Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/5) bersama sejumlah menteri terkait untuk membahas percepatan proyek strategis nasional, Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa. Proyek berskala masif ini direncanakan terbagi ke dalam 15 segmen, termasuk fokus utama di kawasan Teluk Jakarta.
Kepala Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa, Didit Herdiawan Ashaf, mengungkapkan bahwa pembangunan tanggul ini akan membentang panjang mulai dari Serang, Banten, hingga Gresik, Jawa Timur. Inisiatif ini dinilai menjadi solusi mendesak untuk mengatasi ancaman serius berupa penurunan muka tanah serta banjir rob yang kerap melanda wilayah pesisir utara Pulau Jawa.
Menurut Didit, kawasan Pantura Jawa merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang menopang berbagai pusat industri vital. “Sudah kami laporkan bahwa di Pantura Jawa ada 15 segmen dan saat ini tengah didalami,” ujar Didit dalam konferensi pers setelah pertemuan. Meski sejumlah titik seperti Teluk Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah masuk dalam prioritas awal, pemerintah saat ini masih melakukan asesmen komprehensif sebelum menentukan lokasi konstruksi tahap pertama.
Di sisi lain, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut menekankan bahwa proyek ini tidak hanya bertujuan sebagai infrastruktur pertahanan dari air laut. Pemerintah berkomitmen memastikan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat lokal, termasuk petani, nelayan, dan petambak di sepanjang pesisir. “Hampir semua di Pantura ada kegiatan ekonomi rakyat. Ini harus kami tampung,” tambahnya. Terkait jadwal pengerjaan, pihak otoritas sedang menyusun garis waktu pelaksanaan yang matang.
Dalam mendukung pendanaan proyek, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, menyatakan keterbukaan pihaknya untuk terlibat. Danantara kini tengah mengkaji skema pendanaan yang tidak sekadar berfokus pada pembangunan fisik tanggul, melainkan juga berorientasi pada penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang kawasan yang terdampak.
Diskusi strategis ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo. Langkah ini merupakan kelanjutan dari narasi pembangunan tanggul laut yang telah digagas sejak era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dengan pengadaan awal di wilayah pesisir DKI Jakarta yang menelan biaya mencapai Rp 164,1 triliun.
Urgensi pembangunan Giant Sea Wall semakin nyata mengingat data menunjukkan laju penurunan tanah di Pantura mencapai 1 hingga 25 sentimeter setiap tahunnya. Ancaman ini diperparah dengan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim yang berkisar antara 1 hingga 15 sentimeter per tahun. Tanpa intervensi yang tepat, estimasi kerugian ekonomi akibat banjir tahunan di pesisir Jakarta yang saat ini mencapai Rp 2,1 triliun, diprediksi akan melonjak hingga Rp 10 triliun per tahun dalam satu dekade ke depan.
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan proyek strategis nasional Giant Sea Wall yang akan membentang dari Serang hingga Gresik. Proyek ini direncanakan terbagi ke dalam 15 segmen untuk mengatasi ancaman penurunan muka tanah dan banjir rob yang mengancam kawasan ekonomi vital di Pantai Utara Jawa.
Pemerintah saat ini tengah melakukan asesmen komprehensif dan penyusunan skema pendanaan melalui Danantara dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan mata pencaharian warga lokal. Inisiatif ini mendesak dilakukan karena laju penurunan tanah dan kenaikan permukaan air laut berpotensi menyebabkan lonjakan kerugian ekonomi yang masif di masa depan.