Jakarta, IDN Times – Langkah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) untuk melaksanakan program pembelian kembali saham atau buyback saham menuai analisis dari Ekonom Bhima Yudhistira. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) ini berpendapat bahwa aksi korporasi tersebut lebih berorientasi pada upaya menjaga stabilitas pasar modal ketimbang didorong oleh faktor fundamental perusahaan semata.
Menurut Bhima, mengingat Bank Mandiri merupakan perusahaan BUMN ikonik dengan kapitalisasi pasar yang masif, fluktuasi harga sahamnya sangat memengaruhi persepsi stabilitas keuangan nasional. “Oleh karena itu, pergerakan saham Bank Mandiri memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi stabilitas keuangan di dalam negeri. Di situlah kebutuhan untuk melakukan buyback — semata-mata bukan karena faktor fundamental, tetapi lebih ke arah stabilisasi pasar di saat harganya sedang jatuh,” ujarnya, seperti dikutip Kamis (13/11/2025).
Lebih lanjut, Bhima menjelaskan bahwa aksi korporasi ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan investor dan lembaga keuangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini krusial untuk menarik minat mereka agar menjalin kemitraan atau menanamkan modal pada bank milik negara ini.
“Langkah tersebut juga diyakini bisa menumbuhkan keyakinan bagi bank-bank internasional yang berencana melakukan pendanaan bersama Bank Mandiri. Jadi, confidence karena harga sahamnya akan naik,” tutur Bhima. Ia menambahkan, “Saya tidak melihat ada faktor lain selain stabilisasi pasar, yang sebenarnya bisa saja dilakukan oleh Danantara tanpa buyback dari internal Bank Mandiri.”
Meskipun demikian, Bhima mengkritisi bahwa alokasi anggaran buyback saham sebesar Rp1,17 triliun yang disiapkan belum terbilang signifikan. Angka ini jauh di bawah data penjualan bersih oleh investor asing atas saham Bank Mandiri yang menyentuh Rp21,85 triliun dalam kurun waktu setahun terakhir.
Untuk menciptakan dampak yang lebih substansial terhadap stabilitas pasar, Bhima menegaskan, “Nilai buyback yang ideal seharusnya berada di kisaran Rp5 triliun hingga Rp10 triliun agar dampaknya terhadap stabilitas pasar lebih terasa.”
Dengan besaran Rp1,17 triliun, Bhima menggarisbawahi bahwa aksi buyback saham ini lebih berfungsi sebagai stimulus psikologis di pasar modal. Tujuannya adalah mempertahankan kepercayaan investor agar Bank Mandiri (BMRI) tetap menjadi prioritas utama dalam portofolio investasi mereka.
Sebelumnya, Bank Mandiri telah mengumumkan secara resmi pelaksanaan program buyback saham yang telah memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Maret 2025. Aksi korporasi ini sekaligus menegaskan keyakinan manajemen terhadap kekuatan fundamental perusahaan dan optimisme terhadap prospek jangka panjang sektor perbankan nasional.
Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, menyatakan, “Buyback ini menjadi sinyal kepercayaan manajemen perseroan terhadap kekuatan model bisnis dan nilai jangka panjang Bank Mandiri.”
Tidak hanya bertujuan memperkuat nilai bagi para pemegang saham, saham yang diperoleh dari program buyback saham ini juga akan dialokasikan untuk mendukung program kepemilikan saham bagi pegawai atau Employee Stock Ownership Program (ESOP).
Novita menambahkan, “Langkah ini menjadi sinyal konsistensi manajemen dalam menjaga keseimbangan tata kelola dan keberlanjutan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.”
Ringkasan
Ekonom Bhima Yudhistira menilai buyback saham Bank Mandiri lebih berorientasi pada stabilitas pasar modal daripada fundamental perusahaan. Sebagai BUMN dengan kapitalisasi pasar besar, fluktuasi harga saham Bank Mandiri mempengaruhi persepsi stabilitas keuangan nasional dan kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional.
Meskipun demikian, Bhima mengkritisi alokasi anggaran buyback yang hanya Rp1,17 triliun, jauh di bawah penjualan bersih saham oleh investor asing. Ia menyarankan nilai buyback idealnya Rp5 triliun hingga Rp10 triliun agar dampaknya signifikan, dan menilai aksi ini lebih sebagai stimulus psikologis untuk mempertahankan kepercayaan investor dan mendukung program kepemilikan saham pegawai (ESOP).