Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) kini bukan sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan vital bagi perusahaan di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Chairperson of ESG Task Force Kadin, Maria R Nindia Radyati, yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengabaikan ESG akan menghadapi kerugian besar, baik dari segi biaya operasional maupun daya saing di pasar global.
Salah satu tantangan utama bagi perusahaan yang belum menerapkan prinsip ESG adalah munculnya pajak karbon yang berdampak langsung pada biaya operasional. Selain itu, tren green procurement semakin meluas, tidak hanya di perusahaan besar, tetapi juga menyasar Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Maria menekankan pentingnya pemahaman dan adaptasi terhadap tren ini untuk keberlangsungan bisnis.
Tekanan semakin terasa dari konsumen global yang menuntut sertifikasi keberlanjutan. Tanpa sertifikasi seperti ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) di Indonesia, RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) di Eropa, atau IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance) untuk sektor pertambangan, perusahaan akan kesulitan menembus pasar internasional. “Kalau tidak ada sertifikasi, konsumen tidak akan membeli, kalau tidak ada pembeli maka perusahaan akan mati,” tegas Maria.
Namun, implementasi ESG juga membuka peluang besar. Akses terhadap sustainability linked loan (SLL) dengan suku bunga lebih rendah jika target ESG tercapai, menjadi salah satu contoh nyata. “Di Indonesia sudah wajib itu. Apalagi nanti ada taksonomi versi kedua ya,” tambah Maria, menunjukkan semakin kuatnya dorongan pemerintah terhadap penerapan ESG.
Lebih jauh, kinerja ESG yang baik berpotensi meraih penghargaan, meningkatkan kepercayaan investor, dan menarik minat pemegang saham baru. Dengan demikian, paradigma perusahaan harus bergeser. ESG bukan lagi sekadar pemenuhan standar kepatuhan, melainkan strategi kunci untuk meraih peluang dan memperkuat daya saing di era global yang semakin kompetitif.
Kesimpulannya, implementasi ESG memberikan banyak insentif bagi perusahaan dan pelaku ekonomi. Oleh karena itu, adaptasi dan penerapan prinsip ESG tidak lagi bisa ditunda, melainkan harus menjadi prioritas utama untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis di masa depan.
Ringkasan
Pengabaian prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) akan mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan di Indonesia. Hal ini meliputi peningkatan biaya operasional karena pajak karbon dan tren green procurement, serta kesulitan menembus pasar internasional tanpa sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO, RSPO, atau IRMA.
Sebaliknya, penerapan ESG menawarkan berbagai keuntungan, termasuk akses ke sustainability linked loan (SLL) dengan suku bunga rendah, peningkatan kepercayaan investor, dan peluang meraih penghargaan. Oleh karena itu, ESG bukan hanya sekadar kepatuhan, tetapi strategi kunci untuk keberlangsungan dan daya saing bisnis.