Indonesia kembali menegaskan komitmen kuatnya untuk mencapai target ambisius Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, dengan menjadikan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai pilar utamanya. Dalam upaya nyata mewujudkan visi tersebut, pemerintah menginisiasi program ambisius untuk mendorong pemasangan panel surya berkapasitas 1 megawatt (MW) di setiap desa di seluruh pelosok negeri.
Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam gelaran prestisius Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 yang berlangsung di Jakarta, pada Jumat (10/10).
Menurut Bahlil, inisiatif pemasangan panel surya di setiap desa ini diproyeksikan akan secara signifikan mendongkrak pemanfaatan energi surya di Indonesia. Dengan estimasi sekitar 80 ribu desa di seluruh Indonesia, total kapasitas energi dari panel surya berpotensi mencapai angka fantastis, yaitu 80 gigawatt (GW).
Untuk merealisasikan percepatan penetrasi EBT ini, Kementerian ESDM aktif menjalin kolaborasi strategis dengan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, pemerintah juga tengah berupaya keras melakukan efisiensi dan penyederhanaan regulasi guna menghilangkan hambatan dan mempercepat adopsi EBT.
Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah reformasi drastis dalam proses perizinan pengelolaan panas bumi. Bahlil menjelaskan bahwa sebelumnya, pengurusan izin panas bumi bisa memakan waktu lebih dari setahun. Kini, berkat perubahan kebijakan, proses tersebut dipangkas menjadi hanya tiga bulan, seiring dengan percepatan pada proses tender yang juga tidak lagi memakan waktu lama.
Percepatan perizinan ini diharapkan menjadi daya tarik kuat bagi semakin banyaknya investor di bidang EBT untuk menanamkan modalnya di Indonesia, mengingat potensi besar yang dimiliki Tanah Air.
Di kancah global, isu energi bersih terus menggema dan menjadi prioritas utama. Kondisi ini menciptakan peluang ekonomi baru, di mana produk-produk yang dihasilkan melalui EBT diperkirakan akan memiliki nilai jual yang jauh lebih kompetitif dan diminati dibandingkan produk-produk yang masih bergantung pada energi fosil.
Pemerintah Indonesia bertekad untuk menangkap peluang emas ini, terutama karena negara kepulauan ini diberkahi dengan potensi energi bersih yang melimpah ruah, meliputi tenaga surya, panas bumi, air, dan angin.
Meskipun demikian, Kementerian ESDM mencatat bahwa target bauran EBT sebesar 23 persen kemungkinan baru dapat tercapai secara optimal pada rentang waktu 2029 hingga 2030. Implementasi target ini akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan ketersediaan investasi nasional yang memadai.
Saat ini, fokus utama pemerintah adalah memperkuat realisasi proyek-proyek EBT melalui berbagai dokumen perencanaan nasional, termasuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang disusun oleh PT PLN (Persero).
Dari perspektif yang berbeda, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P. Roeslani, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang luar biasa besar, mencapai hampir 3.700 gigawatt (GW). Potensi ini meliputi energi surya 3.294 GW, angin 155 GW, air 95 GW, bioenergi 57 GW, panas bumi 23 GW, dan pasang surut 63 GW.
Ironisnya, dari potensi raksasa tersebut, pemanfaatan EBT di Indonesia saat ini masih jauh dari optimal, bahkan belum mencapai 1 persen dari total potensi, atau setara dengan sekitar 15,2 GW. Rosan menegaskan bahwa potensi melimpah ini menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang sangat menarik bagi investor global yang memiliki teknologi canggih dan kapasitas pendanaan untuk mengembangkan proyek energi bersih berskala besar.
Ia menambahkan, potensi investasi untuk mendukung transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan di Indonesia diperkirakan mencapai angka fenomenal, yaitu USD 3,8 triliun. Jumlah ini setara dengan sekitar 4 persen dari total PDB kumulatif nasional selama periode 2025 hingga 2050, menunjukkan peluang ekonomi yang sangat besar.
Senada dengan optimisme tersebut, Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), mengakui bahwa perjalanan transisi energi di Indonesia memang masih panjang, namun ia meyakini bahwa negara ini sudah berada di jalur yang benar. Menurutnya, langkah-langkah konkret Indonesia dalam peralihan menuju energi bersih dan berkelanjutan terus menunjukkan kemajuan yang positif.
Rachmat menekankan bahwa pemerintah sangat menyadari bahwa transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan bukanlah proses yang dapat diselesaikan dalam sekejap mata. Oleh karena itu, berbagai aksi strategis terus menerus ditempuh oleh Indonesia untuk mempercepat dekarbonisasi dan meningkatkan penetrasi EBT secara signifikan.
Di balik kemajuan ini, Rachmat juga menggarisbawahi tantangan ganda yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia dalam isu keberlanjutan. Selain harus berjuang menghadapi krisis iklim global, Indonesia juga memiliki aspirasi kuat untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi negara berpenghasilan menengah yang sejahtera.
Mengingat kompleksitas tantangan tersebut, penyelenggaraan ISF 2025 selama dua hari, pada 10-11 Oktober, menjadi momentum krusial dalam perjalanan Indonesia menuju pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sejak pertama kali digelar pada 2023, ISF telah menjelma menjadi forum tahunan yang vital sebagai wadah kolaborasi, pendorong investasi, inovasi, dan aksi nyata menuju masa depan yang lestari.
Prestasi forum ini patut diacungi jempol, dengan capaian menghadirkan lebih dari 11.000 peserta dari 53 negara, memfasilitasi penandatanganan 12 nota kesepahaman di sektor transisi energi dan dekarbonisasi, serta berhasil menjembatani berbagai proyek strategis dengan sumber pembiayaan baru. Pada 2025, ISF kembali menegaskan posisinya sebagai ajang utama yang mempertemukan para pemimpin global, inovator, dan pembuat kebijakan dari seluruh dunia untuk bersama-sama mempercepat pertumbuhan berkelanjutan demi kesejahteraan manusia dan kelestarian bumi.
Ringkasan
Indonesia berkomitmen mencapai Net Zero Emission (NZE) 2060 dengan energi baru terbarukan (EBT) sebagai pilar utama, salah satunya dengan mendorong pemasangan panel surya 1 MW di setiap desa. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan ini dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025, menargetkan total potensi 80 GW dari sekitar 80 ribu desa. Pemerintah juga berupaya mempercepat penetrasi EBT melalui kolaborasi investasi dan penyederhanaan regulasi, seperti perizinan panas bumi yang dipangkas menjadi tiga bulan.
Potensi EBT Indonesia sangat besar, mencapai hampir 3.700 GW, namun pemanfaatannya masih minim. Menteri Investasi Rosan P. Roeslani menekankan bahwa ini menjadikan Indonesia destinasi investasi menarik, dengan potensi investasi mencapai USD 3,8 triliun untuk transisi energi. Pemerintah menyadari tantangan dan terus berupaya mempercepat dekarbonisasi serta meningkatkan penetrasi EBT melalui berbagai aksi strategis dan kolaborasi.