Insentif Pajak Saham: Jawaban Menkeu Purbaya untuk Investor

<p>Menyoroti harapan para pelaku pasar modal, <b>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa</b> akhirnya memberikan tanggapan terkait potensi pemberian <b>insentif pajak untuk transaksi di pasar modal</b>. Respons ini disampaikan Purbaya melalui konferensi video dari Jakarta, saat mengikuti acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (10/10/2025).</p>

<p>Sebelumnya, Purbaya telah menjalin komunikasi langsung dengan para investor di <b>Bursa Efek Indonesia (BEI)</b>, Jakarta, pada Kamis (9/10/2025), untuk menyerap aspirasi mereka. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa dukungan otoritas fiskal untuk <b>insentif pajak</b> baru akan terwujud jika para pelaku pasar modal mampu menjaga <b>integritas pasar</b> secara konsisten.</p>

<p><b>Menteri Keuangan Purbaya</b>, yang memiliki latar belakang pendidikan Teknik Elektro, mengungkapkan bahwa ada sejumlah usulan <b>insentif pajak transaksi di pasar modal</b> yang diajukan oleh investor. Salah satu permintaan utama adalah pengurangan tarif pajak untuk transaksi jual beli saham.</p>

<p>Menanggapi usulan tersebut, Purbaya menjelaskan, “Jangan dua kali, sekali saja [penarikan] pajaknya. Atau pada waktu ditarik saja. Ini kan jual bayar [pajak], beli, bayar [saham] begitu.” Namun, ia kembali menekankan bahwa komitmen dukungan fiskal akan diberikan dengan satu syarat utama: “Tapi saya bisa dukung itu kalau mereka bekerja lebih keras lagi untuk menjaga <b>integritas pasar modal</b> itu sendiri.” Pernyataan ini disampaikan Purbaya melalui sambungan konferensi video dari Jakarta.</p>

<p>Di sisi lain, Purbaya, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai pemimpin Danareksa, mengakui adanya laporan mengenai fenomena <b>saham gorengan</b> di pasar modal. Menurutnya, praktik manipulasi ini bukanlah hal baru dan telah berlangsung selama puluhan tahun. Ia menyoroti beberapa kasus besar yang melibatkan skema <b>saham gorengan</b>, seperti kasus korupsi investasi Asabri dan Jiwasraya yang kini telah masuk ranah pidana.</p>

<p>”Asabri juga kemarin sama kan, terlibat dengan penggoreng-penggoreng itu. Jiwasraya juga sebagian di sana [kasus goreng saham] juga,” papar <b>Menteri Keuangan Purbaya</b>, mengilustrasikan dampak serius dari manipulasi pasar tersebut.</p>

<p>Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, <b>saham gorengan</b> diartikan sebagai kenaikan harga saham yang tidak wajar di <b>Bursa Efek Indonesia (BEI)</b>. Istilah ini populer karena merujuk pada praktik manipulasi harga saham yang dilakukan secara sengaja agar nilai saham tampak melonjak tinggi dalam waktu singkat, dengan tujuan menarik minat <b>investor</b> lain untuk turut serta membeli.</p>

<p>Dalam kesempatan lain, Purbaya telah menyampaikan permasalahan <b>saham gorengan</b> ini kepada pihak <b>Bursa Efek Indonesia</b>. Ia kembali menegaskan bahwa pemberian <b>insentif pajak</b> bagi pasar modal hanya akan dipertimbangkan apabila praktik <b>saham gorengan</b> dapat dikendalikan secara efektif, guna memastikan perlindungan bagi <b>investor kecil</b>.</p>

<p><b>Menteri Keuangan Purbaya</b> juga menjelaskan bahwa fokus utama Kementerian Keuangan bukanlah semata-mata mendorong pasar modal, melainkan menggerakkan roda perekonomian nasional secara keseluruhan. Menurutnya, pasar saham akan secara otomatis menguat seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi negara.</p>

<p>Sebagai informasi tambahan, berdasarkan data dari situs resmi IDX, penjualan <b>saham</b> oleh individu maupun badan usaha sebagai wajib pajak dalam negeri saat ini dikenai tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan saham.</p>