
JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa lambatnya realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) pada tahun anggaran 2025 disebabkan oleh serangkaian penyesuaian anggaran yang signifikan. Situasi ini menjadikan tahun 2025 sebagai periode yang istimewa dan penuh tantangan dalam pengelolaan keuangan negara.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, dalam taklimat media di Jakarta pada Jumat (3/10/2025), menjelaskan bahwa meskipun penyaluran belanja K/L pada dasarnya tetap berjalan secara reguler, namun kecepatan penyerapan anggaran antarkementerian/lembaga memang menunjukkan perbedaan yang mencolok. Ia menambahkan, tahun ini diwarnai oleh beberapa anomali yang tidak ditemukan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya.
Salah satu faktor utama yang menghambat adalah munculnya kebijakan efisiensi anggaran. Meskipun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah diumumkan sejak November 2024 dan aturan pelaksanaannya terbit pada Januari 2025, namun kebijakan efisiensi yang muncul pada Februari 2025 mengharuskan setiap K/L untuk menyesuaikan kembali rencana belanja mereka. Proses ini, menurut Astera, memaksa K/L untuk melakukan perencanaan ulang, mengidentifikasi prioritas, dan pada akhirnya menyebabkan jadwal pelaksanaan belanja menjadi mundur.
Selain penyesuaian anggaran yang mendadak, beberapa faktor eksternal turut menambah kompleksitas. Bertambahnya jumlah K/L serta dinamika tantangan geopolitik dan perekonomian global yang tidak menentu juga disebut sebagai hambatan tambahan dalam upaya percepatan realisasi belanja pada tahun ini. Ini menciptakan lingkungan yang lebih menantang bagi K/L dalam melaksanakan program dan kegiatan mereka.
Meskipun demikian, Astera Primanto Bhakti tetap menunjukkan optimisme yang kuat. Ia meyakini bahwa K/L akan mampu menyerap anggaran secara maksimal menjelang akhir tahun. Optimisme tersebut didasari oleh tren positif yang terlihat dari realisasi belanja di sejumlah instansi. Kemenkeu mencatat bahwa dua belas K/L besar telah melaporkan progres realisasi belanja mencapai hingga 80 persen, menunjukkan komitmen kuat dalam penyerapan anggaran, meskipun detail K/L yang dimaksud tidak dirinci.
“Kami cukup optimistis untuk bisa menyelesaikan belanja K/L tahun ini, kurang lebih mirip dengan pola tahun-tahun sebelumnya,” tegas Astera, menggambarkan keyakinan bahwa meskipun ada tantangan awal, pola penyerapan anggaran akan kembali pada ritme yang diharapkan menjelang akhir tahun fiskal.
Secara keseluruhan, data per 31 Agustus 2025 menunjukkan bahwa realisasi belanja K/L tercatat sebesar Rp686 triliun, atau 53,8 persen dari outlook APBN senilai Rp1.275,6 triliun. Angka ini mengalami koreksi sebesar 2,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai Rp703,3 triliun. Penurunan ini mencerminkan dampak dari berbagai penyesuaian dan hambatan yang terjadi di awal tahun.
Di sisi lain, belanja non-K/L menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,6 persen, dengan realisasi mencapai Rp702,8 triliun atau 50,6 persen dari outlook yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan kinerja yang baik, mencapai Rp571,5 triliun atau 66,1 persen dari outlook, dan tumbuh 1,7 persen dibandingkan periode sebelumnya. Dengan demikian, total belanja pemerintah pusat (BPP) per akhir Agustus 2025 mencapai Rp1.388,8 triliun atau 52,1 persen dari outlook, dengan pertumbuhan sebesar 1,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menandakan peningkatan belanja pemerintah secara agregat.
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa lambatnya realisasi belanja K/L tahun 2025 disebabkan oleh penyesuaian anggaran signifikan yang mengharuskan perencanaan ulang. Kebijakan efisiensi anggaran yang muncul setelah DIPA diumumkan memaksa K/L untuk menyesuaikan rencana belanja, sehingga menunda jadwal pelaksanaan. Selain itu, tantangan geopolitik dan ekonomi global serta bertambahnya jumlah K/L turut menambah kompleksitas.
Meskipun demikian, Kemenkeu optimis K/L akan memaksimalkan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun, didukung oleh tren positif realisasi belanja di beberapa instansi. Realisasi belanja K/L hingga Agustus 2025 tercatat Rp686 triliun atau 53,8% dari outlook APBN, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara belanja non-K/L dan Transfer ke Daerah menunjukkan pertumbuhan positif.