MBG Rp335 Triliun: Kemenkeu Bantah Potong Anggaran Pendidikan!

JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG), inisiatif strategis pemerintah, akan mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp335 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dana jumbo ini dipastikan akan disokong dari berbagai pos anggaran, dengan porsi terbesar, yakni lebih dari 66%, bersumber dari sektor pendidikan.

Lonjakan anggaran ini menandai peningkatan signifikan dari alokasi APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp71 triliun. Menurut pemaparan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam acara Media Gathering APBN 2026 pada Jumat (10/10/2025), kenaikan masif ini menunjukkan komitmen serius pemerintah terhadap keberlanjutan program MBG.

Total pagu anggaran yang mencapai Rp335 triliun ini dialokasikan untuk menjangkau target sasaran penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang di seluruh Indonesia. Angka tersebut mencerminkan ambisi program untuk memberikan dampak luas bagi peningkatan gizi masyarakat.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto, menjelaskan perincian alokasi dana tersebut. “Ini menjadi bagian dari anggaran pendidikannya Rp223,6 triliun, dari anggaran kesehatan Rp24,7 triliun, dan termasuk yang di dalam fungsi ekonomi adalah Rp19,7 triliun,” ungkapnya di Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip pada Minggu (12/10/2025).

Tri lebih lanjut menerangkan bahwa dominasi porsi anggaran dari sektor pendidikan tidak terlepas dari fokus utama program MBG. Mayoritas target penerima manfaat adalah peserta didik atau para pelajar, sehingga secara logis sebagian besar pendanaan ditempatkan di bawah fungsi pendidikan.

“Jadi, di MBG ini karena sebagian targetnya kan anak sekolah dan sebagainya, maka dia menjadi bagian dari fungsi pendidikan,” jelas Tri. Sementara itu, untuk menjamin kesehatan ibu hamil dan balita, alokasi anggaran MBG juga menyentuh fungsi kesehatan. Tri Budhianto menekankan bahwa meskipun Rp223,6 triliun dialokasikan dari fungsi pendidikan, ini bukan berarti ada pemotongan terhadap anggaran pendidikan yang sudah eksis.

Ia menegaskan kembali, “Ini bukan berarti dia mengurangi anggaran pendidikan, tapi dia memang menjadi bagian dari pendidikan itu. Jadi, dia bagian dari fungsi pendidikan.” Pernyataan ini memastikan bahwa program MBG terintegrasi sebagai komponen esensial dalam ekosistem pendidikan dan gizi nasional.

Dalam pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional (BGN) diperkirakan akan menyerap anggaran sebesar Rp1,2 triliun setiap harinya untuk program MBG pada APBN 2026. Namun, penyerapan masif ini bergantung pada kesiapan optimal target penerima manfaat, serta seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung yang harus rampung pada tahun ini.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, memaparkan target ambisius tersebut mencakup 82,9 juta penerima MBG. Selain itu, diperlukan pemenuhan hingga 25.400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah aglomerasi, serta 6.000 SPPG lainnya di daerah terpencil untuk memastikan cakupan layanan yang merata.

Dadan Hindayana optimis bahwa penyerapan anggaran tidak akan menjadi kendala. “Tahun depan, mulai hari pertama, kita akan serap Rp1,2 triliun per hari. Jadi penyerapannya tahun depan sudah tidak lagi masalah. Bahkan mungkin penyerapannya pasti sekali, Rp1,2 triliun per hari tahun depan,” tegasnya kepada awak media di kantor BGN, Senin (29/9/2025). Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan program gizi yang merata dan berkelanjutan.