Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memperluas penempatan dana pemerintah ke bank pembangunan daerah (BPD). Saat ini, Kemenkeu tengah melakukan asesmen terhadap dua BPD, yakni Bank Jakarta dan Bank Jawa Timur (Bank Jatim).
“Jadi kami masih melakukan assessment terhadap dua BPD tersebut. Setelah itu, kami akan melaporkan hasilnya ke Bapak Menteri, baru nanti bisa dilaksanakan,” ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (14/10).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penempatan dana pemerintah di BPD belum direalisasikan. Saat ini, pemerintah baru menempatkan dana sekitar Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).“Realisasinya belum karena kami menunggu kesiapan BPD-nya sendiri,” kata Purbaya.
Sebelum menyalurkan dana tersebut, Kemenkeu akan menilai kemampuan kedua BPD dalam menyalurkan dana pemerintah agar dapat terserap secara optimal. “Jadi kita lihat seberapa sanggup mereka menyalurkan, karena yang di Himbara juga belum semuanya terserap,” ujarnya.
Baca juga:
- Menlu soal Percakapan Prabowo dan Trump Terekam Mikrofon: Hubungannya Dekat
- KPPU Panggil Pengawas Senior OJK soal Dugaan Kartel Bunga Pinjol
- Pelaku Industri Hotel Ragu Dapat Penuhi Upah Minimum 2026 Akibat Penurunan Pasar
Kemenkeu Siap Tarik Dana Menganggur di BI
Sebelumnya, Purbaya menyatakan kesiapannya untuk menarik dana pemerintah yang menganggur di Bank Indonesia (BI). Hingga September 2025, Kemenkeu telah menarik sekitar Rp200 triliun dari BI untuk ditempatkan di perbankan nasional.
Dana tersebut masing-masing sebesar Rp55 triliun ditempatkan di Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI). Selain itu, Bank Tabungan Negara (BTN) mendapat Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.
Sisa dana yang masih mengendap di BI diperkirakan sekitar Rp275 triliun. “Kan naik turun terus, ada pengeluaran dan ada pajak. Ya kira-kira yang di Bank Sentral itu geser-geser. Tapi yang pasti saya punya sekitar Rp200 triliun di sana,” ujar Purbaya di Hotel Shangri-La, Rabu (8/10).
Dengan ruang fiskal yang masih cukup besar, pemerintah memiliki peluang untuk menyalurkan likuiditas ke bank daerah hingga puluhan triliun rupiah. Namun, Purbaya menekankan bahwa dana tersebut harus benar-benar disalurkan ke sektor riil agar memberi dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Dalam waktu dekat nanti jumlahnya akan saya hitung. Tapi kalau Rp10 triliun hingga Rp20 triliun bisa kali ya untuk diserap (Bank DKI dan Bank Jatim),” ujar Purbaya di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10).