Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin (15/9/2025) dan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Pertemuan tersebut membahas dua isu krusial: transisi energi dan negosiasi kepemilikan saham PT Freeport Indonesia.
Mengenai Freeport, Bahlil Lahadalia mengungkapkan adanya perkembangan signifikan. Meskipun awalnya pemerintah menyepakati peningkatan kepemilikan saham sebesar 10%, negosiasi menunjukkan potensi penambahan saham yang lebih besar. “Awalnya kesepakatan kita adalah penambahan 10 persen saham Freeport, namun negosiasi berkembang dan Insya Allah akan lebih dari itu. Saya diminta mempercepat komunikasi, dan jika sudah final, Freeport akan kita pertimbangkan untuk kelanjutan kontraknya,” jelas Bahlil di Istana Kepresidenan.
Selain negosiasi Freeport, rapat tersebut juga fokus pada percepatan program transisi energi nasional. Pemerintah berambisi mengembangkan energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Bahlil menjelaskan rencana besar pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS): “Kita berencana membangun PLTS dengan kapasitas 1-1,5 gigawatt per desa. Targetnya, kita akan membangun sekitar 80 hingga 100 gigawatt PLTS ke depan. Aspek teknisnya telah kita bahas dalam rapat tadi.”
Untuk mencapai target ambisius tersebut, pemerintah membuka peluang bagi investor asing untuk berpartisipasi. Lebih jauh lagi, investasi ini juga akan mendorong kolaborasi erat antara pengusaha nasional, BUMN, dan pihak internasional. Bahlil menambahkan, “Proyek sebesar 100 gigawatt PLTS ini sangat besar, sementara kapasitas industri dalam negeri hanya mampu memproduksi kurang dari 5 gigawatt per tahun. Karena itu, kita akan mencari investor asing dan menjalin kolaborasi dengan pengusaha nasional dan BUMN, termasuk PLN.”
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk membahas transisi energi dan negosiasi saham Freeport. Terkait Freeport, Indonesia awalnya menargetkan penambahan 10% saham, namun negosiasi berpotensi menghasilkan kepemilikan saham yang lebih besar. Bahlil ditugaskan untuk mempercepat komunikasi dan menyelesaikan negosiasi ini.
Rapat juga membahas percepatan transisi energi dengan fokus pada pengembangan energi terbarukan, khususnya PLTS. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS hingga 80-100 gigawatt, dan akan melibatkan investor asing serta kolaborasi dengan pengusaha nasional dan BUMN untuk mencapai target ambisius tersebut karena kapasitas industri dalam negeri masih terbatas.