Babaumma – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengajukan proposal anggaran tambahan senilai Rp 28,6 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah strategis ini ditempuh guna mengoptimalkan serapan dana dan mengakselerasi realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), mengingat proyeksi peningkatan signifikan jumlah penerima manfaat serta Satuan Pelaksana Pemberi Gizi (SPPG) hingga akhir tahun 2025.
Hingga tanggal 11 November 2025, BGN mencatat realisasi anggaran sebesar Rp 43,47 triliun dari total alokasi Rp 71 triliun. Khusus untuk dana bantuan pemerintah program MBG, dari Rp 51,2 triliun yang tersedia, masih terdapat sisa dana sebesar Rp 15,9 triliun. Dengan sisa waktu sekitar 50 hari menjelang penutupan tahun anggaran, efisiensi dan percepatan serapan menjadi krusial.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta pada Rabu (12/11), Dadan Hindayana menjelaskan, “Menurut proyeksi kami, di 50 hari terakhir ini kami akan menyerap atau membutuhkan Rp 29,5 triliun. Hal ini karena setiap hari jumlah SPPG dan penerima manfaat kami terus bertambah.” Pernyataan ini menegaskan urgensi atas permintaan penambahan anggaran untuk mengakomodasi laju pertumbuhan program yang masif.
Dadan mencontohkan, saat ini sudah terdapat 14.800 SPPG yang aktif beroperasi. Angka ini diperkirakan akan melonjak hingga mencapai 17.000–18.000 SPPG pada akhir November. Dengan proyeksi peningkatan tersebut, serapan anggaran diprediksi akan melonjak drastis pada pertengahan Desember, diperkirakan mencapai Rp 10 triliun dalam periode singkat.
Selain kebutuhan operasional yang meningkat, BGN juga masih memiliki dana sekitar Rp 3,5–3,6 triliun yang berstatus diblokir dan belum dapat dicairkan. Dana yang diblokir ini rencananya akan dioptimalkan untuk membiayai pembangunan SPPG di wilayah terpencil yang telah teridentifikasi dan dikoordinasikan bersama pemerintah daerah, memperluas jangkauan program ke area yang lebih membutuhkan.
Lebih lanjut, Dadan memaparkan bahwa dari total 8.218 lokasi yang telah terverifikasi, setidaknya 6.000 di antaranya ditargetkan dapat direalisasikan tahun ini, dengan estimasi kebutuhan dana sekitar Rp 18 triliun. “Rp 18 triliun dikurangi dana yang dibintangi itu, kami membutuhkan dana tambahan Rp 14,1 triliun,” jelas Dadan. Oleh karena itu, total dana tambahan yang diajukan ke Kemenkeu pada minggu ini mencapai Rp 28,6 triliun, mencakup berbagai kebutuhan mendesak untuk menunjang keberlanjutan dan perluasan program.
Dadan menambahkan, setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu, BGN akan segera melaporkan hasil optimalisasi serapan serta penggunaan tambahan anggaran tersebut kepada Komisi XI DPR RI. Ia menekankan, “Kami sudah koordinasi dan Kemenkeu memberikan waktu yang sangat pendek, hanya dua hari, untuk melakukan optimalisasi serapan anggaran yang kurang dan tambahan anggaran yang dibutuhkan,” menunjukkan betapa ketatnya jadwal yang diberikan oleh Kemenkeu untuk proses ini.
Ringkasan
Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 28,6 triliun ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengoptimalkan serapan dana dan mempercepat realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengajuan ini didasari proyeksi peningkatan jumlah Satuan Pelaksana Pemberi Gizi (SPPG) dan penerima manfaat yang signifikan hingga akhir tahun 2025. Hingga 11 November 2025, realisasi anggaran BGN tercatat Rp 43,47 triliun dari total alokasi Rp 71 triliun.
BGN memperkirakan kebutuhan dana tambahan sebesar Rp 29,5 triliun dalam 50 hari terakhir tahun anggaran, seiring bertambahnya SPPG yang saat ini berjumlah 14.800 dan diproyeksikan mencapai 17.000-18.000 pada akhir November. Sebagian dana tambahan akan digunakan untuk pembangunan SPPG di wilayah terpencil serta optimalisasi dana yang sebelumnya diblokir, dengan target merealisasikan 6.000 dari 8.218 lokasi terverifikasi tahun ini.