Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akui penunjukannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada 2019-2024 bukan karena kompetensi. Hal tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan majelis hakim dalam sidang kasus dugaan korupsi impor bahan bakar minyak.
Secara rinci, majelis hakim menanyakan pengetahuan Ahok terkait campur tangan pemerintah dalam operasional PT Pertamina. Saat menjawab, Ahok mensinyalir semua jajaran direksi dan komisaris dalam perusahaan pelat merah merupakan titipan partai politik.
“Kalau saya bukan teman Presiden Joko Widodo, tidak mungkin saya ditaruh di Pertamina sebagai Komisaris Utama,” kata Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/1).
Sebab, Ahok mengaku dirinya hanya memiliki latar belakang industri pertambangan sebagai pengusaha sebelum menjadi politisi. Alhasil, Ahok membenarkan bahwa tidak begitu lazim dengan proses maupun pemain di industri minyak dan gas.
Walau demikian, Ahok menekankan dirinya tidak mengetahui terkait adanya campur tangan pemerintah maupun aktor di luar manajemen Pertamina dalam proses bisnis selama menjabat.
Ahok mengaku sempat mempelajari cara bermain golf dengan serius untuk melakukan negosiasi dengan perusahaan migas asing. Sebab, bermain golf dinilai jauh lebih murah dalam mempermulus proses negosiasi dibandingkan pergi ke klub malam.
“Saya paling benci main golf, tapi semua pebisnis migas dari Amerika Serikat seperti Chevron dan Texco bermain golf. Ternyata main golf menjadi lokasi negosiasi yang jauh lebih murah daripada ke klub malam,” ujarnya.
Walau demikian, Ahok menyampaikan kedekatannya dengan Presiden Jokowi belum berhasil mengubah skema subsidi bahan bakar. Menurutnya, pengubahan skema subsidi BBM dari menekan harga di tingkat konsumen menjadi voucher digital dapat mendorong laba Pertamina hingga US$ 6 miliar per tahun.
Seperti diketahui, sistem subsidi BBM saat ini dibayarkan pemerintah melalui dua cara, yakni kompensasi untuk Pertalite dan subsidi untuk Biosolar. Skema kompensasi membuat Pertamina harus membayar selisih harga jual dan harga keekonomian sebelum diganti pemerintah. Sedangkan skema subsidi mengharuskan pemerintah menyerahkan dana selisih harga jual dan harga keekonomian di awal tahun.
Ahok menyarankan untuk menghilangkan BBM bersubsidi dan hanya menjual Pertamax Turbo dan Dexlite. Semua masyarakat akan menikmati harga yang sama, namun penerima subsidi akan mendapatkan pengembalian dana berupa voucher digital melalui MyPertamina
Voucher digital tersebut memungkinka penerima subsidi mendapatkan Pertamax Turbo dan Dexlite secara gratis setelah melakukan pembelian pertama. Ahok menilai skema tersebut dapat membuat penyaluran subsidi lebih tepat dan menghemat biaya penjualan.
“Yang terjadi, usulan pengubahan sistem yang saya sampaikan itu tidak disetujui presiden. Kalau subsidi diubah menjadi voucher digital untuk beli BBM melalui MyPertamina, saya bisa dapat laba US$ 6 miliar saat menjabat,” katanya.