Aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta, pada Senin, 25 Agustus 2025, ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah akun menyerukan berbagai elemen masyarakat, dari mahasiswa hingga buruh, untuk turun ke jalan. Salah satu akun yang turut menghembuskan seruan ini adalah @gejayanmemanggil di Instagram, yang mengumumkan rencana aksi dimulai pukul 07.00 WIB.
Tuntutan yang disuarakan beragam, sebagian besar berfokus pada isu tunjangan rumah dan rencana kenaikan gaji anggota DPR yang menuai kontroversi. Menariknya, beberapa organisasi besar justru menyatakan tidak akan berpartisipasi. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, misalnya, secara tegas menolak terlibat.
Baca juga:
- Isi Tuntutan Demo Hari ini Tanggal 25 Agustus 2025 di Gedung DPR/MPR RI
- Ojol Demo Pemprov Kaltim soal Tarif dan Penutupan Kantor, Ini Kata Maxim
- Deret 5 Fakta Pendemo Tuntut Sudewo Mundur dari Jabatan Bupati Pati
Sehubungan dengan rencana demonstrasi tersebut, berikut beberapa fakta penting yang perlu diketahui:
Fakta Demo 25 Agustus 2025 di Gedung DPR
1. Inisiator Demo yang Tidak Jelas
Seruan demonstrasi 25 Agustus 2025 mengatasnamakan “Revolusi Rakyat Indonesia,” mengajak berbagai kalangan masyarakat untuk berpartisipasi. Namun, Ketua Umum KSPSI, Mohammad Jumhur Hidayat, menyoroti ketidakjelasan identitas penanggung jawab aksi. Ketidakjelasan ini, menurut Jumhur, berpotensi menimbulkan anarki dan disalahgunakan untuk kepentingan politik elite. Oleh karena itu, KSPSI dan elemen gerakan buruh lainnya memutuskan untuk tidak ikut serta.
2. Ketidakhadiran Organisasi Besar
Beberapa organisasi besar menegaskan penolakannya terhadap aksi 25 Agustus 2025. Koordinator Media Aliansi BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, membantah keterlibatan organisasinya, menyatakan bahwa BEM SI Kerakyatan telah melakukan demonstrasi pada 21 Agustus 2025 dengan tuntutan yang berbeda, termasuk penolakan revisi UU KUHAP dan UU Penyiaran. Senada dengan KSPSI, Partai Buruh di bawah kepemimpinan Said Iqbal juga menyatakan tidak akan berpartisipasi, memilih untuk menggelar aksi terpisah pada 28 Agustus 2025 dengan fokus pada penghapusan outsourcing dan kenaikan upah minimum.
3. Tuntutan Utama Demonstran
Meskipun partisipasi organisasi besar masih dipertanyakan, beberapa tuntutan utama dari seruan aksi yang beredar telah teridentifikasi. Selain pembubaran DPR RI dan desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan dekrit pembubaran, tuntutan juga menyasar pada pembatalan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Transparansi gaji anggota DPR, penolakan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, dan penangkapan Fadli Zon atas pernyataan kontroversialnya terkait tragedi 1998 juga menjadi sorotan.
4. Aksi di Luar Jakarta
Rencana aksi demonstrasi pada 25 Agustus 2025 tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga diperkirakan akan berlangsung serentak di beberapa kota lain seperti Bekasi, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Makassar. Menariknya, rencana demo “Pati Jilid II” di Pati, Jawa Tengah, yang semula direncanakan pada tanggal yang sama, akhirnya dibatalkan setelah tercapai kesepakatan damai antara inisiator dengan Bupati Pati, Sudewo.
Demikian informasi mengenai demonstrasi yang direncanakan pada 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI. Informasi ini disusun berdasarkan data yang tersedia dan masih dimungkinkan adanya perkembangan lebih lanjut.
Ringkasan
Demo 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI di Jakarta, dihembuskan melalui media sosial, dengan tuntutan beragam seperti pembatalan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR dan transparansi gaji mereka. Namun, organisasi besar seperti KSPSI dan BEM SI Kerakyatan menolak berpartisipasi karena ketidakjelasan inisiator dan potensi penyalahgunaan aksi untuk kepentingan politik.
Ketidakhadiran organisasi besar ini menonjolkan keraguan terhadap aksi tersebut. Tuntutan lain termasuk pembubaran DPR, penangkapan Fadli Zon, dan penolakan revisi sejarah. Meskipun rencana demo awalnya melibatkan beberapa kota besar di Indonesia, demo “Pati Jilid II” akhirnya dibatalkan setelah tercapai kesepakatan damai.