat.
Menurut laporan dari berbagai sumber internasional, demo ini digelar di lebih dari 3.300 lokasi, tersebar di seluruh 50 negara bagian. Dengan jumlah peserta yang mencapai jutaan orang, gerakan No Kings tidak hanya terpusat di kota-kota besar seperti New York, Los Angeles, dan Washington DC, tetapi juga berhasil menjangkau kota-kota kecil hingga wilayah yang dikenal konservatif. Fakta ini secara jelas menunjukkan bahwa dukungan terhadap gerakan penolakan ini semakin meluas di seluruh lapisan masyarakat.
Demonstrasi No Kings Meluas di Amerika Serikat
Demonstrasi No Kings (The Boston Globe)
Dikutip dari Theguardian.com, lebih dari 8 juta orang telah berpartisipasi dalam 3.300 demonstrasi No Kings pada hari Sabtu. Para demonstran menyuarakan tuntutan tegas, termasuk diakhirinya perang di Iran, penarikan agen imigrasi, serta menentang apa yang mereka pandang sebagai otoritarianisme yang meluas di bawah kepemimpinan Trump. Angka partisipasi ini menjadikan No Kings sebagai salah satu demonstrasi dengan jumlah peserta terbesar dalam sejarah Amerika Serikat.
Namun, para ahli gerakan sosial mengingatkan bahwa perubahan sosial yang hakiki tidak dapat terwujud hanya melalui satu aksi besar. Diperlukan aktivisme berkelanjutan, baik di tingkat lokal maupun nasional, yang hadir dalam berbagai bentuk untuk mencapai perubahan nyata dan transformatif.
“Gerakan No Kings berupaya menyatukan dorongan lintas gerakan dalam melawan otoritarianisme, dan tidak ada satu cara tunggal untuk melawannya,” ungkap Leah Greenberg, Direktur Eksekutif Indivisible Project, yang merupakan salah satu pendiri gerakan ini. Pernyataan ini menegaskan bahwa No Kings adalah bagian integral dari jaringan perlawanan yang terus berlanjut. Selama setahun terakhir, warga Amerika telah konsisten menuntut perubahan melalui beragam tindakan.
Sebagai contoh, sejumlah massa melakukan boikot terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga memiliki kaitan dengan Trump, seperti Tesla dan Amazon. Sementara itu, siswa-siswa yang menentang kehadiran agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) di sekolah dan komunitas mereka turut mengorganisir aksi mogok belajar, menunjukkan berbagai bentuk protes yang digunakan.
Hahrie Han, seorang ilmuwan politik dari Universitas Johns Hopkins, menjelaskan, “Protes membangun kekuatan dengan menarik perhatian publik dan mendorong orang-orang yang sebelumnya pasif untuk bertindak. Sejarah telah membuktikan bahwa perubahan sering kali muncul dari kombinasi aksi rakyat dan negosiasi para pemimpin untuk mewujudkan tuntutan tersebut.”
Menurut para penyelenggara, kesuksesan sejati dari No Kings akan diukur dari tingkat partisipasi berkelanjutan para peserta dalam pengorganisasian komunitas dan aksi-aksi lanjutan. Ini termasuk bentuk-bentuk perlawanan seperti non-kooperasi ekonomi, bantuan timbal balik lokal, atau advokasi legislatif di tingkat negara bagian maupun lokal. Langkah-langkah ini dianggap krusial untuk menjaga momentum gerakan.
No Kings Bekerja Sama dengan Berbagai Tokoh Berpengaruh: Ini Beberapa Isu yang Diangkat
Para penyelenggara No Kings telah menjalin kerja sama erat dengan berbagai tokoh dan organisasi berpengaruh, termasuk Service Employees International Union, Human Rights Campaign, National Education Association, MoveOn, dan United We Dream. Kolaborasi luas ini secara alami menyebabkan tuntutan dalam protes menjadi sangat beragam, mencakup isu-isu krusial mulai dari Imigrasi dan Bea Cukai, hak-hak LGBTQ+, pendanaan sains federal, situasi di Gaza, kenaikan harga bahan makanan, hingga perang dengan Iran. Karena banyaknya isu yang diangkat, fokus pada satu tema spesifik menjadi tantangan tersendiri.
Peneliti dari Brookings Institution telah melakukan survei terhadap peserta aksi ini dan menemukan adanya perubahan demografis yang signifikan dalam pawai No Kings. Survei tersebut mengindikasikan bahwa jumlah partisipan perempuan sedikit berkurang dan basis peserta tidak lagi hanya didominasi oleh kelompok progresif tradisional, berbeda dengan People’s March pada awal tahun 2025. Temuan ini menyoroti kemampuan gerakan ini untuk menarik partisipan di luar basis progresif biasa.
Namun, kemampuan untuk memperluas koalisi sembari menyebarkan pesan yang beragam juga bisa menjadi kelemahan. Hal ini karena peserta dalam jumlah besar umumnya hanya sepakat bahwa ada “sesuatu yang salah” tanpa diarahkan pada aksi nyata dan terkoordinasi secara spesifik. Oleh karena itu, tantangannya adalah mengubah kesepakatan umum ini menjadi tindakan konkret.
Setelah tanggal 28 Maret, koalisi berencana untuk memfokuskan kekuatan pada advokasi legislatif lokal dan perlindungan hak pilih menjelang pemilihan paruh waktu pada bulan November. Strategi ini dianggap jauh lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan aksi besar sesekali. Pasalnya, perubahan nyata seringkali terjadi melalui kerja keras di tingkat lokal, seperti pencalonan legislatif negara bagian atau jabatan publik lokal. Meskipun Trump sering mendapatkan sorotan media, kerja nyata yang berdampak justru berada sangat dekat dengan para pemilih.
Aksi protes besar, seperti yang terjadi pada hari Sabtu, berpotensi menjadi wadah pelepasan emosi kolektif yang terasa sangat berdampak. Namun, jika tidak diikuti dengan strategi lanjutan yang jelas, aksi-aksi semacam itu hanya akan dianggap sebagai “kebisingan” belaka di Washington. Apabila para pemimpin gerakan berhasil menyalurkan kekuatan kolektif ini ke tujuan-tujuan yang terdefinisi dengan baik, maka gerakan No Kings memiliki potensi besar untuk mencapai hasil yang nyata dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, demonstrasi No Kings yang meluas di Amerika Serikat menunjukkan gelombang protes yang masif dan merata, dari kota-kota besar hingga wilayah kecil dan konservatif. Aksi ini secara tegas menegaskan penolakan publik terhadap kepemimpinan Presiden Donald Trump yang dianggap otoriter, serta secara tajam menyoroti isu-isu penting seperti hak sipil, kebebasan berbicara, dan ketidakadilan ekonomi yang menjadi perhatian utama masyarakat.