Di hamparan sawah hijau Desa Mulyosari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, aktivitas panen raya bukan sekadar penanda keberhasilan musim tanam. Lebih dari itu, di tengah para petani dan tumpukan padi yang melimpah ruah, kehadiran Bank Indonesia (BI) membawa misi penting: menjaga agar harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Dari sinilah, dari jantung sentra produksi, upaya strategis pengendalian inflasi pangan nasional dikukuhkan.
Melalui pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sumatra 2026 di Banyuasin, Sumatra Selatan, Bank Indonesia secara langsung menjejakkan kakinya di tengah ekosistem pangan. Inisiatif ini menandai komitmen serius BI dalam merespons tantangan inflasi, khususnya pada sektor pangan yang kerap bergejolak.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, dengan tegas menyatakan bahwa GPIPS dirancang untuk memperkuat pasokan pangan secara struktural. Fokusnya tidak hanya pada stabilisasi harga jangka pendek, melainkan pada pembangunan fondasi yang lebih kokoh untuk ketahanan pangan. “Bank Indonesia terus berkomitmen mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi erat dengan pemerintah daerah,” ujar Ricky di sela-sela kegiatan pada Rabu (11/2/2026).
Ricky juga menegaskan bahwa partisipasi aktif pemerintah pusat dan daerah dalam GPIPS membuktikan bahwa pengendalian inflasi pangan adalah kerja kolektif lintas sektor dan wilayah, bukan semata urusan moneter. Rangkaian GPIPS yang dibuka di Banyuasin ini akan berlanjut ke berbagai wilayah lain di Indonesia, meliputi Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra), Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), serta Kalimantan, sebagai upaya nasional yang terkoordinasi.
Penguatan Struktural Pasokan Pangan
Dalam forum GPIPS Wilayah Sumatra, Ricky Gozali secara komprehensif memaparkan tiga strategi utama untuk mengendalikan inflasi pangan nasional. Strategi pertama adalah peningkatan produksi pangan, khususnya hortikultura, melalui antisipasi dini terhadap risiko cuaca dan iklim ekstrem. Upaya ini diwujudkan dengan pemanfaatan bibit unggul yang tahan cuaca, adopsi teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam antar komoditas yang lebih terkoordinasi dan cerdas.
Strategi kedua berfokus pada kelancaran distribusi dan konektivitas antarwilayah. Hal ini dicapai melalui peningkatan efisiensi logistik serta optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang disinergikan dengan BUMN logistik, memastikan pasokan dapat menjangkau seluruh pelosok dengan efektif. Sementara itu, strategi ketiga adalah penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini melibatkan pemanfaatan data neraca pangan yang akurat serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan pangan daerah sebagai *offtaker*, yang menjamin penyerapan hasil panen petani.
“Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha, serta wakil rakyat, menjadi kunci fundamental dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, memberdayakan petani, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tandas Ricky.
Lebih lanjut, GPIPS mengusung tiga pembaruan substansial sebagai penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebelumnya. Pertama, penguatan di sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan, terutama dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem. Kedua, pengendalian inflasi yang lebih komprehensif demi memperkuat stabilisasi harga pangan dalam jangka pendek. Ketiga, penguatan sinergi pusat dan daerah untuk mendukung program-program prioritas pemerintah secara terpadu.
Penguatan sinergi pengendalian inflasi pangan ini turut mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan. Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, menyampaikan apresiasi mendalam atas penunjukan provinsinya, khususnya Kabupaten Banyuasin, sebagai tuan rumah GPIPS Wilayah Sumatra. “Ini adalah bentuk kerja sama yang sangat baik dari seluruh jajaran pemerintah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Saya tidak bisa berbangga sendiri, karena ini adalah hasil kerja kolaboratif,” ujar Herman Deru, menyoroti pentingnya kebersamaan.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Sumatra Selatan memegang peran strategis dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga. Kabupaten Banyuasin, dengan hamparan lahan pertaniannya yang luas, menjadi teladan nyata bagaimana ketahanan pangan di tingkat daerah memiliki korelasi langsung dengan stabilitas ekonomi nasional. Herman Deru juga menyebutkan inisiatif Pemerintah Sumatra Selatan melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dan pengembangan inovasi digital SiBenih yang lahir sejak masa pandemi Covid-19. Upaya-upaya ini berhasil memperkuat posisi Sumatra Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional dan produsen beras terbesar ketiga di Indonesia, yang bahkan mengantarkan provinsi tersebut meraih penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2025.
Perkuat Bauran Kebijakan dan Sinergi TPIP–TPID
Dari sentra pangan Banyuasin, Bank Indonesia secara progresif memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi pangan melalui GPIPS Wilayah Sumatra 2026. Sinergi antara BI dan pemerintah pusat diperkokoh melalui bauran kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral yang terangkum dalam strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menekankan urgensi pengendalian inflasi pangan yang konsisten dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menjaga inflasi *volatile food* tetap terkendali pada kisaran 3,0–5,0% di tengah berbagai tantangan global dan domestik. Hal ini sejalan dengan kesepakatan yang dicapai dalam *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).
Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025, inflasi tercatat sebesar 2,92% (*year-on-year*), masih berada dalam sasaran inflasi 2,5±1%. Namun, pada Januari 2026, inflasi mengalami peningkatan menjadi 3,55% (*yoy*), terutama dipicu oleh kelompok pangan bergejolak. “Di tengah berbagai tantangan saat ini, sangat penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali, khususnya pada *volatile food*. Upaya menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga perlu terus dilakukan melalui perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang disinergikan dengan BUMN Logistik, peningkatan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta menjaga daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan pangan,” imbuh Ferry.
GPIPS Sebagai Fondasi Penguatan Nasional
Rangkaian GPIPS Sumatra 2026 dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Sumatra. Rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, mulai dari penguatan stabilisasi harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), antisipasi risiko cuaca ekstrem melalui adaptasi iklim, hingga percepatan pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana.
Selain itu, kegiatan ini juga mencakup temu wicara antara petani dan pelaku UMKM, penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian, *business matching* perbankan untuk mendukung pembiayaan sektor pangan, serta pelepasan truk KAD yang mengangkut komoditas bawang merah dan beras ke sejumlah daerah.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Langkah-langkah yang akan diintensifkan meliputi mitigasi risiko iklim, peningkatan efisiensi logistik, dan penguatan produksi pangan, semuanya demi menjaga stabilitas harga dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.