Insentif Pegawai Pajak: Janji Purbaya dan Ketentuannya!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan sinyal positif bagi para abdi negara di sektor perpajakan dan kepabeanan. Ia menjanjikan insentif khusus bagi pegawai pajak, namun dengan satu syarat krusial yang mengiringinya.

Insentif tersebut ditujukan khusus bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Syaratnya adalah peningkatan rasio pajak nasional yang signifikan. “Nanti kalau bagus sekali, sekarang kan (rasio pajak) sekitar 10% ya. Kalau bisa masuk 12% dalam waktu satu tahun nanti kita akan kasih insentif ke mereka,” ungkap Purbaya dalam sesi pertemuan daring dengan wartawan di Bogor, Jumat (10/10).

Janji insentif pegawai pajak ini tak lepas dari bagian integral upaya ‘bersih-bersih’ atau penegakan integritas yang gencar dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Purbaya menegaskan, pendekatan ini mengedepankan prinsip fair treatment. “Ini supaya fair treatment, ada hukuman, ada juga reward kalau mereka bekerja dengan baik,” jelasnya, menggambarkan keseimbangan antara penghargaan atas kinerja prima dan sanksi tegas bagi pelanggaran.

Bagi pegawai yang terbukti menyeleweng dari aturan, Kemenkeu tidak akan segan menjatuhkan sanksi paling berat: pemecatan langsung atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Purbaya menyatakan tidak akan ada ampun bagi pelanggar dan menargetkan agar program bersih-bersih di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan. “Kalau ada macam-macam nggak ada ampun… target saya adalah ke depan jangan main-main,” tegasnya, menyiratkan komitmen kuat terhadap tata kelola yang bersih.

Penegasan sikap tegas terhadap integritas pegawai pajak ini selaras dengan langkah konkret yang telah diambil oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto. Ia secara terbuka menyampaikan progres ‘bersih-bersih’ di institusinya saat menghadiri peluncuran Piagam Wajib Pajak.

Dalam acara yang berlangsung di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Jumat (3/10), Bimo melaporkan bahwa sejumlah pegawai telah diberhentikan. “Dapat kami laporkan, kami dengan sangat menyesal sudah memecat 26 karyawan, kemudian hari ini di meja saya tambah lagi 13,” ujarnya, mengindikasikan bahwa proses penegakan disiplin ini terus berlanjut tanpa henti.

Bimo menegaskan bahwa integritas DJP adalah prioritas utama dan tidak akan pandang bulu dalam menindak pelanggaran. Bahkan, ia menyampaikan standar ketatnya: “Seratus rupiah saja ada fraud yang dilakukan oleh anggota kami, akan saya pecat.” Untuk memperkuat upaya ini, ia juga membuka saluran bagi masyarakat sebagai whistleblower, menjamin keamanan informasi dan pelapor. “Handphone saya terbuka untuk whistleblower dari Bapak, Ibu, dan saya jamin keamanannya,” tambahnya.

Penguatan kepercayaan wajib pajak menjadi modal sosial yang tak ternilai dalam sistem perpajakan modern. Bimo meyakini, kepatuhan sukarela akan sulit terwujud tanpa fondasi kepercayaan yang kokoh. “Tanpa kepatuhan sukarela, negara akan mengalami penurunan efektivitas di dalam pengumpulan penerimaan negara. Oleh karena itu, bagaimana upaya kami membangun dan terus menjaga kepercayaan wajib pajak, merupakan prioritas utama yang harus kita sama-sama upayakan,” pungkas Bimo, menggarisbawahi esensi dari seluruh program reformasi ini.

Baca juga:

• Prabowo Berhentikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Diganti Amran Sulaiman
• Menhut: Multiusaha Kehutanan Bakal Ciptakan 240 Ribu Lapangan Kerja Hijau
• Danantara Buka Lelang Pembangkit Sampah November, Katalis Baru OASA, TOBA, MHKI?