Presiden Prabowo Subianto didesak segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang kredibel untuk mengusut tuntas kerusuhan akhir Agustus 2025. Desakan ini muncul dari Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, yang menekankan perlunya TGPF untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik kerusuhan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola gerakan, dan membedakan antara penyampaian aspirasi demokratis yang dijamin konstitusi, dengan agenda politik terselubung yang mungkin melatarbelakangi kejadian tersebut.
Huru-hara akhir Agustus 2025 telah memicu gelombang protes dan tuntutan penyelidikan yang meluas di ruang publik. Gerakan-gerakan seperti “hijau pink” di media sosial, gerakan 17+8, tagar #resetindonesia, dan #wargajagawarga, menjadi cerminan keresahan publik. Kondisi ini diperparah oleh jatuhnya korban jiwa, serta aksi anarkis yang meliputi pembakaran, perusakan, dan penjarahan kantor polisi, fasilitas umum, dan properti pribadi.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan dugaan adanya indikasi makar, terorisme, dan campur tangan asing. Hendardi melihat pernyataan tersebut sebagai indikasi adanya aktor-aktor terlatih dan terorganisir di balik kerusuhan. Namun, publik juga menyorot dugaan adanya kontestasi politik kekuasaan dan agenda politik rezim. Oleh karena itu, investigasi mendalam sangat krusial untuk mengungkap dalang, modus operandi, dan tujuan politik di balik kerusuhan ini. Ketiadaan transparansi akan memicu kecemasan, ketidakpastian, dan potensi eskalasi konflik lebih lanjut.
Baca juga:
- AHY Ungkap Kerugian Infrastruktur Akibat Kerusuhan Capai Rp 950 Miliar
- Jasa Marga Targetkan 7 Gerbang Tol Rusak Akibat Kerusuhan Bisa Dibuka Besok
- Imbas Kerusuhan Meluas, Ekonomi RI Terancam Rugi Rp 9 Triliun
Hendardi menegaskan pentingnya keterbukaan pemerintah dan partisipasi publik yang bermakna. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran dan merasakan keamanan. Meskipun pemerintah mungkin telah memiliki data dan langkah antisipatif, keterbukaan informasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pakar, masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, pekerja media, dan aparat penegak hukum, sangat penting untuk meminimalisir potensi kesalahan penanganan kasus. TGPF, menurutnya, menjadi kunci untuk memastikan hak masyarakat atas informasi dan menciptakan rasa aman yang nyata.
Lebih lanjut, Hendardi menambahkan bahwa pengungkapan data dan fakta merupakan mekanisme penting untuk meredakan kemarahan publik (cooling down system). Langkah ini harus dijalankan bersamaan dengan upaya perbaikan tata kelola penyelenggaraan negara oleh pemerintah dan elite politik.
Ringkasan
Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut kerusuhan akhir Agustus 2025. Kerusuhan tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar, disertai dugaan keterlibatan aktor terlatih dan agenda politik terselubung. TGPF diharapkan mengungkap fakta sebenarnya, termasuk mengidentifikasi dalang dan motif di balik kerusuhan.
Hendardi menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam investigasi. Keterbukaan informasi dan keterlibatan berbagai pihak, seperti pakar dan masyarakat sipil, dinilai krusial untuk meredakan kemarahan publik dan mencegah eskalasi konflik. TGPF diharapkan menjadi kunci untuk memastikan hak masyarakat atas informasi dan keamanan, sekaligus sebagai mekanisme cooling down system.