Jakarta, IDN Times – Bank Indonesia (BI) konsisten mendukung pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI) yang berperan krusial dalam perekonomian nasional. Remitansi yang mereka kirimkan tak hanya menopang kesejahteraan keluarga di tanah air, tetapi juga memperkuat cadangan devisa dan menunjang stabilitas Neraca Pembayaran Indonesia.
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menekankan pentingnya pemahaman keuangan bagi PMI agar kontribusi mereka semakin optimal. “Perlindungan dan literasi keuangan menjadi kunci agar pekerja migran semakin berdaya, terlindungi, dan memanfaatkan layanan keuangan dengan aman, sehingga memperluas inklusi keuangan di Indonesia,” tegas Filianingsih dalam acara Penguatan Pelindungan Konsumen kepada CPMI/PMI dan P3MI di Jakarta, 28 Agustus 2025.
BI dan Kementerian P2MI Perkuat Perlindungan Konsumen
Bank Indonesia, bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), berkomitmen meningkatkan perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran untuk layanan penempatan PMI. Komitmen ini diwujudkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani pada acara tersebut. Kolaborasi ini juga menghadirkan situs web Jaringan Informasi PMI (JariPMI.info), sebuah portal informasi terpadu yang menyediakan berbagai informasi penting bagi PMI, mulai dari profil negara tujuan, prosedur administrasi dan dokumen, budaya masyarakat setempat, informasi komunitas Indonesia, layanan remitansi yang aman, edukasi keuangan, hingga perlindungan konsumen. Melalui JariPMI, PMI juga dapat menyampaikan pengaduan terkait sistem pembayaran yang terhubung langsung dengan portal pengaduan Bank Indonesia.
Pentingnya Literasi Keuangan bagi PMI
Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi PMI agar dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Salah satu upaya konkritnya adalah integrasi literasi keuangan dalam silabus pembekalan dan pelatihan calon PMI melalui kolaborasi Kementerian P2MI dan Bank Indonesia. Selain itu, pemerintah, bekerja sama dengan perbankan, memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) PMI dengan skema yang mudah dan bunga rendah. KUR ini ditujukan untuk membantu calon PMI membiayai pelatihan, persiapan keberangkatan, dan kebutuhan hidup sebelum menerima gaji di negara tujuan.
Lebih lanjut, Menteri Karding mengajak para pekerja migran dan keluarganya untuk meningkatkan pemahaman keuangan agar remitansi yang diperoleh tidak hanya digunakan untuk konsumsi, tetapi juga sebagai investasi untuk kesejahteraan berkelanjutan. Portal JariPMI.info juga berperan sebagai sumber informasi terpadu, termasuk kanal pengaduan yang terhubung langsung dengan web pengaduan resmi Bank Indonesia, memastikan akses PMI terhadap perlindungan yang responsif dan efektif.
Pertumbuhan Signifikan QRIS Antarnegara
Implementasi QRIS antarnegara menjadi salah satu bukti nyata transformasi digital dalam sektor keuangan. Solusi pembayaran lintas negara ini memudahkan, murahkan, dan amankan transaksi harian PMI. Saat ini, QRIS telah digunakan di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang, dan akan segera hadir di negara tujuan utama lainnya seperti Tiongkok dan Uni Emirat Arab. Data BI hingga Juli 2025 menunjukkan pertumbuhan transaksi QRIS antarnegara yang signifikan:
- Thailand: 971.640 transaksi, Rp416,4 miliar
- Malaysia: 690.525 transaksi, Rp232,9 miliar
- Singapura: 135.258 transaksi, Rp43,1 miliar
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya mempermudah transaksi PMI, tetapi juga memperkuat inklusi keuangan lintas batas.
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) berkolaborasi meningkatkan literasi dan perlindungan keuangan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini penting karena remitansi PMI berkontribusi besar pada perekonomian Indonesia. Kolaborasi ini mencakup perjanjian kerja sama dan peluncuran JariPMI.info, portal informasi terpadu yang menyediakan informasi penting bagi PMI, termasuk edukasi keuangan dan kanal pengaduan.
Upaya peningkatan literasi keuangan meliputi integrasi materi keuangan dalam pelatihan PMI dan fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah. Pemerintah mendorong pemanfaatan remitansi tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga investasi. Pertumbuhan transaksi QRIS antarnegara yang signifikan di beberapa negara Asia juga menunjukkan keberhasilan digitalisasi sistem pembayaran yang memudahkan dan mengamankan transaksi PMI.