Presiden Prabowo didesak untuk segera menetapkan status bencana nasional menyusul musibah banjir bandang dahsyat yang melanda Provinsi Aceh, serta berdampak pula di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bencana ini telah memorakporandakan infrastruktur vital dan mengganggu distribusi logistik, menciptakan ancaman serius krisis pangan dan kelaparan bagi warga yang terdampak.
“Pemerintah harus secepatnya menetapkan status darurat nasional atas bencana alam yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Aceh. Kerusakan yang ditimbulkan sangat parah, bahkan telah memutus sarana akses transportasi ke berbagai wilayah di Aceh,” tegas Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Nurchalis, saat berbicara di Nagan Raya, Aceh, pada Minggu (30/11).
Nurchalis menjelaskan, terjangan banjir bandang di sejumlah daerah Aceh telah memutuskan jembatan-jembatan penting di jalur jalan nasional, khususnya di wilayah pantai timur utara Aceh. Tak hanya itu, akses jembatan dan sarana transportasi menuju wilayah tengah dan tenggara Aceh juga terputus total. Kondisi serupa terjadi pada jalur jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah barat Aceh ke wilayah tengah, dari Nagan Raya hingga Aceh Barat Daya.
Penetapan status darurat nasional atas bencana alam ini, menurut Nurchalis, menjadi krusial dan mendesak. Saat ini, sebagian besar wilayah Aceh masih terisolasi sepenuhnya. Dengan status bencana nasional, perbaikan infrastruktur yang rusak parah dan terputus dapat ditangani lebih cepat dan efektif dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan nasional.
Stok Bahan Pangan Menipis
Nurchalis mengingatkan, jika pemerintah tidak segera menetapkan status bencana nasional, maka mayoritas korban banjir bandang dan masyarakat Aceh akan menghadapi ancaman kelaparan dan krisis pangan yang meluas.
Dampak parah dari bencana ini telah menyebabkan menipisnya stok kebutuhan pangan, terhambatnya pengiriman Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pasokan sembako, serta terganggunya rantai pasokan makanan, khususnya ke wilayah-wilayah bencana yang terisolasi.
“Kami sangat khawatir jika kondisi darurat ini dibiarkan berlarut-larut, akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di daerah bencana. Stok makanan dan pangan sudah menipis, oleh karena itu, pembangunan sarana infrastruktur yang rusak harus segera dilakukan agar pasokan makanan tidak semakin terputus,” tambah Nurchalis.
Ia juga mendesak Pemerintah Aceh agar menunjukkan respons yang lebih sigap dalam mengirimkan pasokan bahan pangan, termasuk beras dan sembako, ke daerah-daerah yang paling terdampak, khususnya di wilayah pantai barat selatan Aceh.
Menurut Nurchalis, hingga Minggu (30/11) siang, belum ada satu pun bantuan yang dikirimkan oleh Pemerintah Aceh ke wilayah pantai barat Aceh, meliputi Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, maupun Kepulauan Simeulue.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, kondisi para korban banjir bandang di wilayah pantai barat Aceh, khususnya di Nagan Raya dan Aceh Barat, saat ini sangat memprihatinkan. Meski demikian, Nurchalis mengapresiasi langkah cepat dan tanggap Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Pulau Simeulue yang telah bergerak cepat menyalurkan bantuan masa panik ke lokasi bencana.
“Melihat pemerintah daerah begitu tanggap menangani bencana, saya merasa kecewa mengapa pemerintah provinsi belum bertindak serius dalam menyalurkan bantuan ke pantai barat Aceh. Seharusnya mereka juga memperhatikan masyarakat di pantai barat karena juga mengalami dampak bencana alam yang parah,” kritik Nurchalis.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah menghubungi pejabat daerah di Pemerintah Aceh dan mendesak agar pengiriman logistik untuk korban banjir bandang di wilayah pantai barat Aceh segera disalurkan mulai Minggu hari ini.
Ringkasan
Banjir bandang parah yang melanda Aceh telah menyebabkan kerusakan infrastruktur vital dan mengganggu distribusi logistik, memicu ancaman krisis pangan. Anggota DPRA, Nurchalis, mendesak Presiden Prabowo untuk menetapkan status bencana nasional agar perbaikan infrastruktur dapat dilakukan lebih cepat dengan dukungan pemerintah pusat, mengingat banyak wilayah Aceh yang terisolasi.
Nurchalis mengingatkan bahwa keterlambatan penetapan status bencana nasional dapat menyebabkan kelaparan dan krisis pangan meluas akibat menipisnya stok pangan dan terhambatnya pasokan. Ia juga menyoroti kurangnya respons sigap dari Pemerintah Aceh dalam mengirimkan bantuan ke wilayah pantai barat Aceh, meskipun pemerintah daerah setempat telah bergerak cepat.