Di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah yang kian memanas, perekonomian Indonesia diklaim tetap menunjukkan stabilitas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional masih kokoh meskipun konflik antara Iran, AS, dan Israel terus berlanjut, memicu lonjakan harga minyak dunia dan gangguan pada rantai pasok global.
“Perlu kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang sangat kokoh. Selain itu, stok BBM nasional kami pastikan dalam kondisi aman, dan stabilitas fiskal tetap terjaga dengan baik,” ujar Airlangga dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan secara daring pada Selasa (31/3) malam.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam kesempatan yang sama. Bendahara negara itu menyatakan komitmen pemerintah untuk senantiasa menjaga anggaran berkesinambungan agar mampu meredam dampak gejolak global.
“Kami memiliki ruang fiskal yang memadai untuk memberikan bantalan atau perlindungan terhadap berbagai gejolak yang mungkin timbul dari perekonomian dunia,” jelas Purbaya, memberikan jaminan kepada publik.
Purbaya juga memastikan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali dengan baik, berada di bawah batas aman 3% dari produk domestik bruto (PDB). Ini merupakan indikator penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi makro.
“Jadi, teman-teman media dan masyarakat tidak perlu merasa khawatir mengenai defisit yang tidak terkendali atau anggaran yang morat-marit. Kami mengelolanya dengan sangat hati-hati dan telah memperhitungkannya hingga akhir tahun ini,” tambahnya, menegaskan perencanaan keuangan yang matang.
Sebagai langkah konkret mengantisipasi dampak gejolak, pemerintah secara resmi memberlakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Setiap kendaraan roda empat kini hanya diperbolehkan membeli maksimal 50 liter per hari.
Airlangga menjelaskan bahwa mekanisme pembatasan pembelian BBM ini akan diatur melalui penggunaan barcode atau kode batang yang terintegrasi dengan aplikasi MyPertamina. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran dan mencegah penyelewengan.
“Batas wajar 50 liter per kendaraan ini diterapkan, namun perlu dicatat bahwa kebijakan ini tidak berlaku bagi kendaraan umum,” tegas Airlangga, memastikan kelancaran operasional transportasi publik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, turut mengajak masyarakat Indonesia untuk menunjukkan sikap bijak dan wajar dalam pembelian BBM. Menurut Bahlil, volume 50 liter per hari sudah lebih dari cukup untuk mengisi penuh tangki sebagian besar kendaraan pribadi.
“Pembatasan 50 liter ini berlaku spesifik untuk kendaraan mobil pribadi, dan tidak diberlakukan untuk truk serta angkutan bus yang memang membutuhkan volume BBM lebih besar untuk operasional mereka,” jelas Bahlil, memperinci pengecualian aturan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas yang dinilai tidak terlalu penting sebagai upaya kolektif menghadapi kondisi saat ini. Kendati demikian, Bahlil belum menyebutkan kapan persisnya aturan pembatasan ini akan mulai diterapkan.
Selain kebijakan terkait BBM, pemerintah juga mengambil langkah proaktif melalui refocusing belanja kementerian/lembaga. Ini adalah upaya strategis untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak lebih lanjut dari gejolak geopolitik.
“Pemerintah secara konsisten melakukan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara, salah satunya melalui prioritasisasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga,” kata Airlangga, menekankan pentingnya efisiensi anggaran.
Airlangga menguraikan bahwa pengalihan anggaran ini akan difokuskan dari pos-pos belanja yang dinilai kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat non-operasional, dan kegiatan seremonial. Dana tersebut akan dialokasikan kembali ke belanja yang lebih produktif dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan perekonomian.
“Potensi penghematan dari upaya prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini diperkirakan berada dalam rentang Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun,” tutup Airlangga, menunjukkan besarnya potensi efisiensi yang akan dicapai.